(CAKAPLAH) - Ambisi Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kekuasaan ternyata bukan terjadi kali ini saja, melainkan sudah dilakukan sejak menjadi Panglima TNI yang menginginkan menjadi Presiden.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Ahad sore (3/10).

"Konstruksi besar dari persoalan yang terjadi di Partai Demokrat ini, dimulai dari ambisi seorang KSP Moeldoko yang ingin sekali menjadi Presiden," ujar Herzaky seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (3/10).

KSP Moeldoko, menurut Herzaky, merupakan seorang petualang politik sejak melakukan operasi sajadah ketika menjadi Pangdam III Siliwangi hingga menjadi Wagub Lemhanas.

"Sedangkan ambisi menjadi Presiden ini, pertama kali muncul pada tahun 2014. Ada seorang pengusaha nasional yang menghadap Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan meminta restu Pak SBY agar Partai Demokrat mengusung Moeldoko sebagai calon Presiden pada tahun 2014," ungkap Herzaky.

Padahal, kata Herzaky, KSP Moeldoko saat itu masih Perwira aktif dan baru saja diangkat menjadi Panglima TNI.

Selain itu, kata Herzaky, pada Mei 2015 di waktu pagi hari sekali, Moeldoko dengan menggunakan seragam dinas Panglima TNI datang ke Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

"Hari itu Pak SBY akan berangkat ke Surabaya untuk melakukan Kongres Partai Demokrat. Pak SBY berfikir tentu lah ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak atau darurat. Seorang Panglima TNI aktif dengan seragam dinas menghadap seorang mantan Presiden, mantan Panglima tertinggi pada pagi-pagi hari sekali. Ternyata, pesannya tidak sepenting dan semendesak yang diduga," kata Herzaky.

"Moeldoko hanya mengatakan, 'Pak, tolong kalau Bapak terpilih lagi sebagai Ketua Umum, agar Bapak mengangkat Marzuki Alie sebagai Sekjennya'," sambung Herzaky.

Atas pernyataan Moeldoko itu, SBY kata Herzaky marah karena Moeldoko merupakan Panglima TNI aktif yang dianggap telah melanggar konstitusi dan UU dalam melakukan politik praktis dan intervensi.

"Tetapi beliau (SBY) juga marah, karena salah satu penggagas dan pelaksana reformasi TNI, Bapak SBY tidak rela TNI dikotori oleh ambisi pribadi yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang melanggar aturan dan hukum," terang Herzaky.

Tak sampai disitu, setelah pensiun dari TNI kata Herzaky, Moeldoko kembali datang lagi ke Cikeas. Saat itu, Moeldoko meminta jabatan tinggi di kepengurusan Partai Demokrat.

"Pak SBY sampaikan, 'kalau gabung dengan Partai Demokrat, silakan saja, kalau jabatan ketua umum itu ada mekanismenya, melalui Kongres'," kata Herzaky menirukan ucapan SBY saat itu.

"Bahkan salah satu mantan Wakil Presiden bercerita, beliau didatangi KSP Moeldoko dan meminta dukungan untuk KSP Moeldoko menjadi ketua umum disalah satu partai politik. Lagi-lagi, mantan Wakil Presiden itu juga menolaknya dengan halus. Beliau katakan, 'untuk menjadi ketua umum itu, ada mekanismenya melalui Kongres'," tutur Herzaky.