DPW PPP Provinsi Riau meminta agar pemerintah pusat jangan mengirimkan vaksin ke daerah secara setengah - setengah atau 'ketengan'.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPW PPP Provinsi Riau melalui juru bicara Zulkarnain Kadir meminta agar pemerintah pusat jangan mengirimkan vaksin ke daerah secara setengah - setengah atau 'ketengan'.
Ia mendorong pemerintah pusat untuk sekaligus mengirimkan kebutuhan vaksi di daerah, agar daerah juga bisa sekali kerja. Sehingga vaksinasi di daerah bisa digesa dan herd immunity cepat tercapai secara serentak se-Indonesia.
"Jangan Jakarta dan Jawa Bali saja yang diperhatikan soal pengiriman vaksin dan lain-lain untuk Covid-19. Rakyat saat ini sedang semangat, namun vaksin sudah tak ada. Susah loh meyakinkan rakyat untuk mau divaksin. Sekarang masyarakat mau, namun vaksinnya malah tidak ada, dikirim ketengan," kata Zulkadir, Senin (30/8/2021).
Zulkadir mengkhawatirkan, karena vaksin terlambat datang, masyarakat yang mau divaksin akan berubah pikiran dan takut lagi untuk divaksin, karena bisa jadi malah mebdengar info yang tak benar.
"Kita juga berharap tempat vaksin juga diatur, jangan sampai terjadi kerumunan, apa lagi rebutan dan desak-desakan. Yang kasihan udah datang, vaksinnya habis karena kurang koordinasi. Kami juga menghimbau, ayo masyarakat Riau mari ikut vaksin. Ini sebagai usaha untuk terlindung dari Covid-19. Jangan dengar isu yang tak benar. Ini program pemerintah dan hampir seluruh dunia melakukannya," cakapnya lagi.
Lebih jauh ia juga berharap kepada masyarakat, jika sudah divaksin, tetap juga jaga prokes kalau ke mana-mana dan sebelum vaksin harus terbuka dengan dokter tentang riwayat penyakit.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Politik, Pemerintahan |