Menteri BUMN Erick Thohir. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto).
|
(CAKAPLAH) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan salah satu beban berat di perusahaan pelat merah adalah terkait investasi. Hal ini lantaran banyak penugasan yang tak pernah dijabarkan detail mana saja tugas yang layak (feasible) secara korporasi dan tak layak.
"Untuk meningkatkan investasi ini memang salah satunya menjadi beban berat juga buat kami, karena banyak sekali kegiatan yang ada di BUMN merupakan penugasan tetapi tidak pernah dijabarkan secara detail mana penugasan yang memang feasible," ungkap Erick dalam Diskusi Online BPK RI "Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19", Selasa (15/6/2021).
Sementara, BUMN merupakan sebuah perusahaan. Erick menyebut semua perusahaan harus memikirkan mana saja proyek yang layak dan tak layak.
Untuk itu, Erick berdiskusi dengan berbagai kementerian/lembaga (k/l) terkait penyertaan modal negara (PMN). Pasalnya, rata-rata PMN diberikan karena BUMN itu diberikan sebuah penugasan oleh negara.
"Kami bicara PMN karena penugasan. ini beban siapa, apakah ini beban K/L yang menugaskan atau ketika feasible ini merupakan sebuah investasi yang kami lakukan secara BUMN sendiri," kata Erick.
Selain itu, ia tidak akan membiarkan direksi BUMN menjalankan begitu saja semua proyek karena merupakan penugasan. Erick ingin semua proyek BUMN harus melalui proses bisnis yang baik.
"Ketika ditugaskan membangun misalnya sebuah rumah sakit, terlepas covid-19, tetap investasinya harus dihitung. Efisiensi harus dihitung, tapi kami perhitungkan lagi sesudah covid-19 ini harus diapakan," jelas Erick.
Ia menambahkan salah satu BUMN juga membangun laboratorium BSL-2 dan dikirim ke beberapa daerah. Namun, Erick mengatakan BUMN itu nantinya juga akan memikirkan akan digunakan untuk laboratorium BSL-2 setelah pandemi berakhir.
"Turunan-turunan ini yang kami coba pertajam, supaya ada keberlanjutan investasi," pungkas Erick.
Editor | : | Ali |
Sumber | : | Cnnindonesia.com |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan |