Jumat, 17 September 2021

Breaking News

  • Harga Sawit di Riau Naik Lagi, Tembus Rp2.800 Perkilogram   ●   
  • Kabar Gembira! Saudi Arabia segera Beri Izin Umrah, Jamaah Diminta Manfaatkan Fasilitas Vaksin   ●   
  • DPRD Riau Dukung Sekolah Tatap Muka Dimulai Lagi   ●   
  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen   ●   
  • Gubri: Zona Merah dan Oranye Dilarang Salat Idul Adha di Masjid   ●   
  • Ditanya Perkembangan Perkara Suap Annas Maamun di RAPBD Riau Tahun 2014-2015, KPK Bungkam   ●   
  • WNA Masuk Indonesia, PKS: Jangan Sampai Publik Mengira PPKM Darurat Hanya Lip Service!
Yamaha 14 September 2021 Ok

CAKAP RAKYAT
Geo-Strategis dan Geo-Politik Kepulauan Natuna
Sabtu, 11 September 2021 10:49 WIB
Geo-Strategis dan Geo-Politik Kepulauan Natuna

(CAKAPLAH)-Pemerintah pusat berencana akan membangun bandar udara di Pulau Laut, Kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Pembangunan bandara di pulau laut yang letaknya di ujung utara Kepulauan Natuna tersebut, secara geo-strategis dan geo-politik dapat bermanfaat bagi kepentingan pertahanan dan keamanan negara secara umum. Posisi Pulau laut yang termasuk pulau terluar di bagian barat Indonesia tersebut sangat berpotensi menjadi kawasan pertahanan dan keamanan sekaligus sebagai kawasan pembangunan ekonomi dan pembangunan perikanan dengan melihat posisi dan letaknya yang sangat strategis tersebut. Seberapa urgensinya pembangunan bandar udara di pulau laut tersebut?.

Pertanyaannya adalah, dilihat dari potensi wilayah dan sumber daya alam sangat mendukung dibangunnya sebuah bandar udara yang dapat digunakan untuk keperluan sipil maupun militer. Dengan kondisi dan keamanan regional di perbatasan luar Indonesia serta dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan wilayah, sebuah bandar udara adalah suatu keniscayaan.

Namun dalam kondisi lainnya, hal tersebut bukanlah hal yang mudah dan perlu pemetaan secara komprehensif dan integral dalam melihat dari segi ancaman dan kedudukan wilayah tersebut. Ancaman dan potensi gangguan terhadap wilayah kepulauan Natuna sangatlah besar. Posisinya yang berada di gugusan Laut Cina Selatan, menjadikannya wilayah tersebut sebagai potensi perebutan wilayah serta seringnya pelanggaran kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berupa banyaknya pelanggaran berupa pencurian ikan di perairan Natuna oleh pihak asing seperti dari Vietnam dan Cina. Oleh sebab itu, perlu adanya pemetaan seberapa urgennya pembangunan bandara di wilayah pulau laut, Kepulauan Natuna tersebut.

Pemerintah Kabupaten Natuna melalui wakil bupatinya, Rodial Huda mengatakan bahwa pemerintah daerah khususnya Kabupaten Natuna menyambut baik rencana pemerintah pusat tersebut, karena Pulau Laut merupakan pulau terujung Indonesia sehingga harus dilengkapi berbagai fasilitas yang memadai. Selain itu, keberadaan bandara di Pulau Laut tersebut juga bisa memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam hal ini menjaga kedaulatan negara. Pemerintah pusat akan menyiapkan kajian khusus. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten akan mempersiapkan dan memetakan segala potensi dan kajian pembangunan terhadap keberadaan bandara dilihat dari aspek politik dan pertahanan keamanan.

Wilayah atas Kepulauan Natuna merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI). Dalam beberapa tahun sebelumnya telah terjadi ketegangan dengan Cina berhubung 9 garis putus-putus (nine dash line) yang memasukkan sebagian wilayah Natuna ke wilayah negaranya (Cina). Isu dan klaim tersebut muncul seiring ketegangan yang muncul di kawasan Laut Cina Selatan (LCS) dalam hal memperebutkan wilayah di Gugusan Kepulauan Laut Cina Selatan dan Gugusan Kepulauan Spartly. Cina bersengketa dengan negara negara di kawasan ASEAN seperti Vietnam, Brunai Darussalam, Philipina dan Malaysia di satu pihak dan di pihak lainnya bersengketa pula dengan Taiwan.

Oleh sebab itu, melihat segala potensi yang ada bisa saja terjadi ketegangan, maka pemerintah pusat mesti memetakan segala kemungkinan yang akan terjadi jika akan membangun bandara di pulau laut yang berada di pulau terluar Indonesia tersebut. Potensi dan kekayaan Kepulauan Natuna akan kekayaan migas dan sumber daya perikanan secara tak langsung akan menimbulkan potensi ketegangan dengan negara-negara tetangga di wilayah tersebut (pulau laut). Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) memiliki 200 mil wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Tidak saja Indonesia yang terdampak dari peta Cina tersebut, juga Filipina terdampak wilayahnya atas klaim peta Cina tersebut. Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration) pada tanggal 12 Juli 2016 yang didukung oleh PBB mengatakan bahwa Tiongkok telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan (LCS). Filipina sebelumnya membawa sengketa Laut Cina Selatan (LCS) ke Arbitrase Internasional karena menentang garis batas yang disebut Tiongkok sebagai Sembilan garis putus putus (nine dash line) yang berdampak pula terhadap Kepulauan Natuna.

Sembilan garis putus putus tersebut yang dihubungkan dari Pulau Hainan tersebut mengklaim wilayah seluas 2 juta kilometer persegi di laut Cina Selatan tersebut sebagai wilayah Cina sehingga akan mengambil kurang lebih 30% laut Indonesia di Natuna, 80% Laut Filipina, 80% laut Malaysia, 50% laut Vietnam dan 90% Laut Brunei Darussalam. Cina mengklaim tersebut didasarkan kepada hak historis bahwa pelaut dan nelayan cina pernah menggunanakan laut Cina Selatan. jika mengacu kepada Hukum Laut Internasional, hak historis tersebut otomatis hilang jika tidak sesuai dengan penetapan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif yang disepakati dalam perjanjian Perserikatan Bangsa Bangsa.

Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 (The United Nations Convention on the Law of the Sea = UNCLOS) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, Indonesia diakui sebagai sebuah negara Kepulauan (Archipelagic State). Ini artinya bahwa, Indonesia sebagai negara Kepulauan dibolehkan menarik atau menetapkan untuk pengukuran perairan Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landasan Kontinental. Dalam Bab IV, Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang berisikan tentang negara Kepulauan selain mengatur ketentuan-ketentuan yang memperluas kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara kepulauan, juga diimbangi dengan kewajiban negara kepulauan untuk mengakomodasikan kepentingan internasional dalam bentuk hak hak lintas yang agak bebas bagi segala jenis kapal dan pesawat udara asing, termasuk kapal dan pesawat udara militer.

Menurut pasal 47 ayat (1) UNCLOS, negara Kepulauan berhak menarik garis pangkal Kepulauan (Archipelagic Base-Line), sebagai dasar oengukuran wilayah perairannya dan titik-titik terluar dan pualu-pulau terluarnya. Penarikan garis tersebut mencakup lebar (batas) Laut Territorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Garis pangkal Kepulauan merupakan garis pangkal lurus yang ditarik menghubungkan titik titik terluar dari pulau-pulau dan karang-karang terluar yang digunakan untuk menutup seluruh atau sebagian dari negara Kepulauan. Penarikan garis pangkal lurus Kepulauan dilakukan dengan memperhatikan tatanan letak Kepulauan atau kelompok pulau-pulau yang letaknya berurutan dan bersambungan secara beraturan. Maka penarikan garis pangkal lurus Kepulauan tidak dapat dilakukan menyimpang dari arah konfigurasi umum Kepulauan.

Membangun bandara di pulau terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga yang masih memiliki sengketa wilayah khususnya di Perairan Laut Cina Selatan sangat rentan terjadinya ketegangan dan konflik, namun sebaliknya pula keberadaan suatu bandara yang berfungsi sebagai basis militer maupun sipil, tentu sebagai bagian dari menjaga kedaulatan wilayah NKRI dari ancaman negara luar. Oleh sebab itu, perlu upaya pemetaan dari segala potensi ancaman, hambatan dan gangguan yang ada terhadap perairan dan kedaulatan negara. Oleh karenanya, pembangunan bandara di wilayah terluar Indonesia suatu keniscayaan dengan melihat segala potensi terhadap gangguan atas kedaulatan Indonesia khususnya di wilayah Laut Cina Selatan yang masih menimbulkan ketegangan dan konflik.

Penulis : Hasrul Sani Siregar, MA, Widyaiswara di BPSDM Provinsi Riau/Penulis Buku Membangun Masa Depan Natuna
Editor : Yusni
Kategori : Pemerintahan, Cakap Rakyat, Kepulauan Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Sabtu, 19 September 2020 19:15 WIB
Nine Dash Line yang Dipersengketakan
Jum'at, 03 Januari 2020 19:34 WIB
Kapal China ke Natuna, TNI Siaga Tempur
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Senin, 13 September 2021
Kata NasDem Jika Amandemen Terbatas UUD 1945 Dilakukan, Malah Akan Buka Kontak Pandora
Kamis, 19 Agustus 2021
Tak Ingin Partainya dan MKD Dianggap Disfungsi, Junimart Pastikan Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran Etik Arteria
Selasa, 17 Agustus 2021
Ajak Rakyat Merdeka Dari Pandemi, Aboebakar: Selalu Ada yang Berkhianat Seperti Korupsi Bansos
Sabtu, 14 Agustus 2021
Anggota DPR Ini Sebut Kebijakan PPKM Bawa Indonesia Keluar dari Puncak Kasus Covid-19

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 16 September 2021
Demokrat: Bukti yang diberikan Moeldoko di Pengadilan Tidak Nyambung
Kamis, 16 September 2021
NasDem Sumbar Tegaskan Jokowi dan Kapolri Sangat Menghargai Demokrasi
Kamis, 16 September 2021
Rizki Faisal: Langkah Kapolri Soal Mural Tepat dan Cepat
Kamis, 16 September 2021
Seleksi Calon Hakim Agung Dimulai, Besok Para Calon Buat Makalah di Komisi III DPR

Serantau lainnya ...
Jumat, 10 September 2021
Pemuda Pancasila Turunkan 22 Kadernya untuk Bantu Pemerintah Tangani Covid-19
Selasa, 07 September 2021
Binatang Kesepian di Jerman Pakai Aplikasi Kencan Tinder Temukan Pemilik Baru
Selasa, 24 Agustus 2021
Jam Tangan Pria Bermerek yang Sayang Anda Lewatkan
Senin, 23 Agustus 2021
Cari Hunian Praktis dan Strategis? ‘Taman Bupati Regency’ Wujudkan Impian Anda

Gaya Hidup lainnya ...
Rabu, 04 Agustus 2021
Sebelum Dilantik, ASN di Meranti Harus Mengikuti Psiotes
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional

Advertorial lainnya ...
Selasa, 07 September 2021
Apple Tunda Peluncuran Fitur Perlindungan Anak Gara-gara Ini...
Kamis, 26 Agustus 2021
Mau Investasi Kripto? Ini Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin dan Ethereum yang Perlu Diketahui
Selasa, 17 Agustus 2021
PT CDI Siap Koneksikan Jaringan Internet Seluruh Kecamatan di Pelalawan
Jumat, 16 Juli 2021
Benarkah Dunia Butuh Dosis Ketiga Vaksin Covid-19?

Tekno dan Sains lainnya ...
Kamis, 26 Agustus 2021
Agar Paru-Paru Kuat saat Terserang Covid-19, Rajin Konsumsi 4 Bahan Makanan Ini
Jumat, 16 Juli 2021
Ayah Bunda, Ini 7 Inspirasi Nama Bayi Perempuan Bermakna Lembut
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Rabu, 15 September 2021
Inovatif, Mahasiswa KKN Unri Buat Handsanitizer Touchless untuk Masyarakat
Selasa, 14 September 2021
Tim PTDM UMRI Diseminasikan Dehydrator Betel Nut kepada Petani Desa Tanjung Alai Kampar
Senin, 13 September 2021
Mahasiswa Umri Ajarkan Pelaku UMKM Bencah Lesung Cara Packing dan Branding Produk
Jumat, 10 September 2021
Kerjasama dengan BI, Fekonsos UIN Suska Riau Gelar Kuliah Umum

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

HUT TNI AL 10 September 2021 - DPRD Riau
Terpopuler

03

05

HUT RI Ke-76 - APRIL
Foto
DPRD 1
DPRD 2
Kamis, 26 Agustus 2021
Istri Buka Suara Soal Kabar Epy Kusnandar Pindah Agama
Jumat, 16 Juli 2021
Jedar Ungkap Pernah Dekat dengan Pria Ternyata Gay, Terbongkar Gara-gara...
Jumat, 02 Juli 2021
Dalang Kondang Ki Manteb Sudharsono Berpulang ke Rahmatullah
Kamis, 01 Juli 2021
Peramal Mbak You Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
DPRD 3
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Permata
Kamis, 26 Agustus 2021
Ampuh Sembuhkan Penyakit, Ini Obat yang Dianjurkan Rasulullah
Selasa, 24 Agustus 2021
Rumah Yatim Salurkan Ratusan Paket Alquran dan Kitab ke Berbagai Ponpes di Pekanbaru dan Kampar Riau
Selasa, 27 Juli 2021
Sabah Ahmedi, Imam Termuda Inggris Lawan Stereotip Lewat Medsos
Jumat, 16 Juli 2021
Jangan Sampai Salah Beli, Berikut Syarat Hewan Kurban

Religi lainnya ...
PCR 3 Agustus 2021
Indeks Berita
HUT Riau 9 Agustus 2021 - SitiBhayangkara 2021 CAKAPLAHPelantikan Bupati Siak - Pemkab SiakUIR 2021HUT Pekanbaru ke-237Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRDIdul Fitri 1442 BRKWaisak 26 Mei 2021 - APRILPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www