Hidayat Nurwahid minta dana haji diaudit oleh BPK.
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid atau yang akrab disebut HNW, mendesak agar dana haji segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Agar masalah pembatalan keberangkatan haji untuk tahun 2021 terhindar dari fitnah, seiring munculnya beragam spekulasi mengenai penggunaan dana haji.
“Baiknya secara transparan BPK segera audit dana haji, dengan dukungan BPKH dan Kemenag,” ujar HNW dalam keterangan tertulis kepada CAKAPLAH.com di Jakarta, Senin (7/6/2021).
Ditegaskannya, desakan untuk mengaudit dana haji tersebut bersumber dari tuntutan dari masyarakat luas, bukan hanya bersumber dari PKS semata.
“Tuntutan unt audit dana haji makin meluas. Sekalipun sudah ada jaminan dari Menag dan Kepala BPKH bahwa dana haji aman,” lanjutnya.
Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu telah memastikan bahwa dana haji aman. Dana tersebut kini diinvestasikan dan ditempatkan pada bank-bank syariah dan dikelola dengan prinsip syariah yang aman.
Dia juga mengurai bahwa ada sebanyak 196.965 jemaah haji reguler sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada tahun 2020. Total dana terkumpul baik setoran awal maupun setoran lunas adalah Rp 7,05 triliun.