Jokowi didesak evaluasi Menkumham Yasonna Laoly. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
|
(CAKAPLAH) - Organisasi pemerhati hak asasi manusia, Imparsial mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi Menteri hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly buntut kebakaran di Lapas Klas I Tangerang, Banten pada Rabu (8/9).
"Presiden harus segera mengevaluasi posisi Menteri Hukum dan HAM khususnya terkait dengan rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini sekaligus memastikan peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa datang," kata Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad dalam keterangannya, Kamis (8/9).
Menurut dia, Yasonna bertanggung jawab atas 44 narapidana yang meninggal dunia dalam peristiwa itu. Dia juga mendesak DPR segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Yasonna atas kegagalannya mengatasi masalah over kapasitas yang menjadi masalah pada Lapas di seluruh Indonesia.
Menurut Hussein, insiden kebakaran Lapas Tangerang menunjukkan kegagalan Kemenkumham melaksanakan mandat reformasi sistem peradilan pidana, terutama pada Lapas.
"Problem over capacity yang selama ini dihadapi, hampir sama sekali tanpa terobosan kebijakan dan solusi yang konkrit," kata dia.
Perihal kelebihan kapasitas itu, kelompok masyarakat sipil menurut Hussein telah sejak lama mengusulkan dekriminalisasi pencandu narkotika. Usulan itu mengingat sebagian besar penghuni Lapas merupakan narapidana narkotika.
Upaya dekriminalisasi itu, lanjut dia, penting bukan hanya untuk melindungi pengguna narkotika yang sebetulnya adalah korban, tetapi juga untuk memangkas jumlah tahanan di Lapas dan rutan.
Apalagi, pemerintah juga mengakui pada Lapas Tangerang misalnya, telah kelebihan kapasitas sampai 400 persen. Dengan kondisi itu, Hussein menilai sulit menyelamatkan nyawa bila terjadi kebakaran.
"Pembiaran kondisi tersebut sejatinya sama saja melakukan penyiksaan sekaligus membahayakan nyawa manusia sebagaimana terjadi pada narapidana di Lapas Tangerang," ucapnya.
Editor | : | Ali |
Sumber | : | Cnnindonesia.com |
Kategori | : | Pemerintahan |