Minggu, 24 Oktober 2021

Breaking News

  • Dinsos Riau Tak Punya Data Anak Yatim Piatu Terdampak Covid-19   ●   
  • Pansus Bisa Jadi Dasar Ketegasan Pemerintah Atasi Konflik Perusahaan Vs Masyarakat Riau   ●   
  • Pekanbaru Juara Kejurda U14, Bukti Pembinaan Sepakbola Berjenjang Kelompok Usia Berjalan Baik   ●   
  • Harga Sawit di Riau Naik Lagi, Tembus Rp2.800 Perkilogram   ●   
  • Kabar Gembira! Saudi Arabia segera Beri Izin Umrah, Jamaah Diminta Manfaatkan Fasilitas Vaksin   ●   
  • DPRD Riau Dukung Sekolah Tatap Muka Dimulai Lagi   ●   
  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen
Yamaha 23 Oktober 2021

CAKAP RAKYAT
Kornas Kohati Usulkan Inovasi RAPBD Provinsi Riau Tahun 2022 Berbasis TANE, TAPE, dan TAKE
Jum'at, 24 September 2021 14:37 WIB
Kornas Kohati Usulkan Inovasi RAPBD Provinsi Riau Tahun 2022 Berbasis TANE, TAPE, dan TAKE

(CAKAPLAH)-Mungkin inovasi yang diusulkan ini terdengar asing dan lain di telinga masyarakat pada umumnya, namun ini juga merupakan hal yang baru didengar di kalangan pemerintahan. What is the meaning ? Who is the implemented ? How about that ? when ? and then where ? (apa, siapa yang akan menjalankan, bagaimana, kapan dan dimana hal ini akan diimplementasikan). Hal inilah yang menjadi pertanyaan mendasar pada kalangan umum.

Melirik dari pada pembangunan daerah, hal ini merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah tentu memerlukan pengorganisasian pemerintahan yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat. Penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah dan desa, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dengan kata lain, bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, ujar wanita yang di sapa DS.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk itulah maka Pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari Pemerintah tingkat yang tertinggi sampai ke tingkat Pemerintahan yang terendah. Agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsi pelayanan masyarakat atau Public service.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan berbagai macam kebijakan selalu diupayakan pemerintah baik secara sentral (Terpusat), dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pusat ke pada gubernur), desentralisasi (pelimpahan sebagaian kewenangan dari pusat kepada daerah otonom) serta Tugas pembantuan. Ini pulalah yang menjadi alasan kenapa KORNAS KOHATI berfikir untuk bagaimana menciptakan inovasi baru bagi pemerintah untuk di implementasikan atau dilaksanakan penyelenggaraannya dalam tatanan kepemerintahan supaya menghindari isu tumpang tindih yang terjadi di daerah.

Namun daripada itu, ini sebagai bentuk partisipasi, keikutsertaan, serta bentuk kepedulian masyarakat dalam mengharapkan sebuah inovasi ini maka sebuah perubahan ini memerlukan yang namanya kepastian hukum sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang menyebutkan beberapa asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya yaitu kepastian hukum.

Kepastian hukum disini maka sebuah inovasi memerlukan gandengan hukum penguat yang dibuat secara tertulis yang akan di sahkan pada lembaga-lembaga terkait.

Menyikapi hal itu, menanggapi perihal apa yang disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ayunda Sri Mulyani, bahwasanya beliau mengatakan secara global, Indonesia sendiri memiliki komitmen dalam penyelamatan krisis iklim dunia yang termanifestasi ke dalam Nationally determined contributions (NDC). Terkait dengan hal ini, Indonesia memasang target sebesar 26 persen dengan kemampuan sendiri, dan 41 persen dengan dukungan berbagai pihak. Dalam mencapai komitmen NDC tersebut, pemerintah Indonesia bersama banyak stakeholder mendorong banyak alternatif untuk mencapai target NDC, seperti rancangan pembangunan rendah karbon (PRK) yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kemudian peluncuran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang dimotori Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Oleh sebab itu maka muncul beberapa isu wacana inisiatif pemberian insentif fiskal berbasis ekologi yang diutarakannya.

Oleh sebab itu, bahwa dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan hakekat tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam menciptakan tata kelola yang baik.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah, tidak dapat dipungkiri alokasi anggaran pusat ke daerah melalui mekanisme transfer pusat ke daerah merupakan bagian yang teramat penting dalam agenda meruntuhkan kesenjangan antara pusat dan daerah.

Tentunya, penggelontoran sejumlah anggaran tersebut diharapkan mampu menjadi stimulus bagi daerah untuk berkembang. Namun, bukan malah menjadi kreatif dan kuat secara domestik, stimulus fiskal tersebut malah membuat candu dan ketergantungan.

Tanggapan ini lah yang memunculkan wacana inisiatif pemberian insentif fiskal berbasis ekologi, yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing daerah.

Hal serupa yang dilakukan masyarakat sipil bersama sejumlah praktisi ekonomi dan pemerhati lingkungan mendorong wacana transfer serupa berupa insentif untuk daerah yang menjaga hutan dan alamnya dengan mekanisme transfer anggaran nasional berbasis ekologi (TANE).

Wacana ini pun berkembang menjadi mekanisme transfer anggaran provinsi berbasis ekologi (TAPE) untuk alokasi anggaran kepada provinsi dan mekanisme transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi (TAKE) untuk alokasi anggaran kepada kabupaten. 

Untuk memperkuat gagasan itu, maka mekanisme TAPE dan TAKE ini pun ditunjang oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 45 dan 67 mengenai bantuan keuangan.

Khusus untuk TAKE,  PP No.47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa ikut memperkuat gagasan ini sehingga wacana ini sangat rasional dan realistis untuk diterapkan.

Provinsi Riau yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota yang kaya akan sumberdaya alam pun tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah baru dalam memperbaiki sistem pelayanan perbaikan ekonomi ke depannya berbasis Ekologi.

Dengan tidak melihat pada 1 sektor saja namun lebih kepada hal yang menguntungkan masyarakat. Seperti pemuliaan tanaman kalangan Pertanian, Perkebunan serta hal-hal yang menyangkut tindak langsung yang beroperasional di tengah masyarakat. Namun pembinaan, bimtek serta mengindentifikasi daerah-daerah yang berpotensi dalam penyelamatan lingkungan benar-benar dilakukan pembinaan, serta suversi atau pengawasan yang serius dengan adanya TAPE tentu ini akan sedikit banyak dana akan tersentuh ke masyarakat langsung penggunaannya, bukan tidak mungkin, untuk Desa pun akan ada TADE (Transfer Anggaran Desa berbasis Ekologi).

Ketika ini terselenggara, bukan tidak mungkin pemerintah yang mengidentifikasi daerah atau wilayah yang berpotensi bisa menaikkan rating ekonomi masyarakat, karena pemerintah pun bisa menentukan arah pasar dan peredaran dari hal yang menghasilkan hasil binaan kepada masyarakat, tentunya instansi terkait saling support system, support yang memberikan masukan arah perubahan baik.

Kemudian, jika dikritik, namun kritikan yang akan membangun dan memberi solusi terbaik untuk masyarakat bukan merugikan masyarakat.



Penulis : Delpi Susanti, Seknas KOHATI dan dosen UIR
Editor : Yusni
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Rabu, 13 Oktober 2021
Semua Orang Sama Dimuka Hukum, Junimart : Penegak Hukum Mosok Dibiarkan Melanggar Hukum
Rabu, 06 Oktober 2021
Banyak Permasalahan di DKI Jakarta, Alasan Baleg DPR Dukung Pemindahan Ibukota Baru
Senin, 04 Oktober 2021
Ketua MPR: PPHN Keniscayaan Diamanatkan Oleh Konstitusi
Selasa, 28 September 2021
Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono Sebut Indonesia Negara Maritim yang Kekuatan Lautnya Lemah

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 23 Oktober 2021
Konferkab PWI Bengkalis Digelar, Ini Harapan Bupati Kasmarni
Sabtu, 23 Oktober 2021
Polsek Pangkalan Kuras Kerahkan Personel untuk Pantau Vaksinasi di Desa Sido Mukti
Sabtu, 23 Oktober 2021
Dukung Kebijakan Pemerintah, Polsek Ukui Gelar Vaksinasi di Desa Ukui Dua
Sabtu, 23 Oktober 2021
Personel Polsek Pangkalan Lesung Kembali Gelar Patroli Karhutla

Serantau lainnya ...
Kamis, 14 Oktober 2021
Kini Semakin Mudah Miliki Rumah di D'Village Regency 3, Ada Promo Bunga Hanya 2,3% Fixed 3 Tahun
Senin, 04 Oktober 2021
Memukau, Model AMS Sukses Peragakan Rancangan Busana Siswa SMKN 3 Pekanbaru
Senin, 04 Oktober 2021
Dea Gita Ningsih, Penulis Asal Pekanbaru yang Merangkum Senja dalam Sebuah Buku
Senin, 20 September 2021
Kabar Gembira, Mulai Hari Ini Sudah Bisa Sarapan di Warung Koffie Batavia Lagi

Gaya Hidup lainnya ...
Rabu, 04 Agustus 2021
Sebelum Dilantik, ASN di Meranti Harus Mengikuti Psiotes
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional

Advertorial lainnya ...
Kamis, 21 Oktober 2021
Ubah Citra, Facebook akan Ganti Nama Perusahaan?
Senin, 04 Oktober 2021
Trump Minta Hakim Paksa Twitter Kembalikan Akunnya
Selasa, 07 September 2021
Apple Tunda Peluncuran Fitur Perlindungan Anak Gara-gara Ini...
Kamis, 26 Agustus 2021
Mau Investasi Kripto? Ini Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin dan Ethereum yang Perlu Diketahui

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 23 Oktober 2021
Kisah Penyintas Covid-19, Berpikiran Positif dan Bermental Baja hingga Sembuh
Senin, 04 Oktober 2021
Gaya Hidup Tak Sehat Biang Banyak Anak Muda Derita Penyakit Jantung
Minggu, 26 September 2021
Vaksinasi Ibu Hamil dan Menyusui, Demi Menjaga Buah Hati dan Kesehatan Keluarga
Kamis, 26 Agustus 2021
Agar Paru-Paru Kuat saat Terserang Covid-19, Rajin Konsumsi 4 Bahan Makanan Ini

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 22 Oktober 2021
Fakultas Pertanian Unri Jalin Kerjasama Kewirausahaan dengan Kadin Riau
Jumat, 22 Oktober 2021
Sempat Tertunda, BEM Institut Master Sukses Gelar Lomba Pildacil Virtual 2021
Rabu, 20 Oktober 2021
UIR Kuasai Dua Nomor di Kompetisi Entrepreunership Award V LLDIKTI X
Selasa, 19 Oktober 2021
Fekonsos UIN Suska Riau Teken MoA dengan FAI UIR

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

April HUT 3 Kabupaten 12 Oktober 2021
Terpopuler
DPRD Riau - Maulid Nabi Muhammad SAW
Foto
DPRD Riau - Sekwan - Maulid Nabi Muhammad SAW
DPRD Riau
Kamis, 21 Oktober 2021
Penampilan Terbaru Ivan Gunawan Ramai Disebut Mirip Nikita Mirzani
Senin, 04 Oktober 2021
Pernah Dimiliki Aktor Terkenal, Ini Penampakan Jam Tangan Termahal di Dunia yang Dihargai Rp243 Miliar
Jumat, 17 September 2021
Rizky Billar Jawab Isu Lesti Kejora Hamil Duluan, Muncul Isu Nikah Siri
Kamis, 26 Agustus 2021
Istri Buka Suara Soal Kabar Epy Kusnandar Pindah Agama

Selebriti lainnya ...
HUT SIAK - 12 Oktober 2021 - Kabag
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
DPRD Riau
Senin, 04 Oktober 2021
Kepengurusan Amphuri Riau-Kepri Resmi Dilantik, Berkhidmat untuk Umat
Kamis, 26 Agustus 2021
Ampuh Sembuhkan Penyakit, Ini Obat yang Dianjurkan Rasulullah
Selasa, 24 Agustus 2021
Rumah Yatim Salurkan Ratusan Paket Alquran dan Kitab ke Berbagai Ponpes di Pekanbaru dan Kampar Riau
Selasa, 27 Juli 2021
Sabah Ahmedi, Imam Termuda Inggris Lawan Stereotip Lewat Medsos

Religi lainnya ...
DPRD Riau
Indeks Berita
DPRD Riau Ucapan Duka 1DPRD Riau Ucapan Duka 2Pelantikan Bupati Siak - Pemkab SiakBhayangkara 2021 CAKAPLAHHUT Pekanbaru ke-237Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRDPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www