Ilustrasi.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto meminta Pemprov Riau bersinergi dengan pusat dan Kabupaten/ kota di Riau untuk memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Soalnya, skema bantuan di masa pandemi Covid-19 terlebih PPKM untuk penerima manfaat hanya dari DTKS tersebut. Sedangkan saat ini, berpotensi banyak masyarakat yang kondisi ekonominya menurun.
Bisa jadi awalnya ekonomi warga tersebut aman, namun, sekian lama dalam pandemi, bisa-bisa sekarang menjadi tergolong warga yang membutuhkan bantuan.
"Kan kendalanya adalah persoapan pendataan, maka pusat, provinsi, dan kota, harus bersinergi. DTKS yang sekarang itu data lama, harus kita update perbulan. Kalau pandemi tak usai, banyak masyarakat yang awalnya aman, jadi terdampak. Jadi kita harus ada perbaikan data," kata Hardianto, Senin (2/8/2021).
Hardianto mengakui, memang saat ini belum ada pembiayaan dari APBD Provinsi Riau. Anggaran ada, tapi keterbatasan kemampuan anggaran.
"APBD sebelumnya dianggarkan Rp191 miliar itu pun top up Rp300 ribu per KK, banyak yang sudah terdata itu pun polemik, banyak yang tidak terdata dan masalah lainnya," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |