PEKANBARU (CAKAPLAH) - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau menggelar lokakarya yang fokus membahas tata kelola Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan narasumber dan penanggap dari Pemprov Riau dan beberapa kabupaten kota di Riau, Selasa (12/10/2021).
Pantauan CAKAPLAH.com, diskusi berlangsung hangat dengan tanya jawab yang berisi untuk kemajuan Riau dan kabupaten kota di Riau.
Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi kepada CAKAPLAH.com mengatakan, bahwa acara tersebut terselenggara karena banyak persoalan yang muncul terkait DAK. Ia mencontokan, antara lain, karena antara usulan dan yang diberikan oleh pusat tidak imbang.
"Ada karena usulan yang tidak berkualitas. Atau tata kelola yang salah, kan banyak temuan. Maka acara ini digelar," kata Triono.
Maka dari itu, Tata kelola penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah perlu dilakukan perbaikan tata kelola. Karena persoalan terjadi terutama dalam hal pelaksanaan teknis penyaluran sehingga dana DAK belum tersalur secara optimal ke daerah.
Selain itu, dijelaskan, beberapa masalah juga ditemukan terkait kualitas program yang diajukan, mekanisme penyusunan, hingga pelaksanaan DAK yang tidak selesai.
“Sebelum ini kami juga sudah melakukan riset terkait tata kelola DAK ini. Makanya, nanti dari loka karya ini, kita akan mengeluarkan rekomendasi," cakapnya lahi.
Dalam lokakarya ini, kata Triono, muncullah beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi daerah dalam hal tata kelola hingga pelaksanaan dana tersebut.
“Dalam catatan Fitra, terkait persoalan-persoalan yang disampaikan peserta, memang tata kolola DAK ini harus dilakukan perbaikan secara nasional,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil riset dan isu-isu yang telah didapat langsung dari pihak pelaksana DAK di daerah, Fitra mendorong adanya langkah-langkah yang akan ditawarkan ke pusat agar tata kelola penyaluran DAK dapat terlaksana secara baik dengan ketentuan berlaku.
“Dalam pertemuan ini kami mengajak untuk merumuskan beberapa rekomendasi dengan merujuk pada masalah-masalah yang dihadapi pusat dan daerah, sehingga itu yang harus menjadi fokus perbaikan di pusat,” jelasnya.
Pantauan CAKAPLAH.com, agenda tersebut menghadirkan beberapa narasumber, yakni dari langsung dari perwakilan Kementerian Keuangan, Seknas Fitra, dan perwakilan dari Bappeda Provinsi Riau, serta kabupaten kota. Turut hadir pula anggota DPRD Riau, Ade Hartati.