PEKANBARU (CAKAPLAH) - Mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid, menjadi saksi dalam perkara dugaan korupsi anggaran rutin di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siak 2014-2017 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (18/10/2021).

Yan Prana memberikan keterangan secara virtual dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, tempat dirinya ditahan. Yan Prana juga jadi tersangka dalam kasus ini dan telah dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Yan Prana menjadi saksi dalam kapasitas sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Siak. Donna merupakan mantan staf Yan Prana yang ketika itu menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Bappeda Kabupaten Siak.

Tan Prana di hadapan majelis hakim yang dipimpin Dahlan, menjelaskan awal dilakukannya pemotongan anggaran dinas di Bappeda Kabupaten Siak 2014-2017. Total pemotongan Rp758 juta.

Yan Prana menjelaskan, pemotongan dan perjalanan dinas sebesar 10 persen dilakukan atas usulan Donna sebelum rapat. Ketika itu Donna meminta Yan Prana menyampaikan hal itu dalam rapat. "Bukan saya yang perintahkan," ujar Yan Prana.

Yan Prana menjelaskan, usulan dikemukakan Donna lantaran dibutuhkan biaya-biaya yang tidak dianggarkan dalam APBD Siak pada pos anggaran Bappeda Siak. Sebelum dirinya menjabat Kepala Bappeda, disebut sudah ada pemotongan.

"Itu sebenarnya bukan pemotongan, tapi partisipasi dari pegawai dalam menutup biaya-biaya untuk kegiatan atau acara yang tidak dianggarkan dalam APBD," tutur Yan Prana.

Yan Prana menyebut sejumlah penggunaan uang tersebut diantaranya dipakai untuk membeli hadiah jika ada kegiatan ulang tahun atau acara instansi vertikal. Namun, ia tak menyebut instansi vertikal apa yang diberikan hadiah tersebut.

Hadiah yang dibeli seperti sepeda, televisi atau papan bunga ulang tahun acara instansi vertikal. Uang juga digunakan untuk biaya pameran MTQ, THR dan lainnya yang tidak ada alokasi anggarannya dalam APBD.

Yan Prana juga dicecar terkait adanya rekapitulasi penggunakan anggaran 10 persen yang dipotong. Menurutnya, daftar itu ada setelah dirinya diperiksa di Kejaksaaan Tunggi Riau.

"Dokumen rekapitulasi itu ada saat pemeriksaan saya sebagai tersangka dulu di Kejati. Jadi, itu bukan dokumen Bappeda. Rekapitulasi itu bukan dibuat Bappeda," terangnya lagi.

Yan Prana juga menjelaskan tentang anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan makanan dan minuman, Yan Prana mengaku tidak tahu soal itu. Menurutnya, pengadaan ATK dan makan minum dilakukan khususnya Bidang Umum di Bappeda Siak.

Adapun total dugaan kerugian negara untuk anggaran ATK sebesar Rp28 juta. Sementara perhitungan kerugian negara dari anggaran makan minum sebesar Rp477 juta.

Atas keterangan Yan Prana, terdakwa Donna Fitria membantahnya. Ia menyatakan, kalau pemotongan anggaran dinas 10 persen atas perintah Yan Prana. "Atas perintah atasan saya," tegas Donna Fitria.

Selain meminta keterangan Yan Prana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menghadirkan saksi ahli. auditor, Sri Mulyani, dari Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru.

Sebelumnya dalam dakwaan JPU disebutkan, Donna Fitria bersama-sama Yan Prana Jaya Indra Rasyid (perkara terpisah) pada Januari 2013 sampai Maret 2015 melakukan perbuatan berlanjut secara melawan hukum yaitu, menggunakan anggaran perjalanan dinas pada Bappeda Kabupaten Siak Tahun Anggaran (TA) 2013 sampai dengan TA 2014.

Tak hanya perjalanan dinas, Donna juga mengelola anggaran Kegiatan Pegadaan Alat Tulis Kantor (ATK) pada Bappeda Kabupaten Siak Tahun Anggaran (TA) 2015 dan melakukan Pengelolaan Anggaran Makan Minum pada Bappeda Kabupaten Siak TA 2013 sampai 2014 yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

"Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Yan Prana Jaya Indra Rasyid. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara Rp1.264.176.117, berdasarkan laporan Hasil Audit Inspektorat Kota Pekanbaru Nomor: 700/INSPEKTORAT/05/2021 tanggal 09 Juni 2021," kata JPU.

Lanjut JPU, pada 2013 sampai 2014 terdapat anggaran rutin dan kegiatan pada Bappeda Kabupaten Siak dengan total anggaran Rp7.585.731.600. Dengan rincian anggaran 2013 terealisasi Rp2.757.426.500, dan anggaran 2014 terealisasi Rp 4.860.007.800.

Perbuatan itu berawal ketika Januari 2013, terjadi pergantian Bendahara Pengeluaran Bappeda Siak dari Rio Arta kepada Donna Fitria. Ketika itu, Yan Prana yang menjabat sebagai Kepala Bappeda Siak mengarahkan Donna Fitria melakukan pemotongan biaya perjalanan dinas sebesar 10 persen dari masing-masing pelaksana perjalanan dinas.

Yan Prana mengarahkan Donna Fitria untuk menanyakan kepada Rio Arta. Pemotongan anggaran perjalanan dinas dilakukan sejak 2013 sampai Desember 2014 dengan cara saat pencairan anggaran SPPD setiap pelaksana kegiatan, terdakwa melakukan pemotongan sebesar 10 persen.

Dari total penerimaan yang terdapat dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj) perjalanan dinas masing-masing pegawai, uang yang diterima oleh pelaksana perjalanan dinas tidak sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani oleh masing-masing pelaksana perjalanan Dinas.

"Uang dari hasil pemotongan tersebut disimpan oleh Donna Fitria untuk selanjutnya diserahkan kepada Yan Prana Jaya," urai JPU.

Lalu pada Januari 2014, Yan Prana Jaya mengadakan rapat di ruang rapat Bappeda Kabupaten Siak yang dihadiri hampir seluruh pegawai Kantor Bappeda Kabupaten Siak. Dalam rapat itu, Yan Prana Jaya menyampaikan agar setiap anggaran SPPD Bappeda Kabupaten Siak tetap dipotong sebesar 10 persen melalui Donna Fitria selaku Bendahara Pengeluaran.

Dari keterangan Ade Kusendang, ketika rapat ada salah satu peserta rapat ada yang bertanya, "untuk apa uang perjalanan dinas tersebut dipotong?". Saat itu Yan Prana Jaya menjawab bahwa uang hasil potongan 10 persen tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran lain yang dananya tidak dianggarkan.

Selanjutnya Yan Prana Jaya menanyakan kepada yang hadir, apakah ada yang keberatan atas pemotongan itu. kemudian Yan Prana Jaya mengatakan "Kalau tidak ada yang keberatan saya anggap semua setuju" dan tidak ada yang menanggapi.

Uang hasil pemotongan 10 persen disimpan Donna Fitria di brankas Kantor Bappeda Siak. Uang itu dicatat dan diserahkan kepada Yan Prana Jaya secara bertahap sesuai permintaan Yan Prana Jaya

Atas perbuatan tersebut, JPU menjerat Donna Fitria dengan Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 3, Pasal 10 huruf (b), Pasal 12 huruf (f) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.