PELALAWAN (CAKAPLAH) - DPRD Pelalawan meradang terkait aksi pembelian Mobil Dinas (Mobnas) yang dilakukan Pemkab Pelalawan Tahun Anggaran (TA) 2020 lalu. Pembelian kendaraan dinas dinilai tidak layak dan tidak tepat di tengah upaya pemerintah daerah memerangi Covid-19. 

Pembelian kendaraan dinas yang paling disorot adalah di Dinas Kesehatan (Diskes) Pelalawan. Tercatat Diskes membeli empat jenis kenderaan dinas, satu unit diantaranya, jenis Honda CRV dan tiga unit adalah Toyota Rush.

Ketua DPRD Pelalawan Baharudin, SH didampingi Ketua Komisi I, Imustiar, S.IP kepada CAKAPLAH.com, Rabu (16/6/2021) menduga pembelian kendaraan dinas di Dinas Kesehatan bersumber dari dana refocussing.

"Pembelian mobil dinas, di Diskes tahun lalu itu saat sedang heboh-hebohnya dan banyak ditanyakan warga ke kita. Kami mencurigai dia dibeli lewat dana refocussing dan jelas-jelas ini tidak dibolehkan. Jika ia dibeli lewat dana APBD misalnya, di APBD Perubahan, pasti dibahas di DPRD. Ini enggak ada, baik pembahasan di komisi atau pun di Banggar," jelas Baharudin.

Sementara Ketua Komisi I Imustiar, tidak terlalu ingat apakah pembelian kendaraan di Diskes tahun lalu dibahas di tingkat komisi. "Saya kurang ingat, pembelian mobil dinas ini, di APBD Perubahan tahun lalu. Sebab kan pembahasan bersama-sama dengan kawan-kawan di komisi," paparnya.

Hanya saja, ketua Fraksi Golkar ini menyayangkan pembelian kendaraan dinas kesehatan itu, kurang tepat dan layak di tengah pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19. "Saya rasa kurang pas dan tepat pembelian kendaraan dinas ini saat pandemi Covid-19," cakapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kadiskes Pelalawan H Asril, M.Kes berterus terang pembelian mobil dinas ini bukan lewat dana refocussing, akan tetapi dianggarkan melalui dana APBD Perubahan TA 2021.

Katanya, pembelian kenderaan dinas ini adalah untuk penunjang penanganan Covid-19.

Dia menegaskan bahwa pembelian kendaraan dinas itu di bahas di DPRD Pelalawan bersama Komisi I, mitra kerja Dinas Kesehatan. "Pengadaan mobil dinas ini bersumber dari APBD Perubahan 2020, bukan dari dana refocussing," paparnya.

Awal mulanya, ketika Dinas Kesehatan melakukan justifikasi kepada Bupati Pelalawan pada waktu itu, tentang perlunya mobil operasional untuk tracking, testing, ataupun vaksinasi. 

"Nah waktu itu dibahaslah dengan DPRD bersama Komisi I, disitu lengkap ada Pak Imustiar selaku ketua komisi dan anggota Komisi I, jadi kita sampaikan lah. Justifikasi, edukasi disertai data-data bahwa memang kami butuh operasional itu dan akhirnya disetujui," cakapnya.

Ia pun mengingat waktu penanganan Covid-19 saat itu, Kabid-kabid turun ke lapangan merental mobil untuk tranportasi. Bahkan mobil yang dirental ada yang alami mogok di jalan.

"Dasar pertimbangan itu lah, kami usulkan dan dibahas di dewan disetujui," tandasnya, seraya mengatakan ada empat unit yang dibeli.