PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta penyedia barang dan jasa di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2021 untuk mengambil uang muka kegiatan.

Dengan diambilnya uang muka kegiatan diharapkan dapat mendongkrak realisasi anggaran APBD Riau yang saat ini baru mencapai 17 persen.

Demikian permintaan itu disampaikan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau, Agusalim kepada CAKAPLAH.com di Kantor Gubernur Riau, Jumat (4/6/2021).

"Kita sudah dorong, dan Pak Gubernur juga sudah mengintruksikan kepada seluruh OPD yang memiliki kegiatan besar seperti PUPR-PKPP Riau, supaya penyedia mengambil uang muka kegiatan. Sehingga anggaran terserap dan realisasi anggaran naik," katanya.

Agusalim mengatakan, ada banyak anggaran Pemprov Riau di pengadaan barang dan jasa, salah satunya uang muka.

"Memang uang muka ini tergatung dengan penyedia, mau diambil atau tidak. Tapi kita tetap meminta mereka mengambil uang muka, dan dikontrak sudah kita buat, bahwa penyedia dapat diberikan uang muka. Besarannya 30 persen untuk kegiatan kecil, dan 20 persen untuk kegiatan besar dari nilai kontrak," terangnya.

"Kalau uang muka ini diambil penyedia, maka lumayan besar anggaran yang terserap. Misalnya di PUPR-PKPP Riau itu anggarannya ada Rp800 miliar untuk pengadaan barang dan jasa. Kalau kita rata-ratakan 35 persen uang muka diambil penyedia dari total anggaran kegiatan, maka nilainya lumayan besar. Itu baru PUPR, belum lagi Diskes, Disdik, dan OPD lainnya," cakapnya.