Senin, 17 Januari 2022

Breaking News

  • Pengamanan Nataru Riau Kerahkan 2.527 Personel Gabungan   ●   
  • Varian Omicron Belum Ditemukan di Riau   ●   
  • Dinsos Riau Tak Punya Data Anak Yatim Piatu Terdampak Covid-19   ●   
  • Pansus Bisa Jadi Dasar Ketegasan Pemerintah Atasi Konflik Perusahaan Vs Masyarakat Riau   ●   
  • Pekanbaru Juara Kejurda U14, Bukti Pembinaan Sepakbola Berjenjang Kelompok Usia Berjalan Baik   ●   
  • Harga Sawit di Riau Naik Lagi, Tembus Rp2.800 Perkilogram   ●   
  • Kabar Gembira! Saudi Arabia segera Beri Izin Umrah, Jamaah Diminta Manfaatkan Fasilitas Vaksin   ●   
  • DPRD Riau Dukung Sekolah Tatap Muka Dimulai Lagi   ●   
  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula
Yamaha 16-18 Januari 2022

CAKAP RAKYAT
Mengawal Spirit Otonomi Daerah
Minggu, 10 Oktober 2021 07:01 WIB
Mengawal Spirit Otonomi Daerah
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM.

Beberapa hari lalu, Badan Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda/Dispenda) se-Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rekorteknas) bertempat di Kota Pekanbaru sebagai tuan rumah. Acara tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Dari beberapa topik pembahasan dalam Rakorteknas, ada satu topik menarik untuk diangkat, perihal Rancangan Undang-undang (RUU) Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam Rakorteknas turut diagendakan perumusan usulan dari Pemda selaku peserta untuk kemudian disampaikan sebagai masukan dalam pembahasan RUU.

Informasi terakhir, beleid yang prosesnya dimulai 2010 kembali digesa agar bisa segera tuntas. Secara maraton, Komisi XI DPR RI akhirnya telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU ke Menteri Keuangan (Menkeu) setelah sebelumnya melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menampung masukan dari berbagai kalangan.

Lantas kenapa RUU HKPD pantas mendapat perhatian? Karena aturan ini nantinya mengatur ulang tata kelola hubungan keuangan pusat dan daerah, menggantikan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara umum Menkeu menyebut beberapa objek utama RUU adalah restrukturisasi jenis pajak daerah, perluasan basis perpajakan daerah dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. Namun diskursus dalam pembahasan RUU memantik skeptisme dan mengundang kecurigaan motif lain. Paling mengemuka soal transfer Dana Alokasi Umum (DAU). Dari naskah akademik dan draf RUU HKPD yang disampaikan Pemerintah melalui Surpres (Surat Presiden) ke DPR, tidak didapati lagi klausul dan ketentuan yang menyebutkan persentase pagu dalam transfer DAU ke daerah ditetapkan sekurangnya sebesar 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.

Konsekuensi

Konsekuensi paling dikhawatirkan dari perubahan, ke depan pemerintah pusat bisa “sesuka hati” menentukan besaran anggaran DAU ke daerah, mengingat tak ada lagi ketetapan yang mengatur porsi. Di satu sisi, alasan pemerintah pusat bisa saja tampak heroik dan masuk akal yakni supaya transfer ke daerah lebih “dinamis” dan tidak terbaku batasan minimal plus meminta pengertian bahwasanya kondisi keuangan/penerimaan negara saat ini tengah dalam tekanan hebat. Namun perlu dipertimbangkan pula, jika RUU HKPD disahkan dan klausul tersebut berlaku tentu beban keuangan daerah ke depan dipastikan bakal bertambah berat. Mengingat DAU juga menjadi salah satu komponen pendapatan bagi APBD, yang mana angka 26 persen selama ini menjadi rujukan Pemda dalam merencanakan APBD. Pemda tentu lebih suka dan memilih DAU bersifat fix sehingga penerimaan tidak bertambah merosot.

Selain soal DAU, aspirasi dan tuntutan lain yang urgen untuk diakomodir dalam RUU HKPD tentang porsi pembagian hasil kekayaan lebih adil dan transparan. Patut diapresiasi Pemprov Riau diwakili oleh saudara Asisten III Pemprov Riau Syahrial Abdi turut bersuara dalam diskusi nasional secara virtual bertema “RUU HKPD Dalam Tinjauan Penguatan Desentralisasi Fiskal Pusat dan Daerah untuk Keadilan Bagi Rakyat Indonesia”, yang digelar Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) bersama Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim). Kesamaan Riau dan Katim dalam momentum ini adalah sebagai provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia tapi belum pernah menikmati Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit. Padahal di saat sama Riau, Kaltim dan provinsi lain yang punya keunggulan sumber daya alam justru jadi pihak pertama yang menanggung risiko akibat kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang timbul dari kegiatan dan aktivitas eksploitasi sumber daya alam di daerahnya.

Perkuat Otoda

Oleh karena itu, RUU HKPD harus dapat memperkuat spirit Otonomi Daerah (Otoda) sebagai produk reformasi di bidang politik dan pemerintahan. Artinya Otoda harus menjadi spirit yang mendasari penyusunan. Diantaranya mendorong pengelolaan dan pengalokasian sumber daya nasional secara transparan, akuntabel dan berkeadilan bagi daerah. Paling ketara sebagaimana telah disinggung soal DBH dan perhatian terhadap daerah penghasil sumber daya alam dan penyumbang ekspor.

Jika membandingkan belanja pemerintah pusat dan daerah, alokasi belanja di kementerian atau lembaga lebih mendominasi dibandingkan daerah. Wajar muncul asumsi bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah masih jauh dari kata adil. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pun mencatat kesimpulan serupa, bahwa selama ini pengelolaan anggaran negara masih terpusat. Buktinya dana diberikan ke Pemda di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota belum menyentuh angka 30 persen. Pola ini bila dibiarkan terus terjadi, maka kesenjangan pusat dengan daerah makin menguat dan “menguatirkan”.

Pembahasan RUU HKPD juga diminta tidak terburu-buru apalagi sekedar mengutak-atik pasal. Kita menghendaki ada narasi lebih progresif yang berorientasi mewujudkan hubungan pusat dan daerah lebih baik di masa mendatang. Jika bisa terwujud, maka kelak ditulis dengan tinta emas sebagai warisan sejarah dalam berbangsa dan bernegara. Jangan sampai RUU HKPD membawa bangsa mundur dalam agenda reformasi. Teruntuk Riau, kita perlu mencontoh Provinsi Kaltim yang tampak cukup solid memperjuangkan aspirasi selama momen pembahasan RUU HKPD. Sampai-sampai mereka membentuk Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB).

Daerah harus sadar mumpung masih proses penyusunan RUU tersebut harus dikawal. Termasuk paling konkret bicara alokasi. Jika pusat berdalih utak-atik pasal dalam RUU HKPD disebabkan kondisi keuangan negara, maka jangan hanya daerah yang disuruh kencangkan ikat pinggang, pusat juga. Bila perlu, porsi alokasi APBN minimal 50 persen untuk daerah yang dibagi ke 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke secara adil dan proporsional. Dengan begitu tidak lagi didominasi pusat. Seumpama biduk rumah tangga, bila pendapatan seret, jangan jatah makan anak dan istri saja dikurangi sementara sang bapak masih hedon dan kekenyangan. Susah sama susah senang sama senang, itu baru dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM (Anggota DPRD Provinsi Riau)
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Kamis, 30 Desember 2021 12:58 WIB
Riau Menatap 2022
Selasa, 21 Desember 2021 08:02 WIB
Bela Negara Tanggung Jawab Bersama
Kamis, 09 Desember 2021 21:00 WIB
Memaknai Hari Antikorupsi Sedunia
Senin, 27 Desember 2021 08:02 WIB
Revitalisasi Desa Sebagai Pilar Bangsa
Rabu, 10 November 2021 17:29 WIB
Warisan Berharga Para Pahlawan
Selasa, 04 Januari 2022 16:40 WIB
“Membangun” Kebahagiaan Penduduk
Jum'at, 29 Januari 2021 13:59 WIB
Alam Merana Kerugian Bagi Kita
Selasa, 02 November 2021 19:30 WIB
Myanmar ‘Duri’ dalam ASEAN
Minggu, 31 Oktober 2021 19:28 WIB
Berani Berinovasi Itu Hebat!
Kamis, 09 Desember 2021 16:34 WIB
Menanti Tuah Tuan Rumah Anti Rasuah
Selasa, 16 November 2021 20:56 WIB
Penguatan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota
Jum'at, 03 September 2021 08:02 WIB
Mendulang Berkah Dari Musibah
Kamis, 16 September 2021 21:10 WIB
Mandiri Mengelola Kekayaan Negeri
Sabtu, 04 Desember 2021 08:01 WIB
Investasi Butuh Yang Pasti-pasti
Jum'at, 24 Desember 2021 08:04 WIB
Menanti Angin Surga UU HKPD
Minggu, 21 November 2021 19:57 WIB
Membangunkan Lahan Yang Tertidur
Minggu, 19 September 2021 19:24 WIB
Menata Bahasa demi Alam Semesta
Kamis, 23 September 2021 20:46 WIB
Misi Penyelamatan UMKM
Jum'at, 04 Desember 2020 10:39 WIB
COVID-19 dan Pentahelix
Jum'at, 27 Agustus 2021 08:16 WIB
Mengurai “Benang Kusut” Aset Daerah
Selasa, 16 November 2021 08:05 WIB
Mengembalikan Kejayaan Sungai Riau
Sabtu, 08 Januari 2022 18:48 WIB
Asa Teruntuk Kapolda Baru
Rabu, 06 Oktober 2021 08:02 WIB
RTRW Dan Arah Pembangunan Riau
Rabu, 04 November 2020 10:26 WIB
Misi Riau Bangkitkan Pariwisata Dan UMKM
Rabu, 24 Februari 2021 14:30 WIB
Alarm Meningkatnya Angka Kemiskinan
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
DPR Ingin Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Ciptakan Demokrasi Lebih Baik
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 02 November 2021
Gajah Seberat 2 Ton Ditemukan Mati di Bukit Apolo Pelalawan
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 17 Januari 2022
Bhabinkamtibmas Polsek Kerumutan Kawal Vaksinasi di Desa Binaannya
Senin, 17 Januari 2022
Polsek Pangkalan Kuras Gelar Penling Ajak Masyarakat Ikut Vaksinasi di Puskesmas Terdekat
Senin, 17 Januari 2022
Polsek Pangkalan Lesung Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 di Sekolah
Senin, 17 Januari 2022
Polsek Teluk Meranti Sosialisasi Pencegahan Karhutla di Lintas Bono

Serantau lainnya ...
Rabu, 12 Januari 2022
UMKM Makin Berkembang, Partai Perindo Ungkap Ide Usaha Potensial di 2022
Rabu, 12 Januari 2022
4 Alternatif Nasi Putih untuk Menurunkan Berat Badan
Kamis, 06 Januari 2022
Fashion Trendi Famys Hijab Collection, Kualitas Terjamin, Harga Bersahabat
Kamis, 30 Desember 2021
Kostum Penjual Jamu Gendong Juarai Parade Kostum Kreasi 2021

Gaya Hidup lainnya ...
Senin, 06 Desember 2021
Raih WTP Lima Kali Berturut-turut, Pekanbaru Terima Penghargaan dari Kemenkeu
Jumat, 03 Desember 2021
Pemko Pekanbaru Terima Aset Fasos dan Fasum dari Pengembang Perumahan
Rabu, 04 Agustus 2021
Sebelum Dilantik, ASN di Meranti Harus Mengikuti Psiotes
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau

Advertorial lainnya ...
Selasa, 11 Januari 2022
Mengenal Risiko dan Peluang Investasi Bitcoin
Jumat, 17 Desember 2021
Ikan Alien Kepala Transparan Tertangkap Kamera
Rabu, 15 Desember 2021
Ahmad Ghani Al Ghifari Ukir Prestasi di Bidang Robotik, Mulai Rakit Robot Hingga Memprogram Drone
Senin, 29 November 2021
WHO Akui Belum Ada Bukti Varian Omicron Covid-19 Lebih Menular

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 18 Desember 2021
Mantan Wakil Rektor UIN Suska Didapuk sebagai Pembicara oleh Perusahaan Nutrisi Terbesar di Dunia
Jumat, 17 Desember 2021
Amerika Izinkan Pil Aborsi Dikirim Lewat Pos
Selasa, 30 November 2021
Wanita Malaysia Punya Golongan Darah Emas, Cuma 43 Orang di Bumi
Rabu, 27 Oktober 2021
Dikira Kena Covid-19, Gadis Ini Ternyata Sakit Parah Akibat Isap Vape

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 17 Januari 2022
Pascasarjana UIR Sosialisasikan Program S2 dan S3 ke Anggota DPRD Pelalawan
Jumat, 14 Januari 2022
Diinisiasi BEM Unilak, Perahu Penyeberangan Warga Dusun Air Mabuk Meranti Hampir Selesai
Kamis, 13 Januari 2022
Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Yasmuha Meranti Kirim Guru dan Siswa ke Kuansing
Rabu, 12 Januari 2022
Ikatan Alumni Manajemen Dakwah UIN Resmi Dilantik, Ini Pesan Dekan

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

Khas Senin
Terpopuler
Foto
HUT Meranti 2021 - APRIL
Nataru - April
Kamis, 13 Januari 2022
Tayang Besok, Adakah Kesamaan Virgin The Series dan Film Virgin 2004?
Selasa, 11 Januari 2022
Sinopsis Penyalin Cahaya, Film Original Netflix Tayang 13 Januari 2022
Jumat, 24 Desember 2021
Kontroversi Syuting Sinetron di Lokasi Bencana Semeru, Ini Faktanya...
Senin, 22 November 2021
Bikin Mewek, Gala Ingin Telepon Vanessa Angel & Bibi karena Rindu

Selebriti lainnya ...
PT PER 2021
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 15 Desember 2021
Ada 7.139 Masjid di Riau, Bagaimana Kondisi Remaja Masjidnya?
Rabu, 24 November 2021
Rangkaian HUT ke-23, BKMT Riau Gelar 'Musabaqah Menterjemah Alquran'
Kamis, 04 November 2021
Persembahkan Karya Tenas Effendy, LAMR dan Tafaqquh Taja Kajian Tunjuk Ajar Melayu Dalam Perspektif Alquran dan Hadis
Senin, 04 Oktober 2021
Kepengurusan Amphuri Riau-Kepri Resmi Dilantik, Berkhidmat untuk Umat

Religi lainnya ...
Selasa, 28 Desember 2021
Legislator Pekanbaru Doakan Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2020
Selasa, 28 Desember 2021
Aplikasi PeduliLindungi Sudah Diterapkan di Pekanbaru, Robin: Tim Vaksin juga Harus Disiapkan
Selasa, 28 Desember 2021
Respon Cepat Pemkab Rohul Tangani Banjir Berhasil Hindarkan Jatuhnya Korban Jiwa
Senin, 27 Desember 2021
Legislator Pekanbaru Sebut Razia BPOM Terkesan Tebang Pilih

ADV lainnya ...
Indeks Berita
www www