Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, bahwa harus ada kekompakan antara legislatif dan eksekutif untuk menambah potensi - potensi pendapatan.
Terlebih APBD Riau 2022 sendiri kata diprediksi turun dari Rp9,3 triliun menjadi tinggal Rp8,2 triliun. Penurunan tersebut disebabkan adanya pergeseran dana transfer dari pusat ke daerah.
Dana transfer yang mengalami pergeseran adalah dana DAK untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Penurunan APBD Riau akibat pergeseran dana transfer tersebut diperkirakan Rp1,060 triliun. Dimana lebih kurang Rp800 miliar lebih bergeser ke kabupaten/kota, dan sisanya DAU, DAK, dan DID yang berkurang.
Husaimi mengatakan, bahwa harus ada kekompakan dalam desakan tuntutan dana bagi hasil (DBH) CPO Sawit antara legislatif dan eksekutif
"Kita harap gubernur respon ini. Bagi hasil kita turun, APBD yang diusulkan Rp9 triliun lebih jadi tinggal Rp 8,3 triliun. Kalau daerah tak cerdas, tak kompak, peluang APBD Riau tahun tahun depan tinggal Rp6 triliun. Maka, ayok duduk bersama memperjuangkan DBH CPO sawit," cakapnya.
Selama ini, masalahnya, kata Husaimi, tidak ada kekompakan. DPRD Riau sudah berkomunikasi dengan 18 DPRD provinsi penghasil sawit untuk mendesak hak itu. Tapi Gubernur Riau juga mengundang 22 provinsi, hasilnya apa juga kita belum tahu," ujarnya.
Untuk itu, kata Politisi PPP ini, harus ada kekompakan dan menurunkan ego demi kepentingan Riau secara keseluruhan.
DPRD sendiri dalam waktu dekat akan mengundang semua DPRD provinsi di 28 daerah penghasil sawit guna menyatukan persepsi.
"Kita akan mengundang semua DPRD dari 18 provinsi untuk berdialog. Semacam seminar. Kalau 18 provinsi mendesak pusat, kita yakin bisa, ini bukan untuk kita saja, tapi untuk anak cucu kita. Kita juga harapkan ada support dari pemprov," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |