PEKANBARU (CAKAPLAH) - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Riau berharap kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) solar untuk Riau bisa direvisi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sehingga kebutuhan BBM bersubsidi ini bisa terpenuhi.
"Seperti kita lihat beberapa hari ini banyak kendaraan yang mengantre untuk mendapatkan solar. Harapan kita tentu BPH Migas bisa merevisi kuota solar untuk Riau sehingga suplai bisa berjalan seperti biasanya," ujar Ketua Hiswana Migas Riau Tuah Laksamana Negara kepada CAKAPLAH.COM usai melakukan pertemuan dengan Pemprov Riau, Dinas ESDM, DPRD Riau, Disperindag se-Provinsi Riau dan jajaran Polda di Hotel Premiere Pekanbaru, Rabu (13/10/2021).
Ia mengatakan untuk saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) juga sudah mulai mencoba mendekati BPH Migas untuk merevisi kuota solar.
"Harapan kita juga untuk tahun 2022 mendatang, kuota untuk Riau ini juga dapat ditingkatkan, sehingga permasalahan seperti ini tidak timbul lagi, itu yang kita harapkan," cakap Tuah Laksamana.
Disampaikan Tuah, dari Hiswana Migas juga akan lebih menekankan kepada pihak operator untuk benar-benar seleksi untuk menjalankan JBT itu agar tepat sasaran.
"Kalau sekarang inikan kita memang sesuai aturan, kita memakai pencatatan nomor polisi dan solar itu pengisiannya hanya dibolehkan Rp200 ribu kebawah. Kita juga akan mencoba untuk melakukan pengawasan juga sehingga tidak ada masalah-masalah, lancar semualah mengenai JBT solar ini," ucapnya.
Memang saat ini dikatakan Tuah ada Dexlite, namun harus diakui untuk truk itu agak susah. Namun kalau untuk kendaraan pribadi sepertinya tidak masalah sebenarnya. "Karena Dexlite itu memang harganya juga memang agak tingga, namun kualitasnya bagus. Tapi barangkali untuk konsumen truk memang agak berat. Harapan kita permasalahan ini segera berakhir," harapnya.
Tuah mengatakan lagi, dari pihak Komisi II DPRD Riau sudah turut banyak membantu. Kemudian juga dari Polda Riau juga telah membantu kemudian dari Pemda. "Mudah-mudahan secepatnya ini Pemda bisa menyurati BPH migas dan kita bisa mendapatkan revisi untuk kuota JBT solar," harapnya.
Anggota DPRD Riau Yanti Komalasari yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pertamina terkait dikitirnya (pengurangan kuota,red) solar dan Elpiji 3 Kg untuk Riau oleh BPH Migas.
"Jadi untuk pengurangan kuota mungkin waktu itu masih pandemi, namun saat ini perekonomian kita kan mulai bergerak. Kegiatan mulai bergerak. Karena Riau inikan banyak angkutan barang-barang sehingga membutuhkan solar sebagai bahan bakar. Nah karena itulah Riau jadi over. Sehingga kami dari komisi II DPRD berkoordinasi dengan pertamina untuk bagaimana masalah ini bisa teratasi," ungkapnya.
Disampaian Yanti, dari hasil koordinasi yang dilakukan, pihak Pertamina sudah menyurati Gubernur terkait hal ini.
"Alhamdulillah mudah-mudahan masalah ini segera bisa terastasi. Dan kami akan menemui BPH Migas di Jakarta untuk bisa membuka pembatasan alokasi untuk riau yang kaitannya dengan solar dan LPG 3 Kg," pungkasnya.
Penulis | : | Unik Susanti |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |