Bupati Kepulauan Meranti, Riau, H Muhammad Adil.
|
MERANTI (CAKAPLAH) - Bupati Kepulauan Meranti, Riau, H Muhammad Adil SH merespon perihal masih rendahnya komitmen PT Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait SA, terutama di Lalang Tanjung Tebingtinggi Barat. Bahkan, orang nomor satu di Kota Sagu ini mengaku siap mengeluarkan rekomendasi ke pemerintah pusat agar izin PT EMP dicabut, andai tidak ada komitmen untuk bisa membantu pembangunan di Meranti.
Minimnya kontribusi PT EMP di Tebingtinggi Barat, diakui Kades Lalang Tanjung Muhammad Anas. Katanya, sampai saat ini memang belum ada kontribusi yang memadai dari perusahaan milik Aburizal Bakrie itu. Dimana, kondisi jalan di Lalang Tanjung masih banyak yang rusak dan hancur. Termasuk jembatan dan pelabuhan juga sangat mengkhawatirkan.
"Hingga kini, peran perusahaan belum nampak lagi," katanya.
Oleh karena itu, Anas meminta komitmen perusahaan agar dapat memprioritaskan upaya membantu kondisi infrastruktur di Lalang Tanjung. Karena desa tersebut menjadi wilayah ring 1 di pengeboran sumur TB.
"Wajar kalau kita minta perhatian. Karena kita merupakan wilayah ring 1 perusahaan. bagaimana kita yakin perusahaan mau membantu membangun daerah, jika di wilayah sekitar pengeboran minyak mereka saja tidak diperhatikan," kata Anas lagi.
Merespon ini, Bupati Adil menegaskan, peran perusahaan harus bisa bersinergi dengan pemerintah dalam rangka membangun daerah. Kalau tak mau membantu, tambah Adil, dia siap memberikan rekomendasikan agar izin perusahaan tersebut dicabut saja.
"Kita mau mereka komitmen bangun daerah," tegasnya.
Bupati Adil tidak ingin pihak EMP Malacca Strait SA hanya mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) di Meranti saja, tanpa memperdulikan lingkungan dan daerah. Apalagi hal itu sudah tercantum didalam UUD 1945. Dimana pada Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Kita akan segera panggil perusahaan yang tidak berkomitmen untuk membangun Meranti. Jangan seenaknya saja mengambil hasil bumi dan tidak peduli terhadap daerah (Meranti)," tegasnya.
"Jika perlu kita sampaikan masalah ketidak pedulian perusahaan kepada Kementrian ESDM. Agar bisa dicabut izinnya," tambah orang nomor satu di Meranti itu.
Manajer GPA EMP Malacca Strait SA, Amru Mahali yang dikonfirmasi mengatakan lewat rilis resminya bahwa sebagai perusahaan yang beroperasi di sejumlah kabupaten di Riau termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti, EMP Malacca Strait SA berkomitmen untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Kabupaten Kepulauan Merant.
"Namun, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas perusahaan," ujarnya singkat.
Penulis | : | Rizal |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Kabupaten Kepulauan Meranti |