Jumat, 23 Juli 2021

Breaking News

  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen   ●   
  • Gubri: Zona Merah dan Oranye Dilarang Salat Idul Adha di Masjid   ●   
  • Ditanya Perkembangan Perkara Suap Annas Maamun di RAPBD Riau Tahun 2014-2015, KPK Bungkam   ●   
  • WNA Masuk Indonesia, PKS: Jangan Sampai Publik Mengira PPKM Darurat Hanya Lip Service!   ●   
  • Israel Tawarkan Vaksin yang Nyaris Kedaluwarsa ke Negara Lain   ●   
  • Singkirkan Spanyol Lewat Adu Penalti, Italia Lolos ke Final   ●   
  • Sindikat Vaksin Covid Palsu Ditangkap setelah Suntikkan Air Garam ke 2.000 Warga
Yamaha 17 Juli 2021

Eks Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara
Kamis, 15 Juli 2021 17:49 WIB
Eks Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara
Foto: Liputan6.com

JAKARTA (CAKAPLAH) - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Hakim menyatakan Edhy terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp24.625.587.250 dari pengusaha terkait ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur.

"Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp400 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan," kata ketua majelis hakim Albertus Usada, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Vonis tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan KPK yang meminta agar Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Edhy terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Edhy juga diminta untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS.

"Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan terdakwa," kata hakim Albertus.

Bila tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Edhy akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 tahun," ujar hakim Albertus pula.

Majelis hakim juga memutuskan untuk mencabut hak Edhy untuk dipilih dalam jabatan publik.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," kata hakim Albertus.

Terdapat sejumlah hal yang memberatkan dalam perbuatan Edhy Prabowo.

"Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa sebagai penyelenggara negara yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik, terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana korupsi," ujar hakim.

Sedangkan hal yang meringankan dalam perbuatan Edhy adalah ia berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan, belum pernah dihukum dan sebagian harta benda terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi telah disita.

Majelis hakim juga tidak dengan bulat memutuskan vonis tersebut, karena hakim anggota 1 Suparman Nyompa menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

"Hakim anggota 1 Suparman Nyompa menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP karena tidak ada arahan dari Edhy Prabowo, dan hanya hanya menekankan agar setiap permohonan yang masuk untuk budi daya dan ekspor BBL tidak boleh dipersulit tapi dipermudah, begitu juga izin tangkap ikan, izin diberikan bukan karena ada perintah dari terdakwa," kata hakim Suparman Nyompa.

Hakim Suparman mengatakan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan tidak ada meminta atau menyuruh bawahan meminta atau menerima sejumlah uang.

"Walau tidak tahu uang dari Suharjito dan pengusaha lain, tapi terdakwa tidak pernah mengurus uang yang dipegang Amiril hanya tahu ada uang atau tidak, maka terdakwa harus tetap bertanggung jawab sehingga dakwaan kedua tetap terpenuhi," ujar hakim Suparman.

Edhy Prabowo dalam perkara ini dinilai terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp24.625.587.250 bersama-sama dengan Andreau Misanta Pribadi dan Safri (staf khusus Edhy Prabowo), Amiril Mukminin (sekretaris pribadi Edhy), Ainul Faqih (sekretaris pribadi Iis Rosita Dewi yaitu istri Edhy Prabowo), dan Siswadhi Pranoto Loe (pemilik PT Aero Cipta Kargo) dari Direktur PT Duta Putra Perkasa Pratama Suharjito dan perusahaan pengekspor BBL lain.

Edhy selaku Menteri KP ingin memberikan izin pengelolaan dan budi daya lobster dan ekspor BBL dengan menerbitkan Peraturan Menteri KKP Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) di wilayah NKRI pada 4 Mei 2020.

Edhy Prabowo pada 14 Mei 2020 lalu menerbitkan keputusan menteri tentang pembentukan Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budi Daya Lobster (Panulirus spp) dengan menunjuk Andreau Misanta selaku ketua dan Safri selaku wakil ketua. Tugas tim itu adalah memeriksa kelengkapan dan validitas dokumen yang diajukan oleh perusahaan calon pengekspor BBL.

Pada 10 Juni 2020, Amiril Mukminin dan Andreau Misanta meminta Deden untuk memasukkan nama Nursan dan Amir yaitu teman dekat dan representasi Edhy ke dalam kepengurusan PT ACK dan membuat perubahan saham, yaitu Nursan yang kemudian diganti posisinya oleh Achmad Bahtiar selaku komisaris dan mendapat saham 41,65 persen; Amri selaku Direktur Utama mendapat 40,65 persen; Yudi Surya Atmaja selaku representasi PT PLI mendapat 16,7 persen, dan PT Dentras Interkargo Perkasa mendapat 1 persen.

Padahal senyatanya Nursan, Achmad Bachtiar, dan Amri hanya dipinjam namanya sebagai pengurus perusahaan (nominee) serta tidak memiliki saham di PT ACK.

Selanjutnya ditetapkan bahwa biaya ekspor BBL Rp1.800 per ekor bagi seluruh perusahaan pemohon izin budi daya dan ekspor BBL, dengan pembagian PT PLI mendapat biaya operasional pengiriman sebesar Rp350 dan PT ACK mendapat Rp1.450 per ekor BBL.

Dalam persidangan terungkap fakta bahwa seluruh dokumen permohonan izin budi daya dan ekspor BBL masuk ke Tim Uji Tuntas dulu sebelum diteruskan kepada Dirjen Perikanan Budi daya dan Dirjen Perikanan Tangkap.

Bahkan bagi pemohon izin yang belum memberikan kejelasan "fee", maka permohonannya tidak akan diproses (ditahan) oleh Tim Uji Tuntas.

Direktur PT DPPP Suharjito memberikan uang "commitment fee" sejumlah 77 ribu dolar AS untuk Edhy Prabowo melalui Safri dan Amiril Mukminin selanjutnya setelah uang diberikan staf uji Kementerian Kelautan dan Perikanan Dalendra Kardina segera memproses permohonan izin budi daya dan izin ekspor BBL PT DPPP.

Sejak Juni-November 2020, PT ACK mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp38.518.300.187, baik dari PT DPPP dan perusahaan-perusahaan eksportir BBL lainnnya.

Selanjutnya pada Agustus-November 2020 sampai dengan bulan November 2020, bagian Finance PT ACK Nini membagikan keuntungan yang berasal dari pembayaran jasa kargo BBL secara bertahap melalui transfer kepada pemilik saham PT ACK seolah-olah sebagai deviden sejumlah Rp24.625.587.250 yang penggunaannya melalui Amiril Mukminin, Ainul Faqih, dan Andreau Misanta Pribadi.

Rinciannya, lewat Amri senilai total Rp12.312.793.625, melalui Achmad Bahtiar senilai Rp12.312.793.625, dan melalui Yudi Surya Atmaja senilai Rp5.047.074.000.

Terkait perkara ini Andreau Misanta Pribadi dan Safri divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan; Amiril Mukminin divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan; Siswadhi Pranoto Loe divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan, dan Ainul Faqih divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 4 bulan.**

Penulis : Edyson
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Nasional, Hukum
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Kamis, 22 Juli 2021
MPR Desak Vaksin Dosis Ketiga untuk Nakes Dilakukan Secepatnya
Rabu, 14 Juli 2021
Darurat Covid-19, Pemerintah Telah Tetapkan PPKM Darurat MPR Minta Semua Harus Berdoa
Senin, 12 Juli 2021
MPR: Koperasi Sebagai Panglima Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional
Jumat, 09 Juli 2021
MPR: Penting untuk Hadirkan Kolaborasi dalam Hadapi Covid-19

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Jumat, 23 Juli 2021
Bupati Siak dan Bunda PAUD Buka Peringatan Hari Anak Nasional
Jumat, 23 Juli 2021
Serahkan Satu Unit Ambulan, Waka DPRD Pelalawan Apresiasi PT SLS
Jumat, 23 Juli 2021
Polsek Bandar Sei Kijang Pantau Penerapan Prokes di Wilayah Binaan
Jumat, 23 Juli 2021
Antisipasi C3 dan Sosialisasi Covid-19, Polsek Langgam Adakan Patroli

Serantau lainnya ...
Rabu, 21 Juli 2021
Anak Didik AMS Juarai Pemilihan Bujang Dara Pekanbaru 2021
Selasa, 13 Juli 2021
Famys Hijab, Pilihan Tepat untuk Tampil Cantik Saat Idul Adha
Jumat, 09 Juli 2021
Berkembang Pesat, Irvan Asmara Sukses Dirikan AMS Modelling School
Kamis, 08 Juli 2021
DRV Beauty Store Jadi Ikon Kosmetik di Sungai Penuh, Produknya Lengkap dan Original

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas

Advertorial lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Benarkah Dunia Butuh Dosis Ketiga Vaksin Covid-19?
Jumat, 02 Juli 2021
Heboh Bill Gates dan Istrinya Sebenarnya sudah Meninggal Tahun 2013 Lalu
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Ayah Bunda, Ini 7 Inspirasi Nama Bayi Perempuan Bermakna Lembut
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 23 Juli 2021
Gelar FGD, Unilak Hadirkan Pakar dari Berbagai Disiplin Ilmu
Jumat, 23 Juli 2021
Dorong Terbentuk Presedium IKA UIN Kabupaten/kota, Abdul Wahid Roadshow ke Daerah
Sabtu, 17 Juli 2021
36 Lulusan STIA-I Diwisuda
Sabtu, 17 Juli 2021
Digembleng Selama Enam Bulan, Shifthink Ingin Ciptakan Para Programer Handal

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

PCR 15 Juli 2021
Terpopuler

02

Kamis, 22 Juli 2021 16:08 WIB
Ditahan Jaksa, Donna Fitria Menangis
Permata
Foto
Unilak 1 Juni 2021
Pelantikan Bupati Siak - Pemkab Siak
Jumat, 16 Juli 2021
Jedar Ungkap Pernah Dekat dengan Pria Ternyata Gay, Terbongkar Gara-gara...
Jumat, 02 Juli 2021
Dalang Kondang Ki Manteb Sudharsono Berpulang ke Rahmatullah
Kamis, 01 Juli 2021
Peramal Mbak You Meninggal Dunia
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit

Selebriti lainnya ...
Bhayangkara 2021 CAKAPLAH
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
UIR 2021
Jumat, 16 Juli 2021
Jangan Sampai Salah Beli, Berikut Syarat Hewan Kurban
Jumat, 02 Juli 2021
Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Seperti Apa yang Bisa Disebut Syahid?
Senin, 14 Juni 2021
Santri Rumah Qur'an Hajjah Rohana Tak Hanya Fokus Tahfiz Tapi Juga Belajar Pokok Keislaman
Selasa, 18 Mei 2021
Hukum Menggabung Puasa Qada Ramadan dan Syawal

Religi lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRD
Indeks Berita
Idul Fitri 1442 BRKWaisak 26 Mei 2021 - APRILPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www