Vikri Rahmaddani, Dosen Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Suska Riau.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kota Pekanbaru masih kekurangan gedung Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebelumnya, dewan menyoroti kurangnya jumlah sekolah di tingkat SD dan SMP tersebut, termasuk fasilitas sekolah negeri yang kurang memadai.
Dampak kurangnya fasilitas dan gedung sekolah, tak sedikit anak-anak yang akhirnya tidak bersekolah. Hal ini tentu jadi polemik di Kota Bertuah.
Ditanya terkait hal ini, Dosen Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Suska Riau, Vikri Rahmaddani menuturkan, banyaknya anak tak sekolah di Pekanbaru, atau Riau pada umumnya, bukan hanya disebabkan faktor fasilitas yang tidak memadai. Katanya, bisa saja dilatarbelakangi oleh berbagai faktor.
“Sekarang ini realitanya yang banyak terjadi, khususnya di Kota Pekanbaru. Fasilitas yang kurang memadai dan anak-anak yang ingin sekolah," jelasnya kepada CAKAPLAH.com, Kamis (7/10/2021).
Bila hanya melihat dari sisi fasilitas, menurut Vikri tidak bisa jadi satu-satunya tolak ukur.
"Kalau yang saya lihat memang kita tidak bisa menjadikan tolak ukur, bahwasannya anak-anak tidak sekolah gara-gara fasilitas yang tidak memadai. Ataupun bisa jadi karena keinginan mereka untuk sekolah mungkin belum ada. Banyak faktornya,” ungkap Vikri.
Namun ia merasa miris jika benar banyak anak di Pekanbaru yang tidak sekolah akibat fasilitas sekolah, khususnya kelas yang kurang memadai.
“Saya gak bisa langsung memvonis bahwasannya anak-anak tidak bisa sekolah karena fasilitas yang kurang, dan saya sebenarnya kurang setuju. Tapi kalau memang adanya seperti itu, saya sangat miris sekali melihat Pemerintahan Kota Pekanbaru. Dinas Pendidikan, ataupun pemerintah setempat harusnya punya anggaran yang sudah ditetapkan dan tersedia yang bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin,” jelasnya.
Baca: Kekurangan Jumlah Sekolah, DPRD Panggil Disdik Pekanbaru
Selain karena fasilitas yang kurang memadai, Vikri juga mengungkapkan kemungkinan anak yang tidak bersekolah bisa jadi akibat tidak cukupnya nilai untuk masuk ke sekolah negeri maupun swasta.
Vikri pun mengatakan tidak dapat memberikan jawaban yang mutlak soal angka tidak sekolah di Pekanbaru, apalagi di masa pandemi juga. Ada faktor ekonomi yang melatarbelakangi anak-anak yang tidak sekolah.
“Mungkin yang kita tahu sekarang sekolah-sekolah yang negeri itu kan mungkin terkait nilai, apalagi yang swasta. Mungkin banyak yang melamar kesana-kesini, anaknya gak bisa masuk. Terus digolongkan ke orang-orang yang gak mau sekolah. Itukan banyak faktor, saya gak bisa kasih jawaban yang bahwasannya anak-anak tidak sekolah terlambat umurnya masuk sekolah karena fasilitas yang kurang memadai. Karena kita harus lihat dulu ini apakah benar-benar terjadi,” urainya lagi.
Dia pun turut berharap, apapun latar belakang yang membuat anak-anak di Pekanbaru tidak sekolah, pemerintah juga harus turut memperhatikan ke depannya.
“Harapan kita semuanya, pemerintah harus sangat memperhatikan pendidikan anak, terutama di masa pandemi. Karena pendidikan anak itu sangat penting karena pemimpin hari ini menentukan esok hari. Pemuda hari ini menentukan masa depan untuk bagaimana Kota Pekanbaru dan Riau selanjutnya,” tutup Vikri.
Senada dengan yang disampaikan Vikri, Tata Yasmi selaku mahasiswa PGMI UIN Suska Riau juga turut memberikan masukan mengenai gedung sekolah yang kurang memadai.
“Solusinya bisa dengan sekolah mengadakan beberapa shift, misalnya satu lokal itu dibagi menjadi 2 shift pagi dan siang. Kalau harus homeschooling itu kemahalan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Robin Eduar pun mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat membangun gedung sekolah baru terutama SMP Negeri. Pasalnya, kapasitas gedung SD dan SMP dinilai tidak seimbang.
"Kita mendorong pemerintah harus membangun gedung sekolah ini secara merata supaya warga bisa menyekolahkan anaknya. Apalagi sekolah ini adalah program pemerintah wajib sekolah 9 tahun. Lantas, gimana kalau jumlah SMP di Pekanbaru ini kurang," kata Robin, Rabu (7/7/2021).
Menurutnya, Pemko Pekanbaru harus segera menambah jumlah SMP Negeri. Hal ini mengingat daya tampung SMP Negeri kurang dibanding dengan lulusan SD. Terlebih lagi, PPDB SMP memakai sistem jalur zonasi.
"Misalkan nanti tamatan SD itu sekitar 20.000 siswa per tahun, sementara SMP cuma bisa yang menampung tidak sampai 10.000 siswa. Terus sisanya ini mau kemana?" terangnya.
Penulis | : | Winne Febrianisa/Rindi Ariska |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Pendidikan, Riau |