PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua DPH LAM Riau, Datuk Syahril Abubakar mengharapkakan pancung alas untuk masyarakat adat, setidaknya 30 persen di Blok Rokan.

Pancung alas adalah bagi hasil dalam persentase tertentu yang menjadi kewajiban pengelola tanah adat yang digunakan untuk kesejahteraan komunal yang diatur oleh ketentuan-ketentuan adat setempat.

Kepada CAKAPLAH.com, Selasa (5/10/2021), Syahril mengatakan, tanah adat dan tanah negara sudah dipisahkan sesuai keputusan MK nomor 35 tahun 2013. Bisa dicek bahwa 80 Blok Rokan adalah tanah adat.

“Belanda yang tak pakai Pancasila aja itu membagi pancung alas ke orang kampung di Rohul sampai 20 persen. Itu Belanda. Belanda aja mau. Karena Pertamina itu perusahaan ber-Pancasila asli yang lahir dari perut bunda pertiwi, maka bagilah berapa pancung alas itu,” kata Syahril Abubakar.

Setidaknya, kata Syahril, ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh masyarakat adat. Misalnya ada memotong rumput, cleaning service dan penjaga malam. Jangan malah mengambil orang dari luar.

"Kita bukan mau proyek, kita diberi pekerjaan pun boleh," cakapnya lagi.

Maka dari itu, pihaknya sudan meminta hak tersebut langsung ke Kantor Staff Presiden (KSP), untuk diperjuangkan masyarakat ada dapat 30 persen dari kegiatan di Blok Rokan.

"Yang kira - kira bisa kami kerjakan, kami kerjakan. Kami minta pekerjaan, bukan duit. Katakan lah di PHR itu ada sekian triliun pekerjaan yang dilaksanakan. Tolong analisa, mana yang sanggup kita kerjakan, kasih kami 30 persen. Bukan yang tinggi tinggi, ya seperti penjaga malam, rental mobil, rental alat berat, mengerjakan tanah terkontaminasi minyak dan lainnya," cakapnya lagi.

Terhadap tuntuntan tersebut, nantinya KSP kata Syahril yang akan memanggil Pertamina dan SKK Migas.

"PHR itu sudah welcome sama kita, kita bukan merengek juga. Maka dari itu, kita minta ke KSP untuk kita sampaikan," cakapnya lagi.

Disinggung mengenai bagaimana nantinya jika tuntutan tersebut tidak diakomodir, Syahril mengatakan, akan langsung menyampaikan hal tersebut ke presiden.

"Kita tak akan melakukan aksi - aksi, cuma kita akan ke presiden untuk menyampaikan. Tapi saya yakin itu dikasih. Karena DPR RI pun sudah merestui melalui BUMA. Sama - sama kita berdoa," tukasnya.