MERANTI (CAKAPLAH) - Pakar Lingkungan Dr Elviriadi MSi angkat bicara terkait kedatangan Wamen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dr Surya Tjandra SH LL M, ke Kabupaten Kepulauan Meranti. Dia meminta Bupati Kepulauan Meranti harus menyuarakan keselamatan ekologis.
Selain itu, dosen UIN tersebut juga memberikan pandangan-pandangan terhadap kedatangan Wamen ATR itu. "Selamat datang di Kota Sagu Pak Wamen, semoga bisa menyelamatkan kebun sagu masyarakat yang makin menipis," kata Elviriadi saat bercakap-cakap dengan CAKAPLAH.COM, Selasa (22/6/2021).
Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah itu meminta Wamen ATR Surya untuk menginventaris masalah pertanahan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Katanya, di Pulau Padang, ada masalah konflik pertanahan. Konflik tersebut mengakar sejak 2007 dan tak ada penyelesaian. Mohon pejabat Meranti sampaikan itu," pintanya
Selain itu, tambah Elviriadi lagi, penyelamatan gambut yang tertuang dalam kebijakan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) Kementerian LHK harus dipertahankan.
"Pada pandangan saya, kebijakan penyelamatan gambut KLHK tu tak usah diusik lagi. Kan dah sering Karhutla di Meranti tu. Ajap lah masyarakat kampung awak pas tebako (terbakar, red)," cakapnya lagi dengan logat Melayu kental.
Kemudian, Kepala Departemen Perubahan Iklim KAHMI Nasional ini juga meminta supaya Pemkab menginventaris jumlah izin HGU dan HTI yang ada di Kepulauan Meranti.
"Itu harus clear ya. Berapa luas hutan yang berizin (HTI/HPH) dan berapa tinggal lagi APL (Areal Peruntukan Lain) untuk pembangunan Meranti. Hal itu harus dikaji secara mendalam, jangan hanya ikut irama orang berkepentingan. Dahulukan masyarakat di kampung daripada cukong, lebuk lebak hutan di sane tumbang tu," pungkas peneliti gambut yang selalu gundul demi mengeksperesikan kondisi hutan saat ini.
Penulis | : | Rizal |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Lingkungan, Kabupaten Kepulauan Meranti |