PEKANBARU (CAKAPLAH) - Mantan Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Siak, Donna Fitria, diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (10/8/2021). Donna didakwa melakukan korupsi anggaran rutin  di Bappeda dan merugikan negara Rp1,2 miliar.

Donna Fitria mengikuti persidangan  secara virtual dari Lapas Perempuan Klas I A Pekanbaru. Majelis hakim yang dipimpin Dahlan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasehat hukum berada di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

JPU Hendri Junaidi dalam dakwaannya menyebut, Donna Fitria bersama-sama Yan Prana Jaya Indra Rasyid (perkara terpisah) pada Januari  2013 sampai Maret 2015  melakukan perbuatan berlanjut secara melawan hukum yaitu, menggunakan anggaran perjalanan dinas pada Bappeda Kabupaten Siak Tahun Anggaran (TA) 2013 sampai dengan TA 2014.

Selain perjalanan dinas, terdakwa juga mengelola anggaran  Kegiatan Pegadaan Alat Tulis Kantor (ATK) pada Bappeda Kabupaten Siak Tahun Anggaran (TA) 2015 dan melakukan Pengelolaan Anggaran Makan Minum pada Bappeda Kabupaten Siak TA 2013 sampai 2014 yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

"Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Yan Prana Jaya Indra Rasyid. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara Rp1.264.176.117,  berdasarkan laporan Hasil Audit Inspektorat Kota Pekanbaru Nomor: 700/INSPEKTORAT/05/2021 tanggal 09 Juni 2021," jelas JPU.

Dijelaskan JPU, pada  2013 sampai  2014 terdapat anggaran rutin dan kegiatan pada Bappeda Kabupaten Siak dengan total anggaran  Rp7.585.731.600. Dengan rincian anggaran 2013 terealisasi  Rp2.757.426.500, dan anggaran 2014 terealisasi Rp 4.860.007.800.

Perbuatan berawal ketika Januari 2013, terjadi pergantian Bendahara Pengeluaran Bappeda Siak dari Rio Arta kepada Donna Fitria. Ketika itu, Yan Prana yang menjabat sebagai Kepala Bappeda Siak mengarahkan Donna Fitria melakukan pemotongan  biaya perjalanan dinas sebesar 10 persen dari  masing-masing pelaksana perjalanan dinas. Yan Prana mengarahkan Donna Fitria untuk menanyakan kepada Rio Arta.

Pemotongan anggaran perjalanan dinas dilakukan sejak 2013 sampai Desember 2014 dengan cara saat pencairan anggaran SPPD setiap pelaksana kegiatan, terdakwa melakukan pemotongan sebesar 10 persen. Dari total penerimaan yang terdapat dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj) perjalanan dinas masing-masing pegawai, uang yang diterima oleh pelaksana perjalanan dinas tidak sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani oleh masing-masing pelaksana perjalanan Dinas. 

"Uang dari hasil pemotongan tersebut disimpan oleh Donna Fitria untuk selanjutnya diserahkan kepada Yan Prana Jaya," kata JPU.

Pada Januari 2014, Yan Prana Jaya mengadakan rapat di ruang rapat Bappeda Kabupaten Siak yang dihadiri hampir seluruh pegawai Kantor Bappeda Kabupaten Siak. Dalam rapat itu, Yan Prana Jaya menyampaikan agar setiap anggaran SPPD Bappeda Kabupaten Siak  tetap dipotong sebesar 10 persen melalui terdakwa Donna Fitria selaku Bendahara Pengeluaran.

Dari keterangan Ade Kusendang, ketika rapat ada salah satu  peserta  rapat ada yang bertanya, “untuk apa uang perjalanan dinas tersebut dipotong?”. Saat itu Yan Prana Jaya menjawab bahwa uang hasil potongan 10 persen tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran lain yang dananya tidak dianggarkan.

Selanjutnya Yan Prana Jaya  menanyakan kepada yang hadir,  apakah ada yang keberatan atas pemotongan itu. kemudian Yan Prana Jaya  mengatakan "Kalau tidak ada yang keberatan saya anggap semua setuju"  dan tidak ada yang menanggapi.

Uang hasil pemotongan 10 persen disimpan Donna Fitria di brankas Kantor Bappeda Siak. Uang itu dicatat dan diserahkan kepada Yan Prana Jaya secara bertahap sesuai permintaan Yan Prana Jaya Atas perbuatan itu, JPU menjerat Donna Fitria  dengan Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 3, Pasal 10 huruf (b), Pasal 12 huruf (f) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Donna Fitria melalui penasehat hukumnya menyatakan keberatan atas dakwaan (eksepsi) tersebut. Majelis hakim mengagendakan persidangan pembacaan eksepsi pada pekan depan.