JAKARTA (CAKAPLAH) - Kisah di balik suksesnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang berhasil menangkap 100 buronan kelas kakap sepanjang Januari hingga Juni 2021, ternyata menyimpan cerita miris dari anggota satuan tugas tangkap buronan (Satgas Tabur) Kejagung RI.

Pasalnya, Satgas yang bertugas khusus untuk memburu dan menangkap para buronan itu, ternyata hanya dibiayai negara dengan anggaran senilai Rp13 juta per kasus, sebagaimana yang tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejagung 2021.

"Kami (anggaran Satgas Tabur) di DIPA 2021 per kasus hanya Rp 13 juta. Sedangkan capaian kami kemarin waktu rapat dengar pendapat mendapat apresiasi dari Komisi III DPR. Padahal dengan anggaran hanya Rp 13 juta, jika ada operasi di luar Kota selesai dan anggota pulang jalan kaki," ujar salah seorang Jaksa anggota Satgas Tabur yang identitasnya minta dirahasiakan kepada CAKAPLAH.com, Ahad (27/6/2021).

Akibatnya, lanjut pria itu, dengan anggaran yang sangat minim tersebut, dalam menjalankan tugasnya tidak jarang para Jaksa yang bertugas di Satgas Tabur itu harus menghadapi berbagai kendala di lapangan.

"Itupun terkadang kami numpang tidur di Hotel Pertamina alias POM Bensin," ungkapnya.

Belum lagi modal senilai Rp 13 juta dari Negara itu, harus dibagi untuk kepentingan digital forensik demi mengendus jejak pelarian dari para buronan yang harus mereka tangkap.

Ditambah lagi, kian tingginya risiko yang harus mereka tanggung terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat sekarang ini yang tetap memaksa harus ke lapangan. Bahkan untuk sekelas asuransi saja para Jaksa itu tidak dilengkapi.

"Di Subdit Pemantauan tidak ada istilah WFH, kan tidak mungkin nangkap buronan pakai remote kontrol. Dan kami pernah ajukan untuk asuransi karena kami di lapangan resiko tinggi. Tapi pimpinan tidak berkenan," paparnya.

Sebaliknya, dari target kerja yang ditetapkan Kejagung RI tahun 2021 ini untuk Satgas Tabur adalah sebanyak 60 buronan. Sedangkan per Juni 2021 Satgas Tabur telah berhasil menangkap sebanyak 100 buronan.

"Tahun 2021 ini kami hanya mendapat target 60 kegiatan sedangkan hingga sekarang saja sudah lebih. Bahkan tahun kemarin kami melampaui target anggaran kegiatan di dalan tangkap buronan dan anggaran itu tidak bisa dicairkan," pungkasnya.

Atas kondisi tersebut, ia berharap perhatian dari pemerintah dan kalangan wakil rakyat di DPR RI. Sehingga dapat mendukung terjadinya peningkatan prestasi kerja yang baik di lingkungan Kejagung khususnya di Satgas Tabur.

"Kami sangat mengharapkan dukungan anggaran yang memadai, janganlah terlalu minim begini. Sementara di KPK anggaran untuk kegiatan yang sama sangat besar sekali, sementara kinerja dibandingkan dengan KPK, kita lebih baik," harapnya.