Marwan Yohanis.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Berkaca dari banyaknya konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, DPRD Riau bakal bentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengurai persoalan tersebut.
Dalam waktu berdekatan saja, terjadi dua konflik lahan di Kampar dan Kuangsing. Terbaru, sejumlah Kepala Desa (Kades) dan tokoh masyarakat dari tiga kenegerian di Kuantan Singingi (Kuansing) mendatangi Kantor DPRD Provinsi Riau untuk melaporkan PT Duta Palma Nusantara (DPN) terkait hal serupa.
Untuk menindaklanjuti ini, DPRD Riau akan membentuk Pansus untuk menyelesaikan semua konflik lahan. Jadi tidak hanya untuk Duta Palma saja, tapi juga untuk semua perusahaan yang tengah berkonflik.
"Saya bangga juga sama kawan-kawan, saat mereka tahu ada rencana pembentukan Pansus ini, banyak yang menelpon saya untuk siap memberikan tandatangannya, dan semua fraksi sudah menyatakan setuju," kata anggota DPRD Riau Marwan Yohanis, Kamis (16/9/2021)
Anggota DPRD Dapil Inhu - Kuansing ini menjelaskan, kemarin, pihaknya kedatangan sekitar 24 perwakilan desa yang berkonflik dengan PT Duta Palma. Pada dasarnya, masyarakat menginginkan supaya konflik ini segera diselesaikan karena sudah sangat berlarut-larut.
Marwan menjelaskan, terjadi kesalahan anggapan, dimana ada yang menyebut bahwa masyarakat menyerobot lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Padahal, faktanya perusahaan lah yang menyerobot lahan masyarakat.
Kemudian, sambung Marwan, perusahaan juga memaksa supaya masyarakat yang memiliki lahan di dalam HGU harus menjual lahannya dengan harga Rp 70 juta perhektar. Jika masyarakat tidak mau, perusahaan akan membuat parit gajah ukuran 4x5 meter.
Terkait alasan perusahaan yang menyebut tawaran penjualan lahan dikarenakan sering terjadi pencurian buah sawit dan aktivitas PETI, Marwan menyebut itu ranah pidana dan silahkan saja perusahaan melaporkan ke pihak kepolisian.
"Maka terkait hal-hal ini, kita akan bentuk Pansus, kawan - kawan fraksi sudah setuju, kita akan urai konflik lahan yang ada di Riau, tidak hanya di Kuansing tapi semua konflik lahan di Riau," ulangnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |