Ada rasa mendua ketika menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) perihal angka tenaga kerja dan produktivitas rentang tahun 2020-2021. Paling mengemuka terkait peningkatan jumlah tenaga kerja informal. Dimana tahun 2021 mencapai 59,62 persen atau naik 2,98 persen dibandingkan Februari 2020 yang mencapai 56,64 persen. Lonjakan terjadi akibat beralihnya mereka yang semula bekerja di sektor formal ke sektor informal. Penyebabnya beragam. Mulai dari dampak PHK, berhentinya aktivitas tempat bekerja dan lain-lain akibat pandemi. Lebih lanjut melihat lebih detail data BPS bahwa peralihan tadi membuat sektor pertanian dan perdagangan mengalami tambahan tenaga kerja terbanyak. Terkhusus untuk dibahas sektor pertanian yakni dengan pertambahan sebanyak 2.774.080 orang.

Fenomena tadi di satu sisi merupakan musibah terutama bagi mereka yang telah kehilangan profesi dan pekerjaan semula. Namun di sisi lain ada berkah dan optimisme. Membuktikan dalam musibah selalu ada hikmah. A blessing in disguise, begitu ungkapan barat.

Hikmah dimaksud adalah sektor yang sebelum pandemi kurang mendapat perhatian serius pengambil kebijakan muncul sebagai penyelamat ekonomi bangsa. Musibah yang memaksa pekerja formal beralih ke sektor informal pada ujungnya menjadikan sektor pertanian dan perdagangan sebagai pilihan utama. Sederhananya, banyak orang beralih jadi pedagang dan petani. Ini tentu potensi. Bukan hanya dalam kerangka dan agenda penyelamatan ekonomi selama masa krisis dan resesi dampak dari pandemi, akan tetapi bagi kepentingan bangsa ke depan.

Sektor informal terbukti lagi-lagi mampu berperan sebagai penyangga (buffer) bagi penduduk yang terlempar dari sektor formal. Tidak hanya terjadi sekarang. Berkaca dari sejarah dan pengalaman saat Indonesia kala diterpa krisis moneter tahun 1998, sektor informal juga alternatif pekerjaan bagi masyarakat yang terkena PHK. Meski di masa pandemi tak semua sektor informal mampu berperan sebagai buffer karena keterbatasan ruang gerak usaha karena pembatasan sosial. Kembali ke kisah 1998, setelah perekonomian membaik, masyarakat yang terlempar menuju sektor informal ini secara bertahap mulai mendapatkan pekerjaan kembali di sektor formal.

Penyelamat Bangsa

Masyarakat tentu berhak memilih kembali beraktivitas ke sektor formal ketika keadaan pulih dan pandemi berakhir. Namun Pemerintah harus punya narasi agar sektor pertanian dan perdagangan tidak sekedar penyelamat temporer lalu kembali ditinggalkan seperti masa 1998. Padahal sektor ini berperan menuju kedaulatan pangan. Dan kedaulatan pangan pondasi membangun kedaulatan bangsa. Fenomena “hijrah” masyarakat ke sektor informal khususnya pertanian harus disiasati dengan strategi jangka pendek. Supaya mereka yang beralih ke sektor itu dapat bertahan dan bangkit ekonominya dari sektor tadi.

Apalagi kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian makin signifikan. Bahkan bisa dibilang pertanian satu-satunya sektor yang bertahan di masa pandemi. Dari rilis Produk Domestik Bruto (PDB) BPS (05/02/2021), sektor pertanian menyumbang pertumbuhan ekonomi paling tinggi di tahun 2020 dan mampu menahan kontraksi ekonomi nasional tidak terlalu dalam. Sharing pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha di triwulan II 2021, pertanian juga tumbuh 14,27 persen. Data Kementan makin memperkuat penilaian, di saat pertumbuhan ekonomi di sektor lain negatif terdampak pandemi, sektor pertanian bertahan dan tak pernah minus.

Pertumbuhan tadi logis. Terlebih dari sisi supply dan demand sektor pertanian tak terpengaruh pandemi. Dari sisi supply, sektor pertanian tidak memicu kasus penularan karena dalam proses produksinya dapat menerapkan social distancing. Kasus covid-19 di daerah pedesaan lokasi lahan pertanian juga cenderung rendah. Dari sisi demand, penerapan pembatasan sosial mulai PSBB sampai PPKM tidak menurunkan konsumsi komoditas pangan. Sebaliknya, kebutuhan menjaga imun dan daya tahan tubuh memerlukan asupan nutrisi.

Dari sini jelas berkorelasi dengan meningkatnya permintaan komoditas pertanian. Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan di banyak instansi pemerintah maupun perkantoran dan perusahaan swasta juga turut memperbesar konsumsi harian penduduk. Setidaknya tergambar dari hasil Susenas 2020, yang mana di awal masa pandemi konsumsi per-kapita penduduk untuk komoditas sayur-sayuran meningkat 19,78 persen begitupula dengan buah-buahan meningkat 9,74 persen bila dibandingkan awal tahun 2019.

Intervensi Kebijakan

Untuk menjaga prospek sektor pertanian maka perlu perhatian khusus pemerintah. Termasuk Riau dimana kontribusi sektor pertanian terus tampil cemerlang. Berdasarkan data Balai Karantina Pertanian (BKP), jumlah total volume komoditi ekspor pertanian dari Riau mencapai 108 juta kilo gram dan total nilai ekspor tercatat Rp1,052 triliun. Riau juga turut berpartisipasi dalam acara nasional Pelepasan Ekspor Merdeka komoditas Pertanian serentak secara virtual di 16 Pelabuhan di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo (14/8/2021). Untuk Riau, kegiatan dihadiri Gubernur berlangsung di Pelabuhan Pelindo I Cabang Dumai dengan melepas ekspor produk pertanian berasal dari komoditas kelapa sawit dan turunannya, kelapa dan turunannya, talas, karet, sagu, gula merah, dan lain-lain. Peningkatan ekspor komoditas pertanian jelas berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan petani.

Berkaca dari potensinya, Pemprov Riau dituntut untuk dapat memfasilitasi melalui kebijakan di tingkat daerah. Apalagi belum lama ini dilakukan perubahan terhadap RPJMD Provinsi Riau 2019-2024. Sebagai dokumen perencanaan daerah, agenda perubahan idealnya tidak men-downgrade target. Akan tetapi diharapkan lebih memperkuat visi dan misi yang sudah ada. Khususnya yang relevan dengan upaya memperkuat sektor pertanian Riau. Karena banyak permasalahan klasik selalu menghambat potensi sektor pertanian. Sebut saja minat SDM yang semakin berkurang, minimnya inovasi dan bantuan serta akses terhadap teknologi semisal alat mesin pertanian (alsintan), kendala permodalan dan tata niaga yang merugikan para petani dan seterusnya.

Hal utama juga perlu dipikirkan adalah bagaimana menjaga dan menumbuhkan produktivitas sektor pertanian seiring fenomena beralihnya masyarakat ke sektor pertanian. Fenomena tadi bila tidak disertai strategi dan rekayasa berupa perhatian, insentif kebijakan dan proteksi yang memadai, bisa-bisa blunder dan malah menyebabkan penurunan produktivitas akibat semakin bertambahnya beban sektor pertanian.