PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN, Ade Hartati Rahmat angkat bicara terkait potensi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai.

Untuk diketahui, titik panas atau hotspot di Provinsi Riau semakin melonjak. Hari ini saja Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya 83 titik panas, Sabtu (24/7/2021).

"Hari ini memang terjadi lonjakan titik panas di Riau. Kemarin terpantau 70 titik dan hari ini terpantau 83 titik. Ada kenaikan 13 titik panas," ujar Forecaster On Duty BMKG Stasiun Pekanbaru Sanya Gautami, Sabtu (24/7/2021).

Setiap tahun, kata Ade Hartati, dari tahun 2017 Riau sudah jadi langganan bencana asap. Bencana asap tersebut tentu disebabkan adanya perluasan lahan yang dilakukan dengan pembakaran hutan dimana selama ini yang dituduh selalu masyarakat. Hampir satu generasi lahir dan dibesarkan dengan menghirup asap pembakaran setiap tahunnya. Kondisi itu tentu saja tidak bisa dibiarkan terus menerus.

"Beberapa tahun ke belakang, Riau bisa bernafas lega bebas asap setelah setiap tahun Presiden memberi ultimatum kepada para pemangku kepentingan untuk berkomitmen menjadikan Riau bebas asap. Setelah sebelumnya gerakan masyarakat Riau menuntut "Riau Bebas Asap" . Artinya, bisakah Riau bebas asap? Bisa. Semua tergantung dari komitmen seluruh pihak baik Pemerintah Pengusahan dan Aparat Penegak Hukum. Atau menunggu Presiden turun lagi ke Riau, silahkan pilih," kata Ade Hartati.

Anggota Komisi V DPDD Riau ini mengatakan, di tengah pendemi Covid-19, bencana kesehatan yang multi dimensi ini sudah hampir 2 tahun melanda dunia. Ditambah, perlahan namun pasti, asap di Riau mulai mengepul lagi.

"Bencana Covid-19 yang tidak hanya menyasar bidang kesehatan, namun juga ekonomi, pendidikan dan sosial, jangan lagi diperparah oleh adanya pembakaran lahan yg menyebabkan rakyat Riau semakin menderita. Rasa kemanusiaan harus berada diatas segalanya. Jangan menari mengejar keuntungan ditengah bencana covid 19 ini," tegas Ade lagi.

Lebih jauh, Ade menjelaskan, Provinsi Riau memiliki total luas 10,7 juta hektar dengan luas daratan 9,03 juta hektar dan 1,67 juta hektar perairan. Hampir setengah dari luas daratan Provinsi Riau merupakan lahan perkebunan dan hutan tanaman industri. Usaha yang berkembang adalah perkebunan kelapa sawit dan tanaman industri, baik yang di kelola oleh swasta, BUMN ataupun oleh rakyat.

Untuk luas lahan perkebunan kelapa sawit , saat ini Provinsi Riau telah memiliki lahan yang ber izin seluas 1,34 juta hektar dan terdapat 225 pabrik pengelolaan kelapa sawit yang beroperasi dgn Cocunut Palm Oil (CPO) 9.283.200 ton pertahun (Hasil Analisis Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan tahun 2015).

Riau, sambung Ade merupakan Provinsi kaya akan sumber daya alam, baik migas maupun sumber daya alam ygang dapat diperbaharui daei perkebunan. Dari data yang ada, hampir separuh luas daratan Riau dimanfaatkan oleh perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Potensi pendapatan daerah yang sangat besar jika dikelola dengan baik yakni pemerintahnya transparan dan pengusahanya jujur dalam menghimpun potensi pajak sesuai aturan yang ada.

"Potensi pajak yang dirasakan masyarakat Riau tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya," katanya.

"Maka dari itu, harus ada ketegasa dari semua pihak terutama pemerintah, agar jangan sampai pamdemi covid19 diperburuk dengan adanya bencana asap," tutupnya.