Senin, 25 Oktober 2021

Breaking News

  • Dinsos Riau Tak Punya Data Anak Yatim Piatu Terdampak Covid-19   ●   
  • Pansus Bisa Jadi Dasar Ketegasan Pemerintah Atasi Konflik Perusahaan Vs Masyarakat Riau   ●   
  • Pekanbaru Juara Kejurda U14, Bukti Pembinaan Sepakbola Berjenjang Kelompok Usia Berjalan Baik   ●   
  • Harga Sawit di Riau Naik Lagi, Tembus Rp2.800 Perkilogram   ●   
  • Kabar Gembira! Saudi Arabia segera Beri Izin Umrah, Jamaah Diminta Manfaatkan Fasilitas Vaksin   ●   
  • DPRD Riau Dukung Sekolah Tatap Muka Dimulai Lagi   ●   
  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen
Yamaha 25-27 Oktober 2021

Suap Pengurusan DAK Dumai dan Gratifikasi Rp3,9 Miliar
PT Pekanbaru Kabulkan Banding KPK, Zulkifli AS Divonis 5 Tahun Penjara
Minggu, 10 Oktober 2021 22:22 WIB
PT Pekanbaru Kabulkan Banding KPK, Zulkifli AS Divonis 5 Tahun Penjara
Zul AS saat ditahan KPK.

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap vonis mantan Walikota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah alias Zul AS.

Hakim tinggi menambah hukuman Zul AS. PT Pekanbaru menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Zul AS. Terdakwa terbukti melakukan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai dan gratifikasi Rp3,9 miliar. Selain 5 tahun penjara, PT Pekanbaru menghukum Zul AS membayar denda Rp250 juta atau subsider 3 bulan kurungan.

Zul AS juga dihukum membayar kerugian negara Rp3.848.427.906 subsider 1 tahun. Hukuman itu sama dengan tuntutan JPU, sekaligus mebantalkan vonis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 12 Agustus 2021. Saat itu, hakim memvonis Zul AS dengan pidana kurungan selama 2 tahun 6 bulan, denda Rp250 juta atau kurungan 2 bulan penjara. Zul AS juga divonis membayar uang pengganti kerugian negara Rp3,9 miliar.

Jika satu bulan setelah putusan inkrah atau tetap, harga benda Zul AS disita untuk mengganti kerugian negara atau diganti hukuman kurungan selama 1 tahun. Telah keluarnya vonis banding terhadap Zul AS itu dibenarkan oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rosdiana.

“Iya benar (putusan PT Pekanbaru, red) tapi registernya belum," ujar Rosdiana.

Sebelumnya, JPU KPK, Rikhi Benindo Maghaz SH MH dan kawan-kawan, menuntut Zul AS dengan pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp250 juta atau subsider kurungan selama 3 bulan. Zul AS juga dihukum membayar kerugian negara Rp3.848.427.906 subsider 1 tahun penjara. Dari jumlah itu telah disetor terdakwa ke rekening KPK dan telah disita KPK sebanyak Rp250 juta. JPU juga mencabut hak politik Zulkifli AS untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun.

"Terhitung sejak selesai menjalankan pidana," kata JPU. JPU menyatakan Zul AS bersalah melanggar Pasal 5 dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

JPU dalam dakwaannya menyebutkan, perbuatan suap oleh Zul AS terjadi pada medio 2016 sampai 2018. Terjadi pemberian uang secara bertahap yang dilakukan di sejumlah tempat di Jakarta. Ketika itu, Zul AS memberikan uang secara bertahap kepada Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Uang juga diberikan kepada Rifa Surya selaku Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non fisik.

"Uang diberikan sebesar sebesar Rp100 juta, Rp250 juta, Rp200 juta dan SGD35,000," kata JPU.

Dalam pengurusan DAK APBN 2017, Zul AS memerintahkan Marjoko Santoso selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Bappeda) Kota Dumai untuk pengurusan DAK melalui Yaya Purnomo. Atas perintah itu, Marjoko menemui Yaya di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Agustus 2016. Saat itu Yaya bersama Rifa dam bicarakan pengurusan DAK untuk bidang pendidikan, jalan dan rumah sakit. Pada saat pertemuan itu, pengajuan usulan DAK APBN 2017 Kota Dumai dalam tahap belum diverifikasi oleh Kementerian Keuangan karena Pemerintah Kota Dumai belum memiliki admin tingkat nasional. Selanjutnya, Yaya dan Rifa memberikan kode admin kepada Marjoko.

Saat itu, Marjoko menyerahkan proposal berisi usulan DAK APBN 2017 sebesar Rp154.873.690.000 kepada Yaya dan Rifa Untuk dilakukan analisa dan verifikasi. Pertemuan kembali dilakukan pada September 2016. Ketika itu Zul AS bersama Marjoko, bertemu Yaya dan Rifa di Jakarta. Yaya dan Rifa menyanggupi permintaan DAK APBN 2017 Kota Dumai.

"Syaratnya, ada biaya pengurusan sebesar 2,5 hingga 3 persen dari nilai pagu yang ditetapkan. Permintaan itu disanggupi oleh terdakwa," tutur JPU. Pada November 2016, Marjoko diperintahkan oleh Zul AS untuk memberikan uang kepada Yaya dan Rifa sebesar Rp100 juta. Uang diserahkan di Bandara Sukarno-Harta.

"Pemberian uang berlanjut pada Desember 2016 di Jakarta. Marjoko atas perintahnya terdakwa kembali memberikan uang kepada Yaya dan Rifa sebanyak Rp250 juta," jelas JPU.

Untuk melancarkan tujuannya, Zul AS melalui bawahannya juga melibatkan kontraktor untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Pasalnya, Dana DAK Pemerintah Kota Dumai tahun 2016, mengalami kurang bayar sebesar Rp22.354.720.000. Zul AS memerintahkan Sya'ari selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai untuk mencari pihak rekanan yang mampu menyiapkan komitmen fee untuk Yaya dan Rifa, agar DAK APBN-Perubahan 2017 Kota Dumai dapat diterima oleh Kementerian Keuangan.

Sya'ari memberitahu kepada terdakwa bahwa ada calon rekanan yang mampu menyiapkan komitmen fee. Calon rekanan itu adalah arif Budiman dan Mashudi. Atas hal itu, Sya'ari menyampaikan bahwa paket pekerjaan yang bersumber dari APBN-Perubahan TA 2017 Kota Dumai, dengan perkiraan pagu anggaran sebesar Rp7,5 miliar, untuk Arif Budiman. Dengan catatan, ada komitmen fee sebesar Rp150 juta dan disanggupi. Untuk Mashudi diberi paket kegiatan pekerjaan yang bersumber dari APBN-Perubahan TA 2017 Kota Dumai dengan perkiraan pagu anggaran sebesar Rp2,5 miliar.

Syaratnya, komitmen fee Rp50 juta, dan Mashudi juga menyanggupinya. Selain suap, JPU juga mendakwa Zul AS melakukan grstifikasi sebesar Rp3.940.203.152. Uang tersebut diterimanya dari pemberian izin kepada perusahaan yang mengerjakan proyek di Kota Dumai dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Kota Dumai.

"Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, terdakwa menerima uang terkait pemberian izin kepada perusahaan yang mengerjakan proyek di Kota Dumai dan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Dumai," tutur JPU.

Tindakan itu dilakukan pada 2016 dengan cara memberikan arahan kepada Hendri Sandra selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTMSP) Kota Dumai agar menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang mengajukan izin pengerjaan proyek di Kota Dumai supaya melibatkan Yudi Santonoval dalam pengerjaan proyek.

Bahwa pada tahun 2017-2018 Yudi mendapatkan paket pekerjaan pada Pemasangan Pipa Gas pada Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Dumai (PJDD). Kemudian Zul AS secara bertahap menerima uang dari Yudi sejak 2017.

Zul AS juga menerima uang dari Rahmayani, Muhammad Indrawan, Hermanto, Yuhardi Manaf, Nanang Wisnubroto dan Hendri Sandra. Uang diperuntukkan kepentingan Zulkifli. Dari dakwaan juga ada uang untuk biaya ritual doa keberhasilan Zulkilfi AS dan keluarganya, pembelian barang antik, pembalikan bata terkait pembangunan rumah Zulkifli di Jalan Bundo Kandung Pekanbaru.

Ada juga pemberian uang untuk dengan menggunakan kartu debit, untuk biaya pembayaran pembelian tanah di Jalan HM Sidik Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dan untuk pembayaran pada aplikasi Traveloka.

Ada juga uang diberikan untuk penyewaan posko pemenangan, Syamsuar dan Edi Natar Nasution sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

Jumlahnya sebesar Rp20 juta dan lainnya Sejak menerima uang Rp3.940.203.152, kata JPU, Zul AS tidak melaporkannya kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana dipersyaratkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis : Ck2
Editor : Yusni
Kategori : Hukum, Kota Dumai
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Rabu, 13 Oktober 2021
Semua Orang Sama Dimuka Hukum, Junimart : Penegak Hukum Mosok Dibiarkan Melanggar Hukum
Rabu, 06 Oktober 2021
Banyak Permasalahan di DKI Jakarta, Alasan Baleg DPR Dukung Pemindahan Ibukota Baru
Senin, 04 Oktober 2021
Ketua MPR: PPHN Keniscayaan Diamanatkan Oleh Konstitusi
Selasa, 28 September 2021
Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono Sebut Indonesia Negara Maritim yang Kekuatan Lautnya Lemah

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 25 Oktober 2021
DPC Gerindra Siak Laksanakan Vaksinasi Massal di Tualang
Minggu, 24 Oktober 2021
Muscab V PPP Siak Bentuk Tim Formatur Pemilihan Ketua DPC, Kandidat 2 Calon
Minggu, 24 Oktober 2021
Kasus Covid Aktif di Rohul Tinggal 1 Kasus, Vaksinasi Sudah Capai 36 Persen
Minggu, 24 Oktober 2021
Tiga Desa Binaan PT RAPP Terima Sertifikat Proklim Utama dari KLHK

Serantau lainnya ...
Senin, 25 Oktober 2021
DPP Kukuhkan Pengurus HDI Chapter Riau Periode 2021-2023
Minggu, 24 Oktober 2021
Arya Saloka Ajak Masyarakat Pekanbaru Treatment Kecantikan di Klinik Elzagiarmi
Kamis, 14 Oktober 2021
Kini Semakin Mudah Miliki Rumah di D'Village Regency 3, Ada Promo Bunga Hanya 2,3% Fixed 3 Tahun
Senin, 04 Oktober 2021
Memukau, Model AMS Sukses Peragakan Rancangan Busana Siswa SMKN 3 Pekanbaru

Gaya Hidup lainnya ...
Rabu, 04 Agustus 2021
Sebelum Dilantik, ASN di Meranti Harus Mengikuti Psiotes
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional

Advertorial lainnya ...
Kamis, 21 Oktober 2021
Ubah Citra, Facebook akan Ganti Nama Perusahaan?
Senin, 04 Oktober 2021
Trump Minta Hakim Paksa Twitter Kembalikan Akunnya
Selasa, 07 September 2021
Apple Tunda Peluncuran Fitur Perlindungan Anak Gara-gara Ini...
Kamis, 26 Agustus 2021
Mau Investasi Kripto? Ini Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin dan Ethereum yang Perlu Diketahui

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 23 Oktober 2021
Kisah Penyintas Covid-19, Berpikiran Positif dan Bermental Baja hingga Sembuh
Senin, 04 Oktober 2021
Gaya Hidup Tak Sehat Biang Banyak Anak Muda Derita Penyakit Jantung
Minggu, 26 September 2021
Vaksinasi Ibu Hamil dan Menyusui, Demi Menjaga Buah Hati dan Kesehatan Keluarga
Kamis, 26 Agustus 2021
Agar Paru-Paru Kuat saat Terserang Covid-19, Rajin Konsumsi 4 Bahan Makanan Ini

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 22 Oktober 2021
Fakultas Pertanian Unri Jalin Kerjasama Kewirausahaan dengan Kadin Riau
Jumat, 22 Oktober 2021
Sempat Tertunda, BEM Institut Master Sukses Gelar Lomba Pildacil Virtual 2021
Rabu, 20 Oktober 2021
UIR Kuasai Dua Nomor di Kompetisi Entrepreunership Award V LLDIKTI X
Selasa, 19 Oktober 2021
Fekonsos UIN Suska Riau Teken MoA dengan FAI UIR

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

April HUT 3 Kabupaten 12 Oktober 2021
Terpopuler
DPRD Riau - Maulid Nabi Muhammad SAW
Foto
DPRD Riau - Sekwan - Maulid Nabi Muhammad SAW
DPRD Riau
Kamis, 21 Oktober 2021
Penampilan Terbaru Ivan Gunawan Ramai Disebut Mirip Nikita Mirzani
Senin, 04 Oktober 2021
Pernah Dimiliki Aktor Terkenal, Ini Penampakan Jam Tangan Termahal di Dunia yang Dihargai Rp243 Miliar
Jumat, 17 September 2021
Rizky Billar Jawab Isu Lesti Kejora Hamil Duluan, Muncul Isu Nikah Siri
Kamis, 26 Agustus 2021
Istri Buka Suara Soal Kabar Epy Kusnandar Pindah Agama

Selebriti lainnya ...
HUT SIAK - 12 Oktober 2021 - Kabag
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
DPRD Riau
Senin, 04 Oktober 2021
Kepengurusan Amphuri Riau-Kepri Resmi Dilantik, Berkhidmat untuk Umat
Kamis, 26 Agustus 2021
Ampuh Sembuhkan Penyakit, Ini Obat yang Dianjurkan Rasulullah
Selasa, 24 Agustus 2021
Rumah Yatim Salurkan Ratusan Paket Alquran dan Kitab ke Berbagai Ponpes di Pekanbaru dan Kampar Riau
Selasa, 27 Juli 2021
Sabah Ahmedi, Imam Termuda Inggris Lawan Stereotip Lewat Medsos

Religi lainnya ...
DPRD Riau
Indeks Berita
DPRD Riau Ucapan Duka 1DPRD Riau Ucapan Duka 2Pelantikan Bupati Siak - Pemkab SiakBhayangkara 2021 CAKAPLAHHUT Pekanbaru ke-237Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRDPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www