JAKARTA (CAKAPLAH) - Bantuan sosial untuk modal usaha bagi UKM segera dicairkan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan memberikan Rp13,35 triliun untuk program pemberdayaan ekonomi.

Adapun, program itu masuk dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD). Rinciannya, warung tegal dan usaha kecil akan mendapatkan bantuan

"Dalam APBD ada anggaran Rp12,11 triliun untuk perlindungan sosial dan Rp13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi untuk usaha kecil, PKL, warteg, dan lainnya," kata Sri Mulyani, dalam video virtual, Sabtu (17/7/2021).

Selanjutnya, ada bantuan produktif bagi usaha mikro atau BLT UMKM yang menyasar 3 juta penerima baru.

"Pemberdayaan UMKM ada Rp11 triliun. Ini yang kita harap segera dicairkan sehingga bisa dirasakan langsung," imbuhmya.

Dirinya pun meminta Kementerian Koperasi dan UKM agar mencairkan BLT UMKM. Sinkronisasi data penerima harus segera dipercepat supaya bisa dicairkan

"Kami minta kepada Kementerian Koperasi dan UMKM bagi 3 juta peserta baru bisa diberikan. Kita harap datanya lebih baik dan targetnya lebih. Ini bantuan cash kepada usaha kecil jadi target total 12,8 juta usaha mikro dengan total anggaran Rp13,6 triliun," tandasnya

Pemerintah juga mencairkan anggaran program perlindungan sosial dalam penanganan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Salah satunya penyaluran bantuan beras dan bansos tunai.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran Rp3,58 triliun dalam pencairan bantuan beras dan juga bansos tunai telah disiapkan.

"Kita juga memberikan bantuan beras bulog kepada 28,8 juta keluarga, itu keluarga kartu sembako dan penerima bansos tunai 10 juta keluarga. Lalu, 10 kilogram per keluarga akan diberikan beras berasal dari Bulog, dengan anggaran yang kita sediakan Rp3,58 trilun," kata Sri Mulyani.

Kata dia, sebanyak 250 ribu ton beras gratis bakal dibagikan dalam program keluarga harapan (PKH).

"Menteri Sosial menerima permintaan dari daerah 5,9 juta keluarga yang diharapkan mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi kita memutuskan keluarga ini sama seperti keluarga penerima kartu sembako, jadi kita tambah 5,9 juta KPM. Jadi 18,8 juta yang dapat tambahan dua bulan serta beras 10 kg dan Mensos ada calon penerima 5,9 juta penerima yang sekarang ini bukan penerima kartu sembako dan di luar bansos tunai," katanya.

Untuk bansos tunai akan dicairkan melalui bank Himbara. Diantaranya, BNI, BRI, Mandiri dan BTN.

"Mereka akan dapatkan 6 bulan masing- masing Rp200.000 per bulan. Teknisnya dengan Himbara nanti Menteri Sosial yang akan jelaskan," tandasnya.

Selain itu, anggaran untuk Program Kartu Prakerja dan subsidi upah juga disiapkan. Sri Mulyani mengatakan, rencananya pemberian subsidi gaji akan dimasukan dalam Program Kartu Prakerja. "Program Prakerja dan bantuan subsidi upah untuk mendukung tenga kerja," katanya.

Kata dia, Program Kartu Prakerja untuk 5,6 juta peserta akan mendapatkam tambahan sebesar Rp10 triliun. Rinciannya, untuk penambahan 2,8 juta peserta.

"Kami akan tambahkan Rp10 triliun sehingga Kartu Prakerja menambah pesertanya," katanya.

Sehingga dengan tambahan itu maka anggaran program kartu prakerja menjadi Rp30 triliun dari dengan total 8,6 juta peserta prakerja. "Program Kartu Prakerja membantu Prakerja," katanya.

Di sisi lai, untuk diskon tarif listrik diputuskan diperpanjang, di mana seharusnya selesai September 2021 menjadi Desember 2021. Ini akan diperuntukkan bagi pelanggan 450VA dan 900 VA. "Tambahannya sebesar Rp1,91 triliun jadi total anggaran sebesar Rp9,49 triliun hingga Desember diperpanjang," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah mendukung masyarakat dan usaha kecil yang diperkuat melalui program bantuan diskon listrik.

"Diskon listrik hingga Desember 2021 memiliki sasaran 32,6 juta pelanggan dan ini naik dari alokasi yang disiapkan saat ini sebesar Rp7,58 Triliun," katanya.

Pemerintah, juga akan memperpanjang bantuan rekening minimum Biaya Beban/Abonemen hingga Desember 2021. Bantuan ini akan menyasar 1,14 juta jumlah pelanggan. Penambahan alokasi dana dari saat ini sebesar Rp1,69 Triliun akan ditambah sebesar Rp0,42 Triliun sehingga akan ada total anggaran sebesar Rp2,11 Triliun.

"Ini yang biasa dibutuhkan pelaku UKM. Tadinya selesai hingga September tapi diperpanjang hingga Desember 2021," katanya.