PELALAWAN (CAKAPLAH) - Pada prinsipnya, tujuh perusahaan yang beroperasi di dua kecamatan bersedia membangun jalan seperti yang diminta bupati Pelalawan H. Zukri Misran.
Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Pelalawan, Senin (16/8/2021).
Rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung ketua Komisi III, Monang Pasaribu, sebagai tindak lanjut mempertanyakan finalisasi kesiapan para perusahaan. Hanya, saja dari tujuh perusahaan yang diundang tiga perusahaan tidak hadir.
Perusahaan yang hadir PT Sari Lembah Subur (SLS), PT Inti Indosawit Subur (IIS), PT Gandahera Hendana Plantation, PT Pertamina Hulu Energy (PHE) Kampar. Sementara pihak perusahaan yang tidak hadir diantaranya, PT Arara Abadi, PT Mekar Alam Lestari (MAL) dan PT Cakra Alam Sejati (CAS).
Hadir juga saat rapat dengar pendapat ini, dari Pemkab Pelalawan Asisten Afrizal, Kepala Bappeda Ir Syahrul Syarif, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Camat Kerumutan dan Camat Ukui.
Rapat bertempat di ruang rapat lantai tiga kantor DPRD Pelalawan berlansung alot. Terutama menyangkut kesiapan, pihak perusahaan terkait pengerjaan jalan, termasuk mempersoalkan kualitas badan yang jalanan yang dibangun sesuai dibebankan oleh Pemkab Pelalawan.
Manager Humas PT IIS, Ahmad Taufik dalam rapat menuturkan bahwa setelah berkomunikasi dengan manajemen perusahaan pihak siap berkontribusi mendukung program pemerintah.
Hanya saja, ada beberapa poin yang ia sampaikan terutama menyangkut pembangunan jalan dari Desa Bukit Jaya menuju Desa Bagan Limau, dimana jalan ini merupakan jalan produksi sebagian besar berada di HGU.
Menurutnya, secara budaya perkebunan ada aturan yang mesti dilewati. Ini mesti didudukkan. Seterusnya, mengenai usulan budgeting pihaknya, meminta sama-sama dengan pemda turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi. Sehingga bisa menentukan titik-titik pembangunan jalan.
Randa selaku Humas PT Gandahera Hendana Plantation, menyampaikan pihaknya, meminta pertimbangan pemda Pelalawan terkait beban jalan sepanjang 3,5 kilometer yang dibebankan kepada perusahaan.
Alasan meminta pertimbangan ini kata Randa, bahwa di Kecamatan Kerumutan hanya terdapat 900 hektar kebun kelapa sawit milik PT Gandahera. Jika diuangkan kata dia, aset di sini hanya Rp 20 milar.
"Jika dibebankan 3,5 km, jika diuang bisa habiskan Rp 14 miliar. Kemarin kami sudah berkonsultasi dengan pihak Bappeda minta porsi yang dibebankan kepada kami dipertimbangkan lagi," ungkapnya.
Sementara Humas PT SLS Setyo Budi Utomo menyampaikan bahwa sejauh ini, tindak lanjut pengerjaan jalan seperti yang dibebankan pemerintah daerah kepada pihaknya, sudah ada progres. Terkait pengerjaan ini bahwa pihak manjemen menekankan, memprioritaskan jalan-jalan yang ada perumahan terlebih dahulu.
"Sesuai dengan penekanan manajemen, memprioritaskan pembangunan jalan yang ada perumahan dulu. Ini on progress dalam artian sudah berjalan," bebernya.
Untuk memuluskan beban pembangunan jalan ini, pihaknya meminta bantuan pihak Bappeda menyangkut soal pembiayaan, misalnya, RAB untuk satu kilometer berapa nominalnya. "Pada prinsipnya, kami siap berkontribusi untuk pembangunan Pelalawan," ungkapnya.
Tidak jauh berbeda perwakilan PHE Kampar, pada dasarnya, bahwa pihaknya, mendukung program yang disampaikan bupati Pelalawan.***
Penulis | : | Febri Sugiono |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Pelalawan |