JAKARTA (CAKAPLAH) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, menyoroti temuan adanya beras berkualitas buruk yang disalurkan sebagai bantuan sosial beras (BSB) bagi masyarakat terdampak Covid-19 oleh Kementerian Sosial.

Hal itu dinilainya sangat tidak baik karena dapat mencoreng wibawa negara, sehingga dirinya mendesak agar Bulog dan Kemensos segera menarik beras tersebut dan menggantinya dengan beras berkualitas premium.

"Mengapa sampai terjadi hal seperti ini, beras berkualitas buruk dibagikan sebagai beras bantuan kepada masyarakat? Kita (Komisi IV DPR) mendesak agar Bulog dan Kemensos segera menarik dan mengganti beras bansos kualitas buruk itu dengan beras kualitas premium," ujar Dedi Mulyadi, dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/8/2021).

Selain itu, Politisi Partai Golkar asal Jawa Barat itu mengingatkan agar dalam setiap penyaluran bantuan kepada masyarakat, semua pihak terkait baik itu Bulog dan Kemensos dapat senantiasa memberikan yang terbaik. Dengan pertimbangan, menjaga marwah negara di tengah-tengah masyarakat.

"Jangan lagi hal seperti ini terulang lagi, ini sama saja mencoreng wibawa negara di tengah masyarakat," pukasnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menyatakan pihaknya selalu melakukan monitoring dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beras (BSB) kepada masyarakat terdampak PPKM. Dalam penyelenggaraan BSB tersebut, Risma juga mencermati dinamika dalam penyaluran BSB di sejumlah daerah.

Adapun dalam penyelenggaraannya Risma menerima laporan terkait adanya kualitas beras yang diterima masyarakat dalam kategori kurang memuaskan. Risma pun memastikan kualitas beras yang kurang bisa langsung diganti yang baru.

"Saya sudah mendapatkan laporan soal itu. Memang ada beberapa kasus dimana kualitas beras kurang baik. Tapi itu volumenya kecil, dibandingkan dengan total beras yang kualitasnya baik. Kalau pun ada yang rusak misalnya, langsung diganti dengan yang baru," ujar Mensos Risma dalam keterangan tertulis dikutip Senin (9/8/2021)

Penyaluran BSB tersebut juga melibatkan sejumlah instansi berdasarkan penugasan yang sudah ditentukan. Adapun instansi tersebut Yakni Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Perum Bulog, Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial.

"Untuk BSB 10 kg, Kemensos berperan menyerahkan data penerima bantuan kepada Kementerian Keuangan. Sementara beras dan penyalurannya oleh Perum Bulog," lanjutnya

Sementara untuk BSB 5 kg, distribusi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Nantinya Dinas Sosial yang akan menyalurkan kembali beras tersebut.

"Pemerintah daerah melalui dinas sosial diberikan kewenangan untuk mendistribusikan beras. Dinas sosial juga berwenang memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat," ujar Mensos

Lebih lanjut, Dinas sosial juga berwenang untuk langsung meminta ganti beras kepada penyedia. Hal ini apabila kualitas beras yang diterima kurang bagus.

"Dinsos bisa langsung meminta ganti bila beras kurang bagus," kata Mensos.

Dalam kesempatannya, Mensos juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih, atas kerja sama dan sikap responsif pemerintah daerah. Risma menilai peran pilar-pilar sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dapat bergerak cepat mengganti beras yang rusak.

Diketahui pemerintah mendistribusikan BSB selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. BSB 10 kg disaluran kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

Adapun untuk BSB 5 kg disalurkan untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang terdampak PPKM dengan data usulan pemerintah daerah.**