Ilustrasi (CNN Indonesia/Hesti Rika).
|
(CAKAPLAH) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat realisasi belanja penanganan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia secara rata-rata baru mencapai Rp5,78 triliun atau 29,18 persen dari pagu anggaran sebesar Rp19,8 triliun per 15 Juli 2021.
Menurut catatan mereka, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan realisasi belanja penanganan covid-19 tertinggi. Sementara belanja terendah ada di di Provinsi Aceh.
Berdasarkan data Kemendagri, tercatat realisasi belanja penanganan dampak covid-19 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp12,39 triliun per 15 Juli 2021. Realisasinya itu setara 34,57 persen dari pagu.
Sementara realisasi belanja penanganan covid-19 terendah ada di Provinsi Aceh dengan nominal Rp18,88 miliar atau 4,61 persen dari pagu per periode yang sama. Sedangkan, realisasi belanja secara persentase dari pagu terendah berdasarkan persentase ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Rp153,25 miliar atau 0,07 persen dari pagu.
Selain Sulawesi Tengah, Jawa Tengah pun secara persentase serapan anggaran baru 0,15 persen atau Rp164,62 miliar. Banten baru 2,54 persen atau Rp88 miliar dan Sulawesi Tenggara baru 3,69 persen atau Rp50,7 miliar. Terakhir, Aceh baru 4,61 persen atau Rp18,88 miliar.
Menanggapi data tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan serapan anggaran covid-19 Jateng bukan 0,15 persen. Menurutnya, hingga 22 Juli, serapan sudah mencapai 15,65 persen dan update hingga 24 Juli telah mencapai 17,28 persen.
"Ini penting untuk clearance, karena kemarin bully sudah terjadi, hoaks sudah terjadi, orang bertanya, saya jelaskan. Ada media yang nulis, sayangnya tidak wawancara saya. Maka ini banyak yang bertanya, saya kasih data ini," kata Ganjar, dalam keterangan resmi Sabtu (24/7).
Berikut rincian serapan secara persentase:
1. Nusa Tenggara Timur Rp67,21 miliar (66,1 persen)
2. Kalimantan Timur Rp251,93 miliar (63,24 persen)
3. Jawa Timur Rp407,16 miliar (61,28 persen)
4. Kalimantan Selatan Rp157,79 miliar (47,45 persen)
5. Sulawesi Utara Rp223,92 miliar (46,44 persen)
6. Sumatera Utara Rp401,08 miliar (40,36 persen)
7. Jambi Rp33 miliar (39,59 persen)
8. DKI Jakarta Rp12,39 triliun (34,57 persen)
9. Sulawesi Selatan Rp187,13 miliar (34,57 persen)
10. Gorontalo Rp75,81 miliar (34,43 persen)
11. Yogyakarta Rp326,98 miliar (29,88 persen)
12. Bengkulu Rp157,86 miliar (27,22 persen)
13. Nusa Tenggara Barat Rp173,42 miliar (25,87 persen)
14. Bangka Belitung Rp163,67 miliar (23,74 persen)
15. Sumatera Barat Rp143,34 miliar (20,61 persen)
16. Maluku Utara Rp98,27 miliar (16,42 persen)
17. Bali Rp146,22 miliar (16,36 persen)
18. Kalimantan Tengah Rp53,15 miliar (14,92 persen)
19. Lampung Rp288,47 miliar (12,16 persen)
20. Papua Rp150 miliar (11,61 persen)
21. Kalimantan Utara Rp214,13 miliar (10,77 persen)
22. Kepulauan Riau Rp181,69 miliar (10,18 persen)
23. Papua Barat Rp93,18 miliar (10,05 persen)
24. Maluku Rp167,81 miliar (8,31 persen)
25. Sumatera Selatan Rp325,32 miliar (7,73 persen)
26. Jawa Barat Rp914,43 miliar (6,97 persen)
27. Kalimantan Barat Rp209,44 miliar (6,89 persen)
28. Sulawesi Barat Rp102,11 miliar (5,89 persen)
29. Riau Rp1,21 triliun (5,08 persen)
30. Aceh Rp18,88 miliar (4,61 persen)
31. Sulawesi Tenggara Rp50,7 miliar (3,69 persen)
32. Banten Rp88 miliar (2,54 persen)
33. Jawa Tengah Rp164,62 miliar (0,15 persen)
34. Sulawesi Tengah Rp153,25 miliar (0,07 persen)
Editor | : | Ali |
Sumber | : | Cnnindonesia.com |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan |