Vaksin berbayar menuai banyak kritikan. Foto: VOI
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Rencana pemerintah yang ingin memperjualbelikan vaksin Covid-19 melalui perusahaan plat merah PT Kimia Farma Tbk mendapat banyak penentangan.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Rawa El Amady dengan vaksinasi yang gratis saja masih banyak masyarakat yang masih enggan untuk divaksin.
"Sedangkan gratis saja banyak orang yang tidak mau vaksin. Apalagi berbayar. Tambah sedikitlah orang yang mau divaksin," cakap Rawa, Rabu (14/7/2021).
Rawa membeberkan jika vaksinasi tersebut bertujuan untuk golongan orang-orang dengan kondisi ekonomi yang kuat bisa saja dilakukan. Hal tersebut tentu agar jatah vaksin gratis warga tidak mampu tidak diambil sama yang mampu.
"Tapi kan tidak ditetapkan begitu. Jadi harus dijelaskan klasifikasinya. Misalnya pejabat tertentu, pengusaha tententu. Jadi tujuan mereka membeli vaksin memang agar memeratakan vaksin," katanya.
Lebih jauh Rawa menegaskan padahal jauh-jauh hari saat vaksin Covid-19 masuk ke Indonesia, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa vaksin Covid-19 gratis.
Dengan keluarnya kelutusan vaksin berbayar ini, dia menilai keputusan memberlakukan vaksin berbayar bertentangan dengan perintah presiden.
"Kok beda pendapat sama presiden? Presiden bilang tidak ada yang berbayar, gratis. Jadi kenapa harus bayar? Siapa yang mau bayar? Harusnya menteri sependapat dan menjalankan arahan presiden," tegasnya.
Bahkan dia mengatakan jika ada menteri yang mendukung adanya vaksinasi berbayar ini, sama saja menteri tersebut sudah melakukan perlawanan kepada presiden.
"Menteri yang ingin ada vaksin berbayar berarti menentang perintah presiden. Berarti itu perlawanan kepada presiden," tutupnya.
Penulis | : | Herianto Wibowo |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |