PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAMR) Datuk Seri Syahril Abubakar optimistis keberadaan LAMR akan dapat mengangkat marwah masyarakat adat Melayu Riau.

Untuk mewujudkannya, perlu pemberdayaan masyarakat guna mengejar, minimal mensejajarkan langkah dalam hal perbaikan ekonomi.

"Kita sedang berusaha keras mensejahterakan masyarakat adat. Dalam rangka membina, mengembangkan adat budaya Melayu. Kemudian dalam rangka pemberdayaan masyarakat adat, ini tidak kalah penting lagi, bagaimana mereka bisa bekerja, menyaingi, minimal sama, baik dari sisi pekerjaan dan pendidikan," kata Datuk Seri Syahril bersempena Syukuran Milad ke-51 LAMR, di Balai Adat Melayu Riau, Senin (7/6/2021).

Menurut Datuk Seri Syahril, pada usia setengah abad lebih LAMR [berdiri 6 Juni 1970], dirinya bersama Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri Al Azhar, berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat Riau, yang hingga kini masih berproses. Bicara kesejahteraan adalah pondasi dasar, sebelum berbicara kemajuan.

Datuk Seri Syahril kemudian mengulas kerisauannya, semakin tergerusnya hak-hak yang sudah semestinya didapatkan masyarakat adat Melayu Riau sendiri. Jutaan hektare lahan di provinsi ini, justru dikelola oleh orang lain. Sebagai anak jati Riau, rasa keadilan pun terusik. Dia pun berharap, masyarakat Riau, nantinya bisa menjadi tuan di negerinya sendiri.

"Selama Indonesia merdeka, hak-hak masyarakat adat semakin tergerus. Dijarah oleh pihak-pihak lain. Lahan sekian juta hektare yang ada, orang lain menggarap sampai 2 juta hektare bikin kebun. Lahan 1,6 juta hektare, digarap oleh 2 orang, dibuatkan HTI [hutan tanaman industri]. Tentu rasa keadilan kita sebagai orang Melayu, sebagai suku asli negeri ini, sangat tersentuh. Kalaulah ada yang menentang LAMR, apalagi dia puak Melayu pula, sedih kita menengoknya," tegasnya.

Karena itu, melalui momentum Milad ke-51 LAMR ini, Datuk Seri Syahril menegaskan perlunya satu usaha memajukan ekonomi masyarakat adat Riau, jika ingin bersaing, di tengah semakin pesatnya kemajuan.

Datuk Seri Syahril lantas menyinggung soal ekonomi, yang disebutnya sebagai kunci utama memajukan masyarakat adat, Datuk Seri Syahril kemudian juga menyinggung soal amanah yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang LAMR, termasuk AD/ART dalam rangka mengembalikan hak-hak masyarakat adat.

Pengejawantahan amanah yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang LAMR itu, harus ada terobosan yang kuat, untuk mengangkat masyarakat adat. LAMR sendiri, tengah berusaha memasuki bisnis perminyakan dengan membentuk Badan Usaha Masyarakat Adat (BUMA).

Menyinggung soal bisnis, menurut Datuk Seri Syahril, LAMR tidak berbisnis seperti anggapan banyak pihak. Tetapi, melalui BUMA-lah yang memainkan peran guna bersaing dalam usaha mengelola perminyakan di Blok Rokan.

"Hal inilah mendasari kita, berusaha bagaimana mengangkat masyarakat adat Melayu ini lebih baik. Tapi saya tegaskan, bukan LAMR, tidak. Yang berbisnis BUMA, badan usaha yang dibentuk," ungkap Datuk Seri Syahril.

Mengapa ini dilakukan, menurut dia, peluang yang sudah dibuka lebar oleh pemerintah pusat, harus cepat direspons. Salah satunya membentuk BUMA, agar bisa bersaing merebut peluang investasi di Blok Rokan itu.

Datuk Seri Syahril kemudian memberikan analogi, sebuah organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah bisa berbisnis, padahal yang diurusnya agama. Pertanyaannya, apakah tergerus agama Islam, karena bisnisnya. Mereka buat sekolah, rumah sakit. Tujuannya, dalam rangka penguatan ekonomi.

"Kalau ekonomi kita kuat, kita pun bisa berbuat banyak," tegas Datuk Syahril.

Datuk Seri Syahril juga menyatakan tetap menghargai adanya kritikan, LAMR melalui BUMA yang dibentuknya ikut ke dalam bisnis perminyakan yang padat modal. Tetapi menurut dia, inilah upaya mengangkat marwah untuk masyarakat adat Riau.

Karena jika harapan ini berhasil, akan ada peluang untuk anak kemanakan menikmati Blok Rokan yang sudah sangat lama dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (dulu PT Caltex Pacific Indonesia).

"Kalau kita tak boleh berbisnis. Tapi kita dituntut sejahtera, apakah cukup dengan hanya berpantun dan bersyair saja. Dulu Datuk-datuk kita memang berpantun-pantun, bersyair, bersajak. Tetapi hutan tanahnya belum ada yang mengusik. Dia bisa menggunakan tanah dan lautnya, maka dia bersenang dengan berpantun, bersajak, bersyair. Karena ekonominya terpenuhi," ujar Datuk Seri Syahril.

Di sisi lain, Datuk Seri Syahril juga menyinggung agar semua pihak melihat apa yang tengah diusahakan LAMR saat ini melihat dengan mindseat terbuka. Tidak hanya melihat sekarang, tetapi ke depan, termasuk masa lalu.

"Sepertinya, pemimpin-pemimpin Melayu masa lalu, intropeksi diri, siapa pun, kita ubah mindseat kita, jika memang mau maju bersama dengan masyarakat lainnya. Mungkin saja dulu, orang-orang tua kita saat menjadi pejabat tak bisa melawan aturan yang ketat. Tapi dengan alam demokrasi sekarang, pemerintah juga sudah membuka ruang, mengapa tidak kita manfaatkan," ujar Datuk Seri Syahril.

"Tinggal kita berupaya membuka komunikasi itu dengan baik. Kita tidak berkepentingan mengusik pemerintah. Tetapi bagaimana kepentingan kita diperhatikan. Ini bukan kepentingan LAMR secara individu, tetapi kalau masyarakat kita sejahtera, juga bagian dari bangsa Indonesia juga," papar Datuk Seri Syahril lagi.