Pekanbaru (CAKAPLAH): Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau mengapresiasi komitmen Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang meminta kepada Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk tidak membentuk anak perusahaan lagi dalam pengelolaan operasional Blok Rokan. Serta mengutamakan pelibatan perusahaan lokal dan pengelolaan operasional Blok Rokan.

Apresiasi itu disampaikan Ketua Umum Kadin Riau Juni Ardianto Rachman. Tidak hanya apresiasi. Pihaknya menyambut baik komitmen tersebut. Serta siap mengawasi komitmen itu apakah nantinya diterapkan oleh PHR atau malah diabaikan.

"Komitmen ini menjadi tantangan bagi dunia usaha di Riau. Terutama untuk berbagai bidang usaha yang mendukung operasional PHR dalam mengelola Blok Rokan," ujar Juni.

Tantangan yang dimaksudnya yakni perusahaan perusahaan lokal diminta untuk meningkatkan daya saingnya. Sehingga benar benar punya kompetensi dan siap menjadi bisnis partner PHR dalam pengelolaan Blok Rokan.

Selanjutnya Kadin Riau berkewajiban memantau komitmen Ahok tersebut diimplementasikan secara inklusif. Serta siap berkontribusi secara sinergis sebagai wujud kepedulian dalam turut serta mensukseskan proyek strategis nasional sekaligus sebagai wujud keberpihakan bagi penguatan peran para pengusaha lokal di Riau.

Sebagai mitra sejajar pemerintah dalam mengembangkan program perekonomian nasional maupun daerah khususnya menyikapi pengelolaan Blok Rokan oleh PHR sebagai anak perusahaan BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah maka Kadin Provinsi Riau menyampaikan sikap sebagai berikut :

Pertama Kadin memiliki posisi dan peran strategis dalam pembangunan di Indonesia. Sebagai organ negara dan satu-satunya induk organisasi pengusaha yang dibentuk UU No 1 Tahun 1987 memiliki peran penting dalam mendorong proses pembangunan di Indonesia termasuk pengembangan ekonomi daerah (local economic development).

Kedua, Kadin sebagai mitra sejajar pemerintah mendukung dan mengapresiasi Kadin Provinsi Riau mendukung komitmen Ahok untuk memastikan PHR yang telah mengambil alih kelola Blok Rokan bisa menjalankan perusahaan dengan baik dan benar. Sehingga dapat memberikan devisa yang lebih tinggi bagi negara. Pada akhirnya harus mampu memberi kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.

Kadin Indonesia bersama Kementerian Negara BUMN telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan pada tanggal 29 November 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Swasta, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang dimaksudkan sebagai landasan kedua belah pihak dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengembangan iklim usaha serta sinergi untuk meningkatkan kapasitas dunia usaha yang mencakup ruang lingkup kegiatan antara lain :

Memberikan peluang kerja sama kepada usaha swasta, UMKM dan koperasi secara non diskriminasi. Kemudian memberikan kesempatan kepada usaha nasional khususnya UMKM dan koperasi dalam proses pengadaan barang/ jasa BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Kadin Provinsi Riau akan terus mendorong dan bersedia memfasilitasi terwujudnya komunikasi, sinergitas dan kerjasama usaha antara PT PHR dengan pelaku usaha lokal di Riau melalui program pemberdayaan dan kemitraan yang saling memperkuat.

Selanjutnya, untuk mewujudkan harapan pengusaha lokal dan komitmen Komut Pertamina tersebut berjalan efektif di Provinsi Riau, Kadin Provinsi Riau akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha lokal dalam pembangunan di Provinsi Riau.

Sebelumnya, usai meninjau wilayah kerja Blok Rokan di Minas, Duri dan Dumai, Rabu, (15/09/2021) Ahok menegaskan selama perjalanan pengelolaan Blok Rokan, PHR tidak bisa menjalankan sendiri perusahaan. Selain bersama BUMD Riau melalui PI 10 persen, PHR juga bisa menampung perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Riau. Jangan sampai Pertamina membentuk anak perusahaan, sehingga tidak melibatkan pengusaha lokal.