Hardianto, Wakil Ketua DPRD Riau
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Hardianto mengakui bahwa saat ini dalam APBD Provinsi Riau 2021 tidak dianggarkan secara khusus bantuan sosial bagi masyarakat Riau.
Akan tetapi, kata Hardianto, jika Gubernur Riau Syamsuar sebagai pemangku kebijakan sepakat maka DPRD secara kelembagaan siap mendorong pemerintah daerah memberikan bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19. Tinggal berpikir sumber anggarannya akan diambil dari pos mana saja.
"Pada periode lalu, ada Rp191 miliar yang digelontorkan, itu pun hanya top up Rp300 ribu per KK bagi masyarakat terdampak dan terdata, itu berpolemik juga kan. Maka harus ada dua skenario, yaitu melakukan pendataan ulang masyarakat terdampak, baru berbicara mensiasati mencarikan sumber pembiayaan jaring pengaman sosial, tapi kami dorong ini," kata Hardianto, Senin (2/8/2021).
Disinggung apakah ada upaya yang akan lakukan untuk meminta bantuan ke pemerintah pusat, Hardianto mengatakan dalam asas desentralisasi gubernur Riau yang harus melakukannya.
"DPRD kan tak sampai situ kewenangannya. Tapi kita secara kelembagaan demi masyarakat kita dorong gubernur, termasuk minta kuota bantuan tunai dan nontunai," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |