MERANTI (CAKAPLAH) - Tim validasi tenaga non-PNS di Kepulauan Meranti telah merampungkan pekerjaannya. Hasil validasi, tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbanyak kedua ada di sekretariat daerah (Setda). Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 507 orang.

Dengan memiliki tenaga non PNS sebanyak itu, Setda Kepulauan Meranti menduduki terbanyak kedua setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Berdasarkan data, tenaga non PNS yang ada di Disdikbud berjumlah 659 orang. Terdiri dari guru, TU sekolah, tenaga di dinas (disdik,red), di koordinator wilayah. Jumlah ini di luar tenaga honorer komite.

Kemudian, terbanyak diikuti Dinas Kesehatan (Diskes) dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 191 orang, Satpol PP 190 orang dan Setwan sebanyak 189 orang.

Sekretaris BKD Kepulauan Meranti Bakharuddin MPd didampingi Plt Kabid Informasi Kepegawaian (Inka) Budi Hardiantika mengatakan, secara keseluruhan jumlah tenaga non PNS di OPD Kepulauan Meranti berjumlah 4.047 orang. "Hasil validasi di lapangan, tenaga non PNS berjumlah 4.047 orang," ujar Bakharuddin.

Ditambahkan Budi Hardiantika, sebelumnya mereka telah menerima laporan dari tiap OPD tentang jumlah tenaga non PNS. Data awal, jumlah tenaga non PNS yang mereka terima hanya 3.941 orang namun belum termasuk dokter dan bidan PTT, tenaga ahli dewan pendamping dana bumdes dan pendamping dana desa.

Setelah divalidasi, diketahui jumlah tenaga ahli dewan 30 orang 1 satu walpri ketua DPRD (sudah termasuk dalam bagian 189 otang, red), tenaga ahli bupati ada 13 orang. Di Diskes, dokter PTT 20 orang, bidan PTT 34 orang, di RSUD dokter PTT umum 10 orang, dokter PTT gigi 2 orang. Di Pemdes, pendamping dana bumdes 10 orang pendamping dana desa 12 orang.

Adapun yang dicek tim validasi adalah KTP tenaga non PNS, SK, amprah dan absen. "Saat kami di lapangan, semua tenaga non PNS itu hadir ketika dipanggil," ujar Budi.

"Yang jelas, tugas kami mendata. Hasil dari validasi di lapangan sudah kita laporkan ke bupati. Sifat BKD hanya pendataan, dari daftar yang diserahkan OPD, setelah kita cek di lapangan, mereka (tenaga non PNS, red) ada," kata Budi menjawab isu honorer siluman.

Jumlah tenaga non PNS yang ada di Kepulauan Meranti dianggap Bupati HM Adil SH sangat banyak dan membebankan keuangan daerah. Bupati Adil berencana merumahkan seluruh tenaga non PNS berpendidikan SMA. Sehingga nantinya tenaga non PNS di kota Sagu minimal berpendidikan S1 dan akan digaji Rp 2.000.000,- perbulan. "Kalau jaga malam, boleh tamat SMA," ujar Bupati Adil belum lama ini.

Namun ada juga tenaga non PNS yang masih dipertahankan, seperti petugas kebersihan, Damkar, Dishub dan Satpol PP.