JAKARTA (CAKAPLAH) - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, mengingatkan pemerintah segera membuat roadmap ekonomi hijau dengan tetap berorientasi kepada hadirnya kemandirian. Sebab, pengembangan ekonomi hijau tanpa adanya roadmap yang jelas akan membuat Indonesia mudah dieksploitasi oleh investor asing.

Hal ini diungkapkan Sukamta terkait gagasan green economi (ekonomi hijau) yang terus dilontarkan pemerintah, dalam acara Sarasehan 100 Ekonom yang diselenggarakan INDEF, Kamis kemarin.

"Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan perizinan dan investasi, jika tidak hati-hati pelaksanaannya akan membuka ruang bagi pihak asing mengeruk alam Indonesia," kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat (27/8/2021).

Sukamta menjelaskan, saat ini dunia sedang gencar mengembangkan industri berbasis energi hijau. Indonesia yang punya cadangan nikel terbesar dunia, juga kaya dengan kobalt, mangan dan lithium pasti diincar perusahaan elektronik asing.

"Jika pemerintah hanya mengejar investasi asing tanpa upaya memandirikan ekonomi, sama saja hancur. Dulu asing menyedot minyak dan batubara Indonesia, sekarang yang disedot nikel sebagai bahan baku utama baterai listrik," tuturnya.

Menurut Sukamta, jika ke depan tambang-tambang sudah habis, hutan-hutan sudah digunduli semua, sementara industri dalam negeri tidak produktif dan pertanian hancur karena impor, ekonomi Indonesia akan runtuh, tidak ada lagi sumber-sumber pendapatan.

Sebab itu, Sukamta meminta agar pemerintah menerbitkan regulasi terkait pengembangan ekonomi hijau yang bisa menutup kekurangan UU Cipta Kerja yang lemah dari sisi perlindungan terhadap linkungan, tenaga kerja juga usaha kecil.

"Ada celah-celah dalam UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan semangat ekonomi hijau. Ini berbahaya jika tidak disikapi dengan menerbitkan peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur perlindungan terhadap lingkungan, tenaga kerja dan usaha kecil. Jangan sampai kita jualan tenaga kerja murah, sekedar untuk menarik investor asing," ungkapnya.

Anggota Badan Anggaran DPR ini menyarankan, selain roadmap dan regulasi, dalam pengembangan ekonomi hijau juga mensyaratkan pentingnya penyiapan SDM.

Terlebih, beberapa waktu ini banyak TKA China yang masuk Indonesia. Alasan pemerintah karena beberapa posisi dalam perusahaan belum bisa diisi tenaga kerja Indonesia karena alasan kurangnya kompetensi.

"Buruh Indonesia kebagian kerja-kerja kasar, ini kan sangat ironis. Semestinya pemerintah punya orientasi yang kuat untuk meningkat kualitas SDM Indonesia. Jadi hal penting dalam pengembangan ekonomi hijau ini harus ada perencanaan yang baik dan konsisten," tukasnya.**