JAKARTA (CAKAPLAH) - Pernyataan mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas yang menuding Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melumpuhkan KPK dan menjadikan para komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jongos rezim, mendapat bantahan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai tersebut menegaskan bahwa KPK saat ini masih tetap kuat atau bertaji.
"KPK lumpuh? Kami tidak melihat itu karena nyatanya KPK masih bertaji untuk mengungkap kasus-kasus besar," bela Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP, Achmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek kepada wartawan di Jakarta, Ahad (20/6/2021).
Menurutnya, kuat dan lemahnya KPK tidak ditentukan oleh orang per orang. Melainkan oleh sistem yang dibangun di dalam organisasi kerja dari KPK, sehingga ketika terjadi pemecatan terhadap 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. Hal itu dipastikan tidak mempengaruhi kerja KPK.
"Masa depan KPK bukan ada pada orang per orang tapi pada sistem. Soal ada pergantian di pegawai itu biasa saja apalagi atas perintah UU bukan perintah seseorang," tuturnya.
Sementara terkait pernyataan Busyro Muqoddas, pengangkatan para komisaris BUMN untuk jongos Pemerintahan Jokowi, dinilai terlalu kasar. Bahkan Awiek menyindir Busyro Muqoddas, sebagai seorang tokoh berpendidikan dan pernah menjabat sebagai Komisioner KPK dengan pernyataan tersebut.
"Ungkapan komisaris untuk jongos itu terlalu kasar dan kurang elok disampaikan oleh seorang tokoh yang berpendidikan tinggi. Jabatan komisaris merupakan kewenangan dari pemilik saham yakni kementerian BUMN, yang tidak semua orang bisa masuk tapi harus memiliki kualifikasi tertentu. Bukan juga seperti ibarat mencomot orang di pinggir jalan, tapi sudah hasil seleksi dari kementerian," jelasnya.
Sebelumnya, Busyro Muqoddas melihat aksi pelumpuhan KPK sebagai kisah sukses pemerintahan Jokowi dan DPR.
"Itu melumpuhkan KPK dengan sempurna. Bisa dikatakan sebagai success story dari Pak Jokowi," kata Busyro dalam diskusi daring Agenda Mendesak Penguatan KPK yang digelar Fisipol UMY, Sabtu (19/6/2021).
Ia juga menyinggung soal bagi-bagi jabatan komisaris di BUMN. "Jabatan-jabatan yang terkait dengan fasilitas kenegaraan yang melanggar prinsip the right man on the right job. Ya komisaris-komisaris dan sejenisnya itu," kata Busyro.
"Itu hanya mainan-mainan saja bagi mereka yang diharapkan akan mendukung pada 2024 mendatang dan bagi mereka yang kemarin sudah berjasa sebagai jongos-jongos politik pada periode pemilu lalu," lanjutnya.**
Penulis | : | Edyson |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Nasional |