JAKARTA (CAKAPLAH) - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, membuat kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit korporat dari level manajer, hingga direksi dan komisaris di tubuh Pertamina.

Ternyata, alasan di balik kebijakan itu bermula karena Ahok merasa tidak terima dirinya difasilitasi oleh Pertamina kartu kredit dengan batas limit penggunaan mencapai Rp30 miliar.

Menurut Ahok, penggunaan fasilitas kartu kredit itu berpotensi memiliki penyalahgunaan yang besar dan dianggap tidak berkontribusi penting dalam pengelolaan keuangan Pertamina.

"Iya (berpotensi penyalahgunaan). Tapi kami tidak perlu sampaikan detail masalah yang ada," ujar Ahok.

Meski dalam RUPS Pertamina diumumkan pencapaian laba bersih tahun anggaran 2020 (audited) berhasil mendapat USD1,05 miliar dan menunjukkan kondisi keuangan yang dinilai aman, Ahok menyatakan upaya penghapusan kartu kredit untuk mengontrol keuangan Pertamina.

"Ini guna kontrol pengeluaran (Pertamina)," tegasnya.

Nantinya, tagihan yang dikeluarkan oleh pejabat Pertamina harus diajukan terlebih dahulu kepada perusahaan. Misalnya dalam perjamuan tamu, pemesanan hotel, dan akomodasi transportasi lainnya.

Dalam keterangan resminya, Pertamina mengaku tetap berkontribusi kepada negara pada tahun buku 2020 dengan sebesar Rp126,7 triliun. Jumlah tersebut meliputi setoran pajak sebesar Rp92,7 triliun, dividen Rp8,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp25,5 triliun.

Selain itu perseroan juga mencatat kinerja keuangan positif dengan ditunjukkan dengan EBITDA sebesar USD7,6 miliar dengan EBITDA Margin 18,3 persen.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menuturkan, selain mencatatkan laba yang positif, pihaknya juga melanjutkan program transformasi dengan pembentukan holding dan subholding yang merupakan penjabaran dari roadmap Kementerian BUMN.

"Ini merupakan langkah strategis sebagai inisiatif dan bentuk adaptasi dengan perubahan ke depannya agar Pertamina bergerak lebih lincah, cepat, serta fokus kepada bisnis yang lebih luas dan agresif," ucap Nicke.

Perihal pemberian fasilitas kartu kredit dengan limit jumbo kepada Ahok tersebut, dibenarkan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan ke pihak Pertamina.

"Kami mendukung semua efisiensi yang dilakukan oleh setiap BUMN, apalagi kalau efisiensi tersebut berhubungan dengan capex [capital expenditure] dan opex [operational expenditure] yang memang mempengaruhi keuangan BUMN," kata Arya dalam keterangannya.**