PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho mengatakan, bahwa penyediaan ambulans bagi pasien Covid-19 menjadi salah satu sarana prasarana mutlak. Apalagi bagi rumah sakit. Baik RS milik pemerintah maupun swasta diminta agar bisa menyediakan ambulans khusus pasien Covid-19.

Namun kenyataannya, sampai saat ini, kata Agung, dari laporan yang diterimanya, masih ada RS yang tidak menyediakan fasilitas tersebut. Bahkan sampai menyebabkan jenazah pasien Covid-19 terlantar hingga lebih 6 jam.

“Tadi saya dapat kabar, ada jenazah pasien Covid-19 yang tidak bisa dibawa dari pagi pukul 6.00 WIB, karena rumah sakit tempat dirawat tidak punya ambulans khusus pasien Covid-19,” kata Agung, Rabu (16/6/2021).

Politisi Demokrat ini mengatakan, persoalan mobil jenazah Covid-19 memang sangat sering terjadi. Itu karena RS yang tidak menyediakan. Sehingga dalam persoalan ini harus ada peran serta pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Apakah itu nantinya disediakan Dinkes, RSUD atau bahkan sewa dari luar. Sehingga tidak menyebabkan antrean.

“Jadi tidak perlu lagi menunggu lama di RS bisa sampai 10 jam baru ambulans datang. Ini kan sangat menyedihkan. Sudahlah keluarga sedih karena pasien tidak boleh di makamkan di kuburan umum, ambulans lama pula datang nya. Belum lagi resiko terjadi kerumunan di RS karena keluarga almarhum yang menunggu ambulans,” tegasnya.

“Berapa lah ambulans jenazah itu, tak sesuai dengan penghasilan RS yang didapat dari claim pasien Covid-19. Jangan kejam kali lah. Kami akan sidak RS yang tidak punya ambulans jenazah Covid, sekalian pelayanan RS dan limbah RS-nya juga kami akan sidak,” cakapnya lagi.

Lebih jauh, ia mengatakan, ketersediaan sarana prasarana seperti ambulans merupakan sesuatu yang mutlak oleh pihak RS. Apalagi pada situasi pandemi saat ini. Karena masih ada yang tidak menyediakan, pihaknya berjanji akan segera memanggil seluruh RS yang di Pekanbaru baik negeri maupun swasta.

“Kami akan panggil kembali seluruh RS. Kemarin kan sudah pernah kami panggil juga. Kami minta seluruh sarana prasarana itu dipenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi, apa kendalanya? Sudah sepakat kemaren. Tapi ini masih saja terjadi. Berarti harus dievaluasi lagi,” tukasnya. (Advertorial)