PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sejumlah kegiatan fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru ditunda. Sebab, pendapatan minim lantaran terpengaruh pandemi Covid-19.

"Tahun ini kitakan sudah dua kali refocusing anggaran. Jadi PUPR ini tidak ada lagi paket berjalan atau yang dilelangkan," kata Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Kamis (30/9/2021).

Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan yang ditunda seperti Tugu Roda Terbang yang dialokasikan di Kantor Walikota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, serta jembatan di Jalan Tujuh Puluh yang senilai Rp15 miliar.

"Termasuk rencana kita membangun gedung pustaka, gedung trilogi dan gerbang leader corner di Komplek Perkantoran Tenayan Raya," jelasnya.

Di dalam APBD Perubahan tahun ini Pemko fokus membayar tunda bayar. APBD Perubahan sendiri disahkan Rp2,649 triliun. Angka itu termasuk dana BOS dari pemerintah pusat sebesar Rp108 miliar dan dana dari provinsi sebesar Rp12 miliar.

Pada dasarnya, jika tidak ada dana dari dua sumber itu, APBD Perubahan tahun ini sebesar Rp2,529 triliun. Angka ini turun dari APBD Murni yang mencapai Rp2,597 triliun. Artinya ada penurunan sebesar Rp68 miliar.

Diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan Tugu Roda Terbang di Komplek Perkantoran Tenayan Raya oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menuai kritik dan disorot banyak pihak.

Bukan tanpa alasan, di tengah kondisi krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, anggaran daerah dinilai akan lebih bermanfaat jika diperuntukkan untuk penanganan Covid-19.

Walikota Pekanbaru Firdaus saat dikonfirmasi mengatakan, rencana pembangunan Tugu Roda Terbang ini sudah sejak dahulu. Terkait sorotan dari sejumlah kalangan, dinilai Firdaus itu merupakan hal yang biasa.

"Mungkin informasi dan pemahaman barangkali yang belum sama. Ini saya kira yang perlu diluruskan," terangnya, Selasa (27/7/2021) lalu.

Menurutnya, pembangunan tugu dilakukan untuk memberikan semangat dalam simbol pembangunan di Kota Pekanbaru. Rancangan tugu ini diambil dari lambang Kota Pekanbaru.

Salah satu yang mengkritik rencana pembangunan tugu itu adalah anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Robin Eduar. Ia menegaskan bahwa tugu itu saat ini tidak dibutuhkan masyarakat.

"Kita dari Komisi IV menolak tugu dan sport center dibangun," kata Robin, Rabu (7/7/2021) lalu.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap agar pemerintah dapat membangun sekolah, terutama gedung SMP. Menurutnya saat ini kapasitas gedung SD dan SMP sudah sangat berbanding jauh.

Senada dengan itu, anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Mulyadi Anwar menegaskan di saat masa pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia, seharusnya Pemko Pekanbaru mendahulukan kepentingan masyarakat ketimbang membangun tugu yang tak ada pengaruhnya ke masyarakat.

"Mbok ya program yang menyentuh ke masyarakat lah yang harus mereka buat, jangan proyek tak ada guna kayak begitu dibuat," cakap Mulyadi, Rabu (10/2/2021) silam.

Menurut Mulyadi, saat ini Pemko Pekanbaru sudah banyak menghamburkan uang masyarakat untuk membuat bangunan yang tak langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.

Dari itu, ia menegaskan PUPR seharusnya fokus terhadap penyelesaian banjir dengan pengerjaan drainase dan juga perbaikan jalanan yang sudah banyak rusak.

"Saya minta proyek tugu tersebut dibatalkan. Alihkan ke pembangunan drainase, jalan berlubang. Pekanbaru ini darurat sampah dan darurat banjir. Hujan bentar saja, banjir," tegasnya.