JAKARTA (CAKAPLAH) - Ketua Pengurus Besar (PB) Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Muhammad Rohim, menegaskan sikap kritis dan statemen yang dilontarkannya yang menilai Pemerintah gagal dalam menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia, bukan semata-mata sebagai seruan atau ajakan untuk bertindak makar, melainkan sebagai bentuk aspirasi Mahasiswa dalam mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Statemen dari PB PMII bahwa Presiden Jokowi disarankan untuk mundur karena dianggap gagal dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, telah banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, maupun kalangan mahasiswa sendiri. Untuk itu ditegaskan, bahwa statemen tersebut bukan ajakan makar tetapi aspirasi kritis Mahasiswa untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19," terangnya kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021).

Muhammad Rohim, menegaskan sikap kritis dari PMII sebagai organisasi mahasiswa adalah sesuatu yang wajar. Sehingga tidak perlu untuk disalah artikan sebagai seruan makar.

"Ya namanya juga PMII itu kan organisasi mahasiswa, kalau memiliki beragam catatan-catatan tentang kebijakan Pemerintah, itu hal yang wajar sebagai pihak yang memiliki nalar kritis untuk perubahan," tegasnya.

Karenanya melalui sikap kritis dari PMII itu, Muhammad Rohim mengatakan PMII selalu siap dan bersedia membantu Pemerintahan Jokowi-Maaruf dalam pengentasan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Dengan statemen itu kami justru ingin sampaikan bahwa kami siap membantu pemerintah untuk gotong royong bahu membahu mengentaskan Pandemi Covid-19, yang belum ada tanda-tanda akan berakhir. Nggak ada itu ajakan untuk makar ke Bapak Presiden Jokowi," katanya.

Oleh karena itu, Muhammad Rohim memberikan tiga catatan yang dapat disebut sebagai hikmah dari penyalah artian sikap kritis PMII di tengah masyarakat dan kalangan mahasiswa saat ini.

"Hikmahnya adalah pertama, PB PMII komitmen siap menjadi pembantu pemerintah untuk berjuang mengentaskan Pandemi. Buktinya kita sudah 3 kali menyelenggarakan vaksinasi, dan ikut kontribusi dalam menyalurkan bantuan sembako ke masyarakat," ujar Muhammad Rohim.

Kedua, PMII tahu bahwa tenaga kesehatan (nakes) jumlahnya sedikit, dan banyak yang sudah berguguran karena pandemi ini. Karena itu Pemerintah perlu menyediakan beasiswa 10 ribu untuk masyarakat menengah bawah agar bisa kuliah di kedokteran dan keperawatan secara gratis. Agar supaya kedepannya nakes kita jumlahnya banyak.

"Ketiga, harga test PCR yang beragam, menurut kami PB PMII harga itu masih tinggi bagi masyarakat, sehingga kami PB PMII mendorong Pemerintah untuk terus mengupayakan harga test PCR terjangkau untuk semua kalangan masyarakat," tandasnya.