(CAKAPLAH) - Salah satu rekomendasi dari orde reformasi tahun 1998 adalah penerapan otonomi daerah dan penguatan pemerintahan di daerah. Penerapan otonomi daerah menjadi suatu keniscayaan dalam membangun tradisi demokrasi di daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah adalah bagian dari semangat berdemokrasi. Pada hakekatnya otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yaitu mengikutsaertakan masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Oleh yang demikian, suatu pemerintahan yang tidak memiliki semangat untuk membangun institusi pemerintahan tingkat daerah sama artinya dengan tidak memiliki semangat demokrasi. Otonomi daerah yang berjalan tentu sejalan pula dengan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

Sudah 20 tahun Otonomi Daerah berjalan, terhitung sejak mulai berlakunya penerapan otonomi daerah pada 1 Januari 2001 dengan Undang-undang No. 22 Tahun tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-undang No. 23 tahun 2014. Pertanyaannya, apakah otonomi daerah merupakan keniscayaan dalam membangun pemerintahan di daerah atau sebaliknya otonomi daerah akan menjadi masalah dalam membangun pemerintahan di daerah?. Agar pertanyaan tersebut dapat terjawab tentu sudah dapat dirasakan dengan adanya otonomi daerah. Adanya pemekaran daerah tentu salah satu konsekuensi dari adanya otonomi daerah. Hingga saat ini (2021) sudah ada 34 Provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota dari hasil pemekaran daerah.

Otonomi Daerah tidak bisa dilepaskan dari adanya Pemekaran Daerah. Kedua hal tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Dengan adanya Otonomi Daerah mustahil akan melahirkan Daerah Otonomi Baru (DOB). Diharapkan dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) akan mendekatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Namun tidak mustahil pula, dengan banyaknya pembentukan DOB yang tidak terkendali tersebut akan mengabaikan pelayanan dasar masyarakat seperti halnya pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar bagi pelayanan masyarakat.
Penerapan Otonomi Daerah juga berdampak terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Oleh karenanya, Otonomi Daerah yang tidak dikawal secara ketat dan sesuai aturan juga akan berdampak terhadap gagalnya Otonomi Daerah itu sendiri. Keinginan dan nafsu untuk ber Otonomi Daerah secara berlebihan misalnya dalam hal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan tidak melihat segala potensi dan kekuatan daerah yang ada, akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tentu perlu adanya kajian secara komprehensif kapan waktunya untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Jangan asal membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) saja, tanpa melihat potensi dan kemampuan daerah induk untuk memekarkan wilayahnya. Adanya kekuasaan yang berlebihan dan nafsu membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) harus dihentikan. Tentunya hal yang demikian untuk tetap menjadi konsistensi daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dari penerapan Otonomi Daerah.Oleh sebab yang demikian, tidak ada keraguan bahwa penerapan otonomi daerah memberi konsekuensi terhadap pembangunan dan pemerataan pembangunan, walaupun masih ada permasalahan yang muncul seiring perkembangan dari otonomi daerah tersebut. Tentu agar pembangunan dan kesejahteraan merata salah satu solusinya adalah memperkuat pemerintahan di daerah.

Dalam perjalanannya, penerapan Otonomi Daerah tidak terlepas dari pro dan kontra menyangkut hasil yang telah dicapai maupun dampak negatif dari penerapan Otonomi Daerah itu sendiri. Bagi pihak yang pro akan adanya Otonomi Daerah lebih melihat kepada hasil yang sudah dicapai dalam hal penerapan Otonomi Daerah itu sendiri. Kemandirian daerah semakin meningkat karena adanya keleluasaan daerah untuk berinovasi dan berkreatifitas dalam hal membangun daerahnya sendiri seperti halnya dalam sektor ekonomi yaitu semakin banyaknya para investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Hal yang demikian merupakan salah satu dari sekian banyak keuntungan dari penerapan Otonomi Daerah. Hal yang demikian pula akan menjadi tantangan tersendiri bagi daerah untuk tetap konsisten dalam menjalankan Otonomi Daerah dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Otonomi Daerah menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk diterapkan sebagai suatu kebijakan Desentralisasi yaitu pelimpahan sebagian kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakannya sesuai potensi dan keragaman daerah. desentralisasi telah menjadi satu nilai penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, responsif, dan akuntabel (good and clean government). Otonomi Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat dan diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ada kewenangan yang diberikan tersebut dikecualikan atas 5 kewenangan yang mutlak (absolut) diurus oleh Pemerintah seperti halnya Pertahanan-Keamanan, Moneter dan Fiskal, Yustisi, Politik Luar Negeri dan Agama. Namun selain ke-5 kewenangan yang mutlak diurus oleh pemerintah tersebut, urusan pemerintahan yang bersifat concurrent diurus bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) menjadi kewenangan bersama dan wajib dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesungguhnya penerapan otonomi daerah merupakan sesuatu yang baik dan menjadi akar untuk mempererat di antara daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip demokrasi. Konsep Otonomi Daerah yang sedang berjalan hingga tahun 2021 ini merupakan hal yang perlu mendapat perhatian secara khusus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah dan penguatan pemerintahan di daerah.