Abdul Wahid
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota DPR RI Dapil Riau, yang juga merupakan anggota Panja Migas, Abdul Wahid mewanti-wanti jangan sampai kehadiran Pertamina Hulu Rokan sebagai operator Blok Rokan menggantikan PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI), malah menggilas perusahan-perusahaan lokal yang selama ini berkontribusi di ladang migas terbesar di tanah air tersebut.
"Saya mengkhawatirkan itu (perusahaan lokal tersingkir), Pertamina ini banyak anak cucu cicit perusahaan, dan ini dapat menggilas perusahaan lokal. Perusahaan lokal ini sebenarnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Riau karena beraktifitas di Riau, kantor pusat di Riau, sehingga pajaknya masuk ke Riau. Jadi ada kelola bisnis hasil take and gift kembali ke daerah secara maksimal. Tapi kalau ditarik ke pusat, itu jadi tak balance terhadap visi misi kita mendorong pertumbuhan ekonomi di Riau," kata Abdul Wahid saat menghadiri rapat paripurna HUT Riau ke 64, Senin (9/8/2021).
Politisi PKB ini meminta Pertamina tak lagi, men-subkontraktor-kan kerja penunjang di WK Rokan. "Sama-sama kita awasi. Kecurigaan penting itu dalam kontrol dalam sebuah keberadaan bisnis di Riau. Namun kita tak boleh menjustifikasi," cakapnya lagi.
Wahid menambahkan, rekomendasi dari Panja Migas Komisi VII DPR RI adalah harus melibatkan perusahaan daerah atau BUMD dalam mengelola WK.
"Kita minta segala bisnis di Blok Rokan minimal 50 persen harus dibicarakan dengan orang lokal," tukasnya.***