Jumat, 24 September 2021

Breaking News

  • Harga Sawit di Riau Naik Lagi, Tembus Rp2.800 Perkilogram   ●   
  • Kabar Gembira! Saudi Arabia segera Beri Izin Umrah, Jamaah Diminta Manfaatkan Fasilitas Vaksin   ●   
  • DPRD Riau Dukung Sekolah Tatap Muka Dimulai Lagi   ●   
  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen   ●   
  • Gubri: Zona Merah dan Oranye Dilarang Salat Idul Adha di Masjid   ●   
  • Ditanya Perkembangan Perkara Suap Annas Maamun di RAPBD Riau Tahun 2014-2015, KPK Bungkam   ●   
  • WNA Masuk Indonesia, PKS: Jangan Sampai Publik Mengira PPKM Darurat Hanya Lip Service!
Yamaha 21-25 September 2021

Jokowi Rilis Aturan Bagi PNS yang Mau Lawan Sanksi Pemecatan
Rabu, 08 September 2021 07:32 WIB
Jokowi Rilis Aturan Bagi PNS yang Mau Lawan Sanksi Pemecatan
Ilustrasi. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma).

(CAKAPLAH) - Presiden Jokowi menerbitkan aturan pengajuan banding administratif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang keberatan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Khususnya keputusan berupa pemberhentian sebagai PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Aturan ini berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Beleid berlaku sejak 10 Agustus 2021.

Banding administratif ini dapat diajukan secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dengan memuat alasan dan bukti sanggahan. Banding tersebut juga perlu ditembuskan ke PPK.

"Banding administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan banding administratif oleh pegawai ASN," tulis Pasal 11 ayat 3 PP 79/2021 seperti dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (7/9).

Bila banding administratif diajukan lebih dari jangka waktu tersebut, maka nantinya banding yang diajukan tidak akan diterima. Begitu juga bila ada banding yang diajukan tapi tidak berdasarkan keputusan PPK.

Sementara bila banding sudah memenuhi syarat, maka akan diproses oleh BPASN dalam bentuk pemeriksaan lebih lanjut. Bersamaan dengan proses pemeriksaan, PPK harus memberi tanggapan atas banding tersebut kepada BPASN paling lama 21 hari kerja sejak tembusan banding diterima.

"Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu tersebut, BPASN mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada," ungkap Pasal 13 ayat 2.

Keputusan ini dikeluarkan paling lama 65 hari kerja setelah permohonan banding diterima. Pengambilan keputusan melalui sidang BPASN dengan pendahuluan pra-sidang yang dipimpin Wakil Ketua BPASN dan paling sedikit tiga anggota badan.

"Keputusan BPASN dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau membatalkan keputusan PPK," terang Pasal 16 ayat 1.

Setelah itu, Ketua BPASN akan menetapkan keputusan dari badan dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak terkait sejak tanggal ditetapkan. Keputusan ini akan disampaikan ke ASN yang mengajukan banding dan PPK.

"PPK yang tidak melaksanakan keputusan BPASN dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Pasal 17.

Di sisi lain, PP 79/2021 memastikan ASN yang mengajukan banding akan tetap mendapat hak gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja (tukin). Syaratnya, ASN harus mendapat izin dari PPK untuk melaksanakan tugas sampai ada keputusan dari BPASN. Penentuan izin mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

Namun, ASN yang yang mencapai usia pensiun sebelum ada keputusan dari pengajuan banding akan dihentikan pembayaran gaji dan tunjangannya sampai ditetapkan keputusan dari banding. Sementara ASN yang belum mencapai batas usia pensiun, namun meninggal dunia sebelum ada keputusan banding, maka langsung diberhentikan dengan hormat.

Bersamaan dengan itu, Jokowi turut membentuk BPASN yang bertugas menyelesaikan sengketa ASN yang timbul karena keputusan PPK. Badan ini bertanggung jawab langsung ke presiden.

Badan ini dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai ketua dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai wakil ketua.

Editor : Ali
Sumber : Cnnindonesia.com
Kategori : Pemerintahan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Senin, 20 September 2021
Wakil Ketua MPR Ingatkan Publik Tak Mengklaim Diri sebagai Kelompok Pancasilais
Senin, 13 September 2021
Kata NasDem Jika Amandemen Terbatas UUD 1945 Dilakukan, Malah Akan Buka Kontak Pandora
Kamis, 19 Agustus 2021
Tak Ingin Partainya dan MKD Dianggap Disfungsi, Junimart Pastikan Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran Etik Arteria
Selasa, 17 Agustus 2021
Ajak Rakyat Merdeka Dari Pandemi, Aboebakar: Selalu Ada yang Berkhianat Seperti Korupsi Bansos

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 23 September 2021
DPRD Pekanbaru Tegaskan Orang Tua Harus Update Betapa Pentingnya Vaksin untuk Pelajar
Kamis, 23 September 2021
Lembaga Kerapatan Adat Kampung Tanjungkuras Dikukuhkan Bupati Siak
Kamis, 23 September 2021
Polsek Pangkalan Kerinci Lakukan Patroli Antisipasi Karhutla di Daerah Rawan Kebakaran
Kamis, 23 September 2021
Polsek Bandar Sei Kijang Pantau Giat Khitan Massal Baznas Kabupaten Pelalawan

Serantau lainnya ...
Senin, 20 September 2021
Kabar Gembira, Mulai Hari Ini Sudah Bisa Sarapan di Warung Koffie Batavia Lagi
Jumat, 17 September 2021
Cara Pakai Aplikasi PeduliLindungi untuk Masuk Bioskop
Jumat, 10 September 2021
Pemuda Pancasila Turunkan 22 Kadernya untuk Bantu Pemerintah Tangani Covid-19
Selasa, 07 September 2021
Binatang Kesepian di Jerman Pakai Aplikasi Kencan Tinder Temukan Pemilik Baru

Gaya Hidup lainnya ...
Rabu, 04 Agustus 2021
Sebelum Dilantik, ASN di Meranti Harus Mengikuti Psiotes
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional

Advertorial lainnya ...
Selasa, 07 September 2021
Apple Tunda Peluncuran Fitur Perlindungan Anak Gara-gara Ini...
Kamis, 26 Agustus 2021
Mau Investasi Kripto? Ini Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin dan Ethereum yang Perlu Diketahui
Selasa, 17 Agustus 2021
PT CDI Siap Koneksikan Jaringan Internet Seluruh Kecamatan di Pelalawan
Jumat, 16 Juli 2021
Benarkah Dunia Butuh Dosis Ketiga Vaksin Covid-19?

Tekno dan Sains lainnya ...
Kamis, 26 Agustus 2021
Agar Paru-Paru Kuat saat Terserang Covid-19, Rajin Konsumsi 4 Bahan Makanan Ini
Jumat, 16 Juli 2021
Ayah Bunda, Ini 7 Inspirasi Nama Bayi Perempuan Bermakna Lembut
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 23 September 2021
Dosen FT UIR Dr Evizal Penelitian Bersama di Harvard University Amerika
Senin, 20 September 2021
Dosen Unri Beri Pelatihan Warga Desa Sungai Masjid Membuat Kain Motif Ecoprint dari Tumbuhan dan Gulma
Sabtu, 18 September 2021
Fekonsos UIN Suska Riau Teken MoA dengan Fekon Unilak
Rabu, 15 September 2021
Inovatif, Mahasiswa KKN Unri Buat Handsanitizer Touchless untuk Masyarakat

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

HUT TNI AL 10 September 2021 - DPRD Riau
Terpopuler

02

04

HUT RI Ke-76 - APRIL
Foto
DPRD 1
DPRD 2
Jumat, 17 September 2021
Rizky Billar Jawab Isu Lesti Kejora Hamil Duluan, Muncul Isu Nikah Siri
Kamis, 26 Agustus 2021
Istri Buka Suara Soal Kabar Epy Kusnandar Pindah Agama
Jumat, 16 Juli 2021
Jedar Ungkap Pernah Dekat dengan Pria Ternyata Gay, Terbongkar Gara-gara...
Jumat, 02 Juli 2021
Dalang Kondang Ki Manteb Sudharsono Berpulang ke Rahmatullah

Selebriti lainnya ...
DPRD 3
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Permata
Kamis, 26 Agustus 2021
Ampuh Sembuhkan Penyakit, Ini Obat yang Dianjurkan Rasulullah
Selasa, 24 Agustus 2021
Rumah Yatim Salurkan Ratusan Paket Alquran dan Kitab ke Berbagai Ponpes di Pekanbaru dan Kampar Riau
Selasa, 27 Juli 2021
Sabah Ahmedi, Imam Termuda Inggris Lawan Stereotip Lewat Medsos
Jumat, 16 Juli 2021
Jangan Sampai Salah Beli, Berikut Syarat Hewan Kurban

Religi lainnya ...
PCR 3 Agustus 2021
Indeks Berita
HUT Riau 9 Agustus 2021 - SitiBhayangkara 2021 CAKAPLAHPelantikan Bupati Siak - Pemkab SiakUIR 2021HUT Pekanbaru ke-237Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRDIdul Fitri 1442 BRKWaisak 26 Mei 2021 - APRILPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www