Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - PDI Perjuangan kembali menegaskan partainya akan menolak wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.
Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah. Diungkapkannya amandemen yang akan dilakukan oleh MPR RI itu sifatnya terbatas UUD 1945 hanya terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan tidak menyentuh masa jabatan presiden.
"Kalau dari gagasan dan sikap PDIP jelas sekali, gagasan kami adalah amandemen terbatas. Terbatas itu artinya dia tidak mau melebar ke mana-mana, hanya menambah satu ayat di pasal 3 UUD 1945, yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan negara dan haluan pembangunan nasional," kata Basarah saat menghadiri konferensi pers hasil survei SMRC di Jakarta, Ahad (20/6/2021).
Hal itu guna menjawab polemik yang kini beredar di tengah masyarakat terkait penambahan masa jabatan Presiden itu. Terlebih dengan hadirnya komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024. Ahmad Basarah, menyatakan partainya akan menarik diri dari pembahasan amandemen UUD 1945 jika menyentuh isu masa jabatan presiden. Dengan alasan hal itu sangat jauh dari sikap politik PDIP.
"Kalau ada agenda di luar itu, secara tegas PDIP menarik diri dari agenda tersebut. Apalagi misalkan gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode. Ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik, baik kami di MPR, termasuk juga kami di PDIP," tegasnya.
Lebih jauh, Basarah mengatakan, Jokowi sudah berulangkali mengatakan tidak pernah menginginkan hal kembali menjabat 3 periode.
"Bahkan beliau membuat ungkapan yang semacam satire, orang-orang yang memunculkan gagasan Pak Jokowi tiga periode, pertama kata beliau, mau cari muka, mau menampar muka saya, dan ingin menjerumuskan saya kata Pak Jokowi," kata Basarah.
Sebelumnya, dukungan untuk menambah masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Kembali digulirkan oleh Relawan pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Prabowo yang menamakan diri (Jokpro). Kelompok ini menyatakan keseriusannya untuk untuk mendukung pemenangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Hal itu dibuktikan, melalui peresmian sekretariat nasional pemenangan Jokowi-Prabowo di Jalan Tegal Parang I Jakarta Selatan, Sabtu (19/6/2021).
"Sebetulnya ini bukan acara deklarasi. Ini syukuran (pembentukan sekretariat). Ini memang bukan deklarasi makanya tidak ada umbul-umbul, tidak ada bendera," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari yang bertindak sebagai penasehat Jokpro kepada wartawan.
Ditegaskannya, Jokpro 2024 adalah sebagai organisasi relawan pendukung Jokowi dan Prabowo. Qodari mengklaim gagasan mengusung Jokowi-Prabowo sebenarnya gagasan yang ada di banyak masyarakat. Ia mengatakan pembentukan Jokpro 2024 bukan gagasannya melainkan para relawan yang memiliki kesamaan pandangan.**