Achmad Hafisz Tohir.
|
BANDUNG (CAKAPLAH) - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Achmad Hafisz Tohir mendesak pemerintah memprioritaskan kebangkitan dan pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
"Caranya, dengan memperbesar kucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para pelaku UMKM," ujar Hafisz Tohir dalam diskusi “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPR Ditengah Pandemi” di Hotel Grand Aquilla, Bandung, Jumat (24/9/2021) kemarin.
Menurutnya, akibat pandemi banyak UMKM gulung tikar karena kekurangan modal. Komisi XI DPR sendiri, sejauh ini sudah menyetujui kucuran KUR hingga Rp 130 triliun. Kalau ini diberdayakan, banyak UMKM yang bisa naik kelas.
“Kalau perlu Presiden membentuk lembaga khusus untuk mengurus KUR UMKM," pukasnya.
Dirinya juga menyayangkan sikap pemerintah yang belum serius menyelamatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), akibat dampak dari pandemi Covid-19. Bahkan pemerintah terkesan berpihak kepada kalangan industri dan korporasi yang besar.
“Bentuk keberpihakan pemerintah seperti insentif-insentif yang diberikan untuk industri mobil, misalnya Relaksasi PPn Bm,” lanjutnya.
Dijelaskan dia, UMKM di Indonesia berbeda dengan negara lain. Jika di negara maju seperti Jepang dan AS, UMKM dikendalikan industri besar.
“Jadi kalau bermasalah, pemerintahnya berusaha menyelamatkan UMKM. Sektor industri sangat menggerakkan UMKM,” tuturnya.
Desakan politisi PAN ini beralasan, karena saat ini pemerintah terlihat belum serius menyelamatkan UMKM akibat dampak pandemi Covid-19. Pemerintah malah terkesan berpihak kepada kalangan industri dan korporasi yang besar.
“Kita lihat insentif-insentif yang diberikan itu untuk industri besar, misalnya Relaksasi PPnBm (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) untuk pabrik mobil,” katanya.
Padahal, kata Hafisz, UMKM telah terbukti memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup signifikan.
Pergerakan bisnis nasional ini sekitar 80 persen sampai 90 persen, banyak ditopang oleh UMKM, penerimaan negara yang mencapai Rp 1.800 triliun itu bersumber dari pajak, termasuk UMKM.
Penulis | : | Edison |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Nasional |