Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf/Net
|
(CAKAPLAH) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diminta menempatkan diri secara proporsional pasca polemik yang ditimbulkan belakangan ini terkait lomba karya tulis bertema 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam'.
Dia menilai, BPIP seharusnya memiliki kesadaran untuk mengoreksi diri, apalagi setelah mendapat protes keras dari sejumlah ulama, salah satunya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.
"BPIP harus segera berbenah supaya tidak salah memandang umat Islam dalam peran berbangsa dan bernegaranya. Tidak sedikit masyarakat yang kecewa terhadap adanya lomba itu," ujar anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/8).
Terkait usulan pembubaran BPIP, Bukhori menilai hal itu tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa persetujuan presiden lantaran dibentuk berdasarkan peraturan presiden (Perpres).
"Sepanjang Perpres itu dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang, maka secara otomatis lembaganya tidak akan ada lagi," tuturnya.
Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, BPIP menyelenggarakan acara lomba menulis artikel yang mengangkat tema 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan ‘Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam’ yang diumumkan dalam akun resminya.
Tak pelak tema lomba tersebut menuai sorotan lantaran dianggap menyudutkan umat Islam. Kritik pun berdatangan, salah satunya dari Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas.
"Kesimpulan saya, BPIP ini memang sebaiknya dibubarkan saja. Yang dipersoalkan masalah bendera, nanti ujung-ujungnya kalau ada tulisan yang menyatakan haram, misalkan, nanti dijadikan alat untuk menggebuk santri," kata Abbas, Jumat (13/8).
Editor | : | Ali |
Sumber | : | RMOL.id |
Kategori | : | Nasional, Pemerintahan |