Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF) Jakarta,
|
(CAKAPLAH) - Mantan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto mengatakan calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto harus memiliki chemistry atau kedekatan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
"Harus lihat chemistry antara tiga kepala staf itu dengan Menhan. Sehingga bisa bareng-bareng mengawal modernisasi pertahanan ke depan," kata Andi dalam diskusi yang digelar HMI secara daring, Rabu (7/7).
Diketahui, perwira tinggi yang berpeluang menjabat panglima TNI adalah para kepala staf angkatan. Saat ini, KSAD dijabat Jenderal Andika Perkasa, KSAL oleh Laksaman Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Peasetyo.
Andi mengatakan panglima TNI baru nanti harus bisa mengimbangi kebutuhan alutsista dengan kondisi ekonomi yang terganggu akibat pandemi Covid-19. Sosok panglima ini harus bisa memperhitungkan antara modernisasi alutsista dengan keadaan ekonomi yang 'seret' pascapandemi.
"Yang dibutuhkan itu bukan ngegas modernisasi tapi bagaimana cari perimbangan antara kebutuhan saat ekonomi tidak ideal untuk melakukan modernisasi," katanya.
Namun, kata Andi, jika calon panglima TNI diukur untuk mengatasi pandemi Covid-19, sosok dari Angkatan Darat yang pantas.
"Kalau tentang pandemi saya langsung katakan Matra Angkatan Darat, siapapun itu, untuk atasi pandemi," ujar Andi yang juga Analis Utama LAB 45.
DPR Diminta Tak Ikut Campur
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf meminta DPR tak ikut campur terkait pemilihan calon Panglima TNI. Menurutnya, calon panglima TNI ke depan langsung bisa diangkat oleh presiden.
"Idealnya pergantian Panglima TNI ke depan cukup diangkat presiden," kata Al Araf dalam diskusi yang sama.
Al Araf menyebut alih-alih ikut 'nimbrung' dalam pemilihan Panglima TNI melalui uji kepatutan dan kelayakan, DPR cukup melakukan pengawasan atas kinerja Panglima terpilih.
"Nanti parlemen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap implementasi kerja yang dilakukan Panglima TNI," ujarnya.
Lagi pula, kata Araf, pemilihan Panglima TNI maupun Kapolri yang berjalan selama ini hasilnya tak pernah jauh berbeda. Nama-nama yang disodorkan Jokowi tak pernah ditolak DPR.
Menurut Al Araf, DPR tak pernah kritis terhadap orang yang disodorkan presiden.
"Jadi harusnya basis persetujuan yang dilakukan DPR itu bersikap kritis terhadap calon yang diajukan ke DPR. Tapi faktanya tidak terjadi hal itu. Jadi satu sisi persetujuan itu lebih banyak bobot politisnya," kata Araf.
"Ketika terjadi masalah sulit bagi dia melakukan kontrol, orang dia juga yang memilih sehingga pengawasannya lebih rumit. Ke depan sih oleh presiden saja, DPR tugasnya mengawasi," ujarnya.
Editor | : | Ali |
Sumber | : | Cnnindonesia.com |
Kategori | : | Nasional |