Senin, 25 Oktober 2021

Breaking News

  • Dinsos Riau Tak Punya Data Anak Yatim Piatu Terdampak Covid-19   ●   
  • Pansus Bisa Jadi Dasar Ketegasan Pemerintah Atasi Konflik Perusahaan Vs Masyarakat Riau   ●   
  • Pekanbaru Juara Kejurda U14, Bukti Pembinaan Sepakbola Berjenjang Kelompok Usia Berjalan Baik   ●   
  • Harga Sawit di Riau Naik Lagi, Tembus Rp2.800 Perkilogram   ●   
  • Kabar Gembira! Saudi Arabia segera Beri Izin Umrah, Jamaah Diminta Manfaatkan Fasilitas Vaksin   ●   
  • DPRD Riau Dukung Sekolah Tatap Muka Dimulai Lagi   ●   
  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen
Yamaha 25-27 Oktober 2021

CAKAP RAKYAT
Mengawal Spirit Otonomi Daerah
Minggu, 10 Oktober 2021 07:01 WIB
Mengawal Spirit Otonomi Daerah
H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM.

Beberapa hari lalu, Badan Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda/Dispenda) se-Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rekorteknas) bertempat di Kota Pekanbaru sebagai tuan rumah. Acara tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Dari beberapa topik pembahasan dalam Rakorteknas, ada satu topik menarik untuk diangkat, perihal Rancangan Undang-undang (RUU) Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam Rakorteknas turut diagendakan perumusan usulan dari Pemda selaku peserta untuk kemudian disampaikan sebagai masukan dalam pembahasan RUU.

Informasi terakhir, beleid yang prosesnya dimulai 2010 kembali digesa agar bisa segera tuntas. Secara maraton, Komisi XI DPR RI akhirnya telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU ke Menteri Keuangan (Menkeu) setelah sebelumnya melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menampung masukan dari berbagai kalangan.

Lantas kenapa RUU HKPD pantas mendapat perhatian? Karena aturan ini nantinya mengatur ulang tata kelola hubungan keuangan pusat dan daerah, menggantikan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara umum Menkeu menyebut beberapa objek utama RUU adalah restrukturisasi jenis pajak daerah, perluasan basis perpajakan daerah dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. Namun diskursus dalam pembahasan RUU memantik skeptisme dan mengundang kecurigaan motif lain. Paling mengemuka soal transfer Dana Alokasi Umum (DAU). Dari naskah akademik dan draf RUU HKPD yang disampaikan Pemerintah melalui Surpres (Surat Presiden) ke DPR, tidak didapati lagi klausul dan ketentuan yang menyebutkan persentase pagu dalam transfer DAU ke daerah ditetapkan sekurangnya sebesar 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.

Konsekuensi

Konsekuensi paling dikhawatirkan dari perubahan, ke depan pemerintah pusat bisa “sesuka hati” menentukan besaran anggaran DAU ke daerah, mengingat tak ada lagi ketetapan yang mengatur porsi. Di satu sisi, alasan pemerintah pusat bisa saja tampak heroik dan masuk akal yakni supaya transfer ke daerah lebih “dinamis” dan tidak terbaku batasan minimal plus meminta pengertian bahwasanya kondisi keuangan/penerimaan negara saat ini tengah dalam tekanan hebat. Namun perlu dipertimbangkan pula, jika RUU HKPD disahkan dan klausul tersebut berlaku tentu beban keuangan daerah ke depan dipastikan bakal bertambah berat. Mengingat DAU juga menjadi salah satu komponen pendapatan bagi APBD, yang mana angka 26 persen selama ini menjadi rujukan Pemda dalam merencanakan APBD. Pemda tentu lebih suka dan memilih DAU bersifat fix sehingga penerimaan tidak bertambah merosot.

Selain soal DAU, aspirasi dan tuntutan lain yang urgen untuk diakomodir dalam RUU HKPD tentang porsi pembagian hasil kekayaan lebih adil dan transparan. Patut diapresiasi Pemprov Riau diwakili oleh saudara Asisten III Pemprov Riau Syahrial Abdi turut bersuara dalam diskusi nasional secara virtual bertema “RUU HKPD Dalam Tinjauan Penguatan Desentralisasi Fiskal Pusat dan Daerah untuk Keadilan Bagi Rakyat Indonesia”, yang digelar Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) bersama Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim). Kesamaan Riau dan Katim dalam momentum ini adalah sebagai provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia tapi belum pernah menikmati Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit. Padahal di saat sama Riau, Kaltim dan provinsi lain yang punya keunggulan sumber daya alam justru jadi pihak pertama yang menanggung risiko akibat kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang timbul dari kegiatan dan aktivitas eksploitasi sumber daya alam di daerahnya.

Perkuat Otoda

Oleh karena itu, RUU HKPD harus dapat memperkuat spirit Otonomi Daerah (Otoda) sebagai produk reformasi di bidang politik dan pemerintahan. Artinya Otoda harus menjadi spirit yang mendasari penyusunan. Diantaranya mendorong pengelolaan dan pengalokasian sumber daya nasional secara transparan, akuntabel dan berkeadilan bagi daerah. Paling ketara sebagaimana telah disinggung soal DBH dan perhatian terhadap daerah penghasil sumber daya alam dan penyumbang ekspor.

Jika membandingkan belanja pemerintah pusat dan daerah, alokasi belanja di kementerian atau lembaga lebih mendominasi dibandingkan daerah. Wajar muncul asumsi bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah masih jauh dari kata adil. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pun mencatat kesimpulan serupa, bahwa selama ini pengelolaan anggaran negara masih terpusat. Buktinya dana diberikan ke Pemda di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota belum menyentuh angka 30 persen. Pola ini bila dibiarkan terus terjadi, maka kesenjangan pusat dengan daerah makin menguat dan “menguatirkan”.

Pembahasan RUU HKPD juga diminta tidak terburu-buru apalagi sekedar mengutak-atik pasal. Kita menghendaki ada narasi lebih progresif yang berorientasi mewujudkan hubungan pusat dan daerah lebih baik di masa mendatang. Jika bisa terwujud, maka kelak ditulis dengan tinta emas sebagai warisan sejarah dalam berbangsa dan bernegara. Jangan sampai RUU HKPD membawa bangsa mundur dalam agenda reformasi. Teruntuk Riau, kita perlu mencontoh Provinsi Kaltim yang tampak cukup solid memperjuangkan aspirasi selama momen pembahasan RUU HKPD. Sampai-sampai mereka membentuk Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB).

Daerah harus sadar mumpung masih proses penyusunan RUU tersebut harus dikawal. Termasuk paling konkret bicara alokasi. Jika pusat berdalih utak-atik pasal dalam RUU HKPD disebabkan kondisi keuangan negara, maka jangan hanya daerah yang disuruh kencangkan ikat pinggang, pusat juga. Bila perlu, porsi alokasi APBN minimal 50 persen untuk daerah yang dibagi ke 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke secara adil dan proporsional. Dengan begitu tidak lagi didominasi pusat. Seumpama biduk rumah tangga, bila pendapatan seret, jangan jatah makan anak dan istri saja dikurangi sementara sang bapak masih hedon dan kekenyangan. Susah sama susah senang sama senang, itu baru dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis : H. Sofyan Siroj Abdul Wahab, LC, MM (Anggota DPRD Provinsi Riau)
Editor : Ali
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Minggu, 19 September 2021 19:24 WIB
Menata Bahasa demi Alam Semesta
Jum'at, 29 Januari 2021 13:59 WIB
Alam Merana Kerugian Bagi Kita
Jum'at, 03 September 2021 08:02 WIB
Mendulang Berkah Dari Musibah
Kamis, 16 September 2021 21:10 WIB
Mandiri Mengelola Kekayaan Negeri
Kamis, 23 September 2021 20:46 WIB
Misi Penyelamatan UMKM
Selasa, 28 September 2021 08:08 WIB
Sejahterakan Petani Demi Keberlangsungan Negeri
Rabu, 06 Oktober 2021 08:02 WIB
RTRW Dan Arah Pembangunan Riau
Jum'at, 27 Agustus 2021 08:16 WIB
Mengurai “Benang Kusut” Aset Daerah
Jum'at, 04 Desember 2020 10:39 WIB
COVID-19 dan Pentahelix
Sabtu, 19 Desember 2020 07:01 WIB
Bela Negara Untuk Ekonomi Yang Berdaulat
Rabu, 24 Februari 2021 14:30 WIB
Alarm Meningkatnya Angka Kemiskinan
Jum'at, 31 Juli 2020 19:15 WIB
Kurban, Spirit Berkontribusi dan Wakaf
Rabu, 04 November 2020 10:26 WIB
Misi Riau Bangkitkan Pariwisata Dan UMKM
Jum'at, 24 September 2021 19:03 WIB
Baba dan Nyonya di Malaka
Minggu, 19 Juli 2020 16:34 WIB
Ketika Pendapatan Ikut 'Jaga Jarak'
Senin, 10 Agustus 2020 14:23 WIB
Tanggapan Pidato Gubri pada HUT ke-63 Riau
Rabu, 07 Oktober 2020 08:36 WIB
Mencari Berkah Dalam Syariah
Sabtu, 24 Oktober 2020 08:03 WIB
Perlukah Merivisi RPJMD?
Jum'at, 08 Mei 2020 18:00 WIB
Stempel Miskin
Selasa, 30 Juni 2020 13:15 WIB
Jangan Buru-buru Sahkan Perda RTRW
Kamis, 28 Mei 2020 13:27 WIB
Setengah New Normal
Sabtu, 19 September 2020 09:10 WIB
Demokrasi Bukanlah “Kursi”
Kamis, 18 Juni 2020 19:18 WIB
Indonesia Darurat Implementasi Pancasila
Minggu, 21 Juni 2020 06:33 WIB
Pancasila Sudah final!
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Rabu, 13 Oktober 2021
Semua Orang Sama Dimuka Hukum, Junimart : Penegak Hukum Mosok Dibiarkan Melanggar Hukum
Rabu, 06 Oktober 2021
Banyak Permasalahan di DKI Jakarta, Alasan Baleg DPR Dukung Pemindahan Ibukota Baru
Senin, 04 Oktober 2021
Ketua MPR: PPHN Keniscayaan Diamanatkan Oleh Konstitusi
Selasa, 28 September 2021
Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono Sebut Indonesia Negara Maritim yang Kekuatan Lautnya Lemah

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 25 Oktober 2021
DPC Gerindra Siak Laksanakan Vaksinasi Massal di Tualang
Minggu, 24 Oktober 2021
Muscab V PPP Siak Bentuk Tim Formatur Pemilihan Ketua DPC, Kandidat 2 Calon
Minggu, 24 Oktober 2021
Kasus Covid Aktif di Rohul Tinggal 1 Kasus, Vaksinasi Sudah Capai 36 Persen
Minggu, 24 Oktober 2021
Tiga Desa Binaan PT RAPP Terima Sertifikat Proklim Utama dari KLHK

Serantau lainnya ...
Senin, 25 Oktober 2021
DPP Kukuhkan Pengurus HDI Chapter Riau Periode 2021-2023
Minggu, 24 Oktober 2021
Arya Saloka Ajak Masyarakat Pekanbaru Treatment Kecantikan di Klinik Elzagiarmi
Kamis, 14 Oktober 2021
Kini Semakin Mudah Miliki Rumah di D'Village Regency 3, Ada Promo Bunga Hanya 2,3% Fixed 3 Tahun
Senin, 04 Oktober 2021
Memukau, Model AMS Sukses Peragakan Rancangan Busana Siswa SMKN 3 Pekanbaru

Gaya Hidup lainnya ...
Rabu, 04 Agustus 2021
Sebelum Dilantik, ASN di Meranti Harus Mengikuti Psiotes
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional

Advertorial lainnya ...
Kamis, 21 Oktober 2021
Ubah Citra, Facebook akan Ganti Nama Perusahaan?
Senin, 04 Oktober 2021
Trump Minta Hakim Paksa Twitter Kembalikan Akunnya
Selasa, 07 September 2021
Apple Tunda Peluncuran Fitur Perlindungan Anak Gara-gara Ini...
Kamis, 26 Agustus 2021
Mau Investasi Kripto? Ini Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin dan Ethereum yang Perlu Diketahui

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 23 Oktober 2021
Kisah Penyintas Covid-19, Berpikiran Positif dan Bermental Baja hingga Sembuh
Senin, 04 Oktober 2021
Gaya Hidup Tak Sehat Biang Banyak Anak Muda Derita Penyakit Jantung
Minggu, 26 September 2021
Vaksinasi Ibu Hamil dan Menyusui, Demi Menjaga Buah Hati dan Kesehatan Keluarga
Kamis, 26 Agustus 2021
Agar Paru-Paru Kuat saat Terserang Covid-19, Rajin Konsumsi 4 Bahan Makanan Ini

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 22 Oktober 2021
Fakultas Pertanian Unri Jalin Kerjasama Kewirausahaan dengan Kadin Riau
Jumat, 22 Oktober 2021
Sempat Tertunda, BEM Institut Master Sukses Gelar Lomba Pildacil Virtual 2021
Rabu, 20 Oktober 2021
UIR Kuasai Dua Nomor di Kompetisi Entrepreunership Award V LLDIKTI X
Selasa, 19 Oktober 2021
Fekonsos UIN Suska Riau Teken MoA dengan FAI UIR

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

April HUT 3 Kabupaten 12 Oktober 2021
Terpopuler
DPRD Riau - Maulid Nabi Muhammad SAW
Foto
DPRD Riau - Sekwan - Maulid Nabi Muhammad SAW
DPRD Riau
Kamis, 21 Oktober 2021
Penampilan Terbaru Ivan Gunawan Ramai Disebut Mirip Nikita Mirzani
Senin, 04 Oktober 2021
Pernah Dimiliki Aktor Terkenal, Ini Penampakan Jam Tangan Termahal di Dunia yang Dihargai Rp243 Miliar
Jumat, 17 September 2021
Rizky Billar Jawab Isu Lesti Kejora Hamil Duluan, Muncul Isu Nikah Siri
Kamis, 26 Agustus 2021
Istri Buka Suara Soal Kabar Epy Kusnandar Pindah Agama

Selebriti lainnya ...
HUT SIAK - 12 Oktober 2021 - Kabag
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
DPRD Riau
Senin, 04 Oktober 2021
Kepengurusan Amphuri Riau-Kepri Resmi Dilantik, Berkhidmat untuk Umat
Kamis, 26 Agustus 2021
Ampuh Sembuhkan Penyakit, Ini Obat yang Dianjurkan Rasulullah
Selasa, 24 Agustus 2021
Rumah Yatim Salurkan Ratusan Paket Alquran dan Kitab ke Berbagai Ponpes di Pekanbaru dan Kampar Riau
Selasa, 27 Juli 2021
Sabah Ahmedi, Imam Termuda Inggris Lawan Stereotip Lewat Medsos

Religi lainnya ...
DPRD Riau
Indeks Berita
DPRD Riau Ucapan Duka 1DPRD Riau Ucapan Duka 2Pelantikan Bupati Siak - Pemkab SiakBhayangkara 2021 CAKAPLAHHUT Pekanbaru ke-237Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRDPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www