JAKARTA (CAKAPLAH) - Anggota F-PKS di Komisi XI DPR, Anis Byarwati mengkritik soal usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan perpajakan dengan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pasalnya, Kenaikan PPN ini justru akan berdampak pada keseimbangan permintaan barang dan jasa.

"Jelas PKS menolak kenaikan PPN yang membebani rakyat,” ujar Anis.

Menurut Politisi asal DKI Jakarta ini, jika pemerintah ingin memperbaiki rasio perpajakan sehingga fiskal pulih, maka harus dimulai dengan memperbaiki sistem perpajakan dan menerapkan asas keadilan perpajakan.

Insentif harusnya diberikan kepada mereka yang jelas-jelas patuh bukan sebaliknya. Ia pun menyinggung terbukanya ke publik data Pandora Papers yang menunjukkan bagaimana sebenarnya perilaku para pejabat negara.

“Ini seolah membuka kotak pandora perilaku konglomerat dan pejabat yang melakukan penghindaran pajak, ada dampak dari penggelapan pajak ke negara-negara surga pajak tersebut hingga berkontribusi terhadap rendahnya rasio perpajakan,” beber Anis.

Semoga dengan terkuaknya Pandora Papers ini mengoreksi kinerja pemungutan pajak dan membuka mata pemerintah akan kekurangsempurnaan RUU HPP.

Sekedar informasi, hampir 12 juta lembar dokumen, dijuluki Pandora Papers, membuka rahasia keuangan para politikus, miliarder, selebritas dari seluruh penjuru dunia.

Penyelidikan ini menjadi salah satu yang terbesar yang pernah dilakukan oleh sekelompok jurnalis yang mengungkap keterikatan kekuatan politik di dunia dan sistem keuangan di luar negeri yang rahasia.

Artikel ini akan membahas pertanyaan seputar Pandora Papers. Nama ini diberikan untuk laporan lebih dari 11,9 juta catatan keuangan, dengan "file" sebesar 2,94 terabyte, berisi informasi yang sifatnya rahasia.

Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) membagikan "file" tersebut kepada 150 mitra media. Konsorsium ini memiliki lebih dari 600 jurnalis di 117 negara yang selama berbulan-bulan mencoba mempelajari dokumen yang diterima.

Mereka mengungkap kesepakatan rahasia dan aset tersembunyi lebih dari 330 politikus dan pejabat tinggi di lebih dari 90, termasuk 35 pemimpin negara saat ini dan sebelumnya.

Sejumlah media di Indonesia menyebut nama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berada dalam daftar terkait dengan perusahaan Petrocapital S.A.